Menkopolhukam dan Menhan Beda Soal Ide Bongkar Kuburan Massal 65

Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan melakukan verifikasi jumlah korban pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi 1965 yang dikubur secara massal sebelum ditindaklanjuti dengan pembongkaran.

"Saya lihat dulu nanti, diverified dulu datanya, baru tentukan apa yang akan dilakukan," kata Luhut di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Menurut Luhut pembongkaran kuburan massal bertujuan untuk memastikan jumlah korban. Selama ini Luhut menerima laporan dari sejumlah sumber yang menyebutkan jumlah korbannya 400 ribu jiwa, namun dia belum percaya sepenuhnya.

"Saya tidak mau anda kalangan muda-muda ini dituduh, kita ini bangsa telah membunuh 400 ribu orang. Karena angka 400 ribu itu besar, saya tidak percaya angka itu, karena berbagai sumber," ujar dia.

Luhut mengatakan verifikasi data merupakan bagian dari proses untuk mengungkap sejarah.

"Tapi itu kan suatu proses, bisa saja terjadi. Dan itu sebab akibat saja yang harus kita pelan pelan," kata dia.

‎Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak menyetujui ide membongkar kuburan massal korban peristiwa tahun 1965. Sebab, menurut dia, hal itu hanya akan memunculkan konflik baru.

"Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan kalau semuanya marah, berkelahi semua," ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (13/5).
Ide membongkar pemakaman massal sebenarnya bagian dari upaya untuk rekonsiliasi antara pemerintah dan korban 1965. Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan tidak tertutup kemungkinan negara akan meminta maaf apabila ada pengungkapan fakta-fakta yang menyebutkan terjadinya pembunuhan massal pascaperistiwa G/30/S/1965.

Fakta-fakta itu, misalnya, dengan menunjukkan data mengenai kuburan massal yang ada di seluruh Indonesia. Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 kemudian menyerahkan dokumen berisi lokasi-lokasi kuburan massal.