Suara.com - Belasan warga Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat mendatangi Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/5/2016). Kedatangan mereka untuk mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnana (Ahok) soal tanah mereka yang direbut oleh sebuah perusahaan.
"Tanah kami diambil alih secara fisik oleh Porta Nigra," klaim Teguh di Balai Kota DKI Jakarta.
Lelaki berusia 62 tahun ini menceritakan kalau tembok rumah warga saat ini sudah diberikan patok berupa tempelan atau spanduk oleh PT PN. Padahal kata Teguh tanah yang sudah mereka tempati itu warga sudah memiliki sertifikat.
"Tembok-tembok rumah kami ditempelin. Mereka datang bersama TNI dan Polri. Kami merasa diintimidasi, ditakut-takuti. Padahal lahannya itu udah sertifikat hak milik. Tapi dikavling dipasangi patok itu tanah mereka," jelas Teguh.
"Mana buktinya kalau itu tanah mereka? Ini sertifikat hak milik, hak guna bangunan semua punya warga," katanya menambahkan.
Menanggapi hal tersebut, Ahok mengaku tak heran kalau di Jakarta banyak pihak yang mengklaim memiliki sertifikat tanah. Padahal, kata Ahok, mereka hanya memiliki sertifikat verponding atau tanah yang dulunya dimiliki pemerintah kolonial Belanda.
"Di Jakarta itu banyak sekali kasus orang-orang datang, ngaku dengan alasan tanah verponding, girik lah, tetapi tiba-bisa menang (apabila gugat di pengadilan)," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini bahkan memberikan contoh bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat yang berada di Jalan S. Parman yang seharusnya zona merah dan diperuntukan untuk pemerintah DKI. Namaun saat digugat oleh Yayasan Saweri Gadung di pengadilan kalah.
"Lalu hanya karena kesaksian seorang lurah lalu kami kalah. Udah kalah, kami juga wajib bayar sewa ke dia Rp40 miliar. Dia tidak pernah wajib bayar PBB," kata Ahok.
"Lalu gedung dirobohkan, sertifikat dicabut. Lalu apa yang terjadi? Tanah itu sekarang ungu, tidak lagi merah. Berarti ada sesuatu."
Berita Terkait
-
Ahok Akan Jadikan Kawasan Luar Batang Alun-alun
-
Dilema Seorang Satpol PP, Dulu Korban Gusur, Sekarang Ikut Gusur
-
Peringatan dari Lauser untuk Ahok Sebelum Gusur Rumah Mereka
-
Puluhan Ortu dan Anak Kebayoran Baru ke Komnas HAM Tolak Digusur
-
Tolak Digusur Pemerintah Ahok, Warga akan Menginap di Komnas HAM
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
-
KPK Bakal Panggil Pihak Terkait Kasus Bank BJB, Termasuk Aura Kasih?
-
Jakarta Diguyur Hujan Deras Lagi: Puluhan RT di Jaksel Kembali Terendam, Petogogan Paling Parah
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
Terkini
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana
-
Geger! Bom Molotov Dilempar ke Sekolah di Kubu Raya
-
Prabowo 'Hardik' Negara Besar Soal Pembantaian, Pakar UMY Ungkap Target Spesifik di Baliknya!
-
Mahfud MD Soroti Kekerasan Aparat: Reformasi Polri Diserukan, Brutalitas Masih Terjadi
-
Buntut Hujan Deras, 39 RT di Jakarta Selatan Dikepung Banjir Setinggi 30 Sentimeter
-
Mahfud MD Beberkan 4 Isu Krusial Komisi Reformasi Polri: Posisi Kapolri hingga Penguatan Kompolnas