Suara.com - Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar menyatakan telah melayangkan 23 surat teguran terhadap bakal calon ketua umum, tim sukses dan peserta yang diduga melanggar kode etik.
"Ada 23 surat yang telah dikirim komite etik, ada dua teguran keras, enam surat peringatan dan 15 surat imbauan, terhadap masing-masing calon, tim sukses dan peserta yang diduga melanggar kode etik," ujar Ketua Komite Etik Munaslub, Fadel Muhammad dalam konferensi pers di arena Munaslub Golkar, di Bali Nusa Dua Convention Center, Senin (16/5/2016).
Fadel mengatakan Komite Etik memutuskan untuk tidak menyampaikan kepada siapa saja surat itu disampaikan karena bersifat rahasia. Ia menambahkan, pihaknya menerima banyak pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh calon ketua umum, tim sukses maupun peserta.
Namun hingga saat ini Komite Etik sulit membuktikan aduan tersebut, sehingga baru bisa melayangkan surat teguran.
"Kami sudah berusaha maksimum untuk memeriksa dan mengecek tapi kami tidak menemukan bukti-bukti," ujar Fadel.
Fadel menegaskan selama ini Komite Etik telah melakukan pengawasan dengan menempatkan satgas di hotel-hotel tempat bakal calon ketua umum, tim sukses, dan peserta menginap.
Komite Etik juga mengawasi setiap jalannya pelaksanaan rapat pleno, rapat komisi, serta pemilihan. Fadel menambahkan, pihaknya akan tetap membuka layanan pengaduan sampai terpilihnya Ketua Umum Golkar yang baru.
"Kami dari Komite Etik meminta peserta untuk tetap mematuhi kode etik dengan tidak berbuat hal-hal bertentangan dengan kode etik, yang dapat mengakibatkan kehilangan hak suaranya," jelas dia.
Munaslub Partai Golkar dibuka Sabtu (14/5/2016) malam oleh Presiden Joko Widodo.
Masing-masing kandidat calon Ketua Umum Golkar telah memperoleh nomor urut antara lain Ade Komarudin nomor urut 1, Setya Novanto (nomor 2), Airlangga Hartarto (nomor 3), Mahyudin mendapat (nomor 4), Priyo Budi Santoso (nomor 5), Aziz Syamsuddin (nomor 6), Indra Bambang Utoyo (nomor 7), dan Syahrul Yasin Limpo (nomor 8).
Berita Terkait
-
Kader Partai Golkar Dukung Tutut Soeharto Gantikan Bahlil Lahadalia
-
Faktor Adik, Tutut Soeharto Diprediksi Dapat Restu Prabowo Geser Bahlil di Partai Golkar
-
Mbak Tutut Bakal Gantikan Bahlil Pimpin Partai Golkar? Jerry: Dia Akan Didukung Presiden
-
Bela Airlangga Hartarto yang Digoyang Lewat Munaslub, Wanita Ini Serukan Kader dan Elite Golkar Kompak Lawan Perompak
-
Luhut dan Bahlil Tertarik Gantikan Airlangga, Jokowi Soal Isu Munaslub Golkar: Tak Ada Hubungannya dengan Pemerintah
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
Terkini
-
Prabowo Mau Disogok Rp16,5 Triliun dan Hashim Rp25 Triliun, Begini Respons Istana
-
Polemik Dana Pemprov yang 'Parkir': Mengapa Jabar Bantah, DKI 'Jujur', dan BI Buka Data?
-
Peringatan Hari Santri 2025, Bobby Nasution Minta PBG Pondok Pesantren Digratiskan
-
Polri Tangkap 51 Ribu Tersangka Narkoba! Ada Ratusan Anak-Anak Terlibat
-
Tak Perlu Tunggu Mahfud, KPK Endus Dugaan Korupsi Whoosh Anggaran Bengkak 3 Kali Lipat Disorot
-
Gelorakan Resolusi Jihad, Hasto Ungkap 3 Pesan Penting Megawati di Hari Santri 2025
-
Said Didu Kuliti Borok Proyek Whoosh, Sarankan KPK Panggil Rini Soemarno hingga Budi Karya
-
Beda dari Iklannya dan Dicap Pembohongan Publik, Aqua Klarifikasi Soal Sumber Airnya
-
Sudah Naik Penyidikan, Polda Jatim Sudah Tetapkan Tersangka Kasus Ponpes Al Khoziny?
-
Nusron Wahid Datangi KPK, Minta Saran untuk Evaluasi Bisnis Pertanahan