Suara.com - Belasan warga Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat mendatangi Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/5/2016). Kedatangan mereka untuk mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnana (Ahok) soal tanah mereka yang direbut oleh sebuah perusahaan.
"Tanah kami diambil alih secara fisik oleh Porta Nigra," klaim Teguh di Balai Kota DKI Jakarta.
Lelaki berusia 62 tahun ini menceritakan kalau tembok rumah warga saat ini sudah diberikan patok berupa tempelan atau spanduk oleh PT PN. Padahal kata Teguh tanah yang sudah mereka tempati itu warga sudah memiliki sertifikat.
"Tembok-tembok rumah kami ditempelin. Mereka datang bersama TNI dan Polri. Kami merasa diintimidasi, ditakut-takuti. Padahal lahannya itu udah sertifikat hak milik. Tapi dikavling dipasangi patok itu tanah mereka," jelas Teguh.
"Mana buktinya kalau itu tanah mereka? Ini sertifikat hak milik, hak guna bangunan semua punya warga," katanya menambahkan.
Menanggapi hal tersebut, Ahok mengaku tak heran kalau di Jakarta banyak pihak yang mengklaim memiliki sertifikat tanah. Padahal, kata Ahok, mereka hanya memiliki sertifikat verponding atau tanah yang dulunya dimiliki pemerintah kolonial Belanda.
"Di Jakarta itu banyak sekali kasus orang-orang datang, ngaku dengan alasan tanah verponding, girik lah, tetapi tiba-bisa menang (apabila gugat di pengadilan)," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini bahkan memberikan contoh bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat yang berada di Jalan S. Parman yang seharusnya zona merah dan diperuntukan untuk pemerintah DKI. Namaun saat digugat oleh Yayasan Saweri Gadung di pengadilan kalah.
"Lalu hanya karena kesaksian seorang lurah lalu kami kalah. Udah kalah, kami juga wajib bayar sewa ke dia Rp40 miliar. Dia tidak pernah wajib bayar PBB," kata Ahok.
"Lalu gedung dirobohkan, sertifikat dicabut. Lalu apa yang terjadi? Tanah itu sekarang ungu, tidak lagi merah. Berarti ada sesuatu."
Berita Terkait
-
Ahok Akan Jadikan Kawasan Luar Batang Alun-alun
-
Dilema Seorang Satpol PP, Dulu Korban Gusur, Sekarang Ikut Gusur
-
Peringatan dari Lauser untuk Ahok Sebelum Gusur Rumah Mereka
-
Puluhan Ortu dan Anak Kebayoran Baru ke Komnas HAM Tolak Digusur
-
Tolak Digusur Pemerintah Ahok, Warga akan Menginap di Komnas HAM
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung