Diperiksa KPK Enam Jam, Ini Pertanyaan Penyidik ke Sunny

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta kepada staf Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja, Rabu (18/5/2016).

"Pada dasarnya melengkapi yang lama, soal proses pembahasan, itu aja," kata Sunny usai diperiksa penyidik di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Sunny tadi diperiksa selama sekitar enam jam.

Sunny membantah ketika ditanya apakah tadi ditanyakan mengenai perannya dalam pertemuan-pertemuan, terutama dengan pengembang reklamasi, di tengah proses pembahasan raperda.

Sunny menjelaskan satu-satunya perusahaan pengembang yang sudah membayar kewajiban kontribusi kepada Pemprov DKI ialah PT. Agung Podomoro Land (Tbk).

"Setahu saya hanya masih APL. Nggak tahu yang lain nanti mesti dicek. Saya nggak ada datanya," kata Sunny.

 

Mahasiswa doktoral di Department of Political Science, Northern Illinois University, Amerika Serikat, itu, diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka M. Sanusi. Hari ini merupakan pemeriksaan yang kesekiankalinya yang dijalani Sunny setelah kasus reklamasi mencuat karena beraroma suap.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Ketika itu, dia masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.

Ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan KPK terus mendalaminya.

Kasus dugaan penyuapan ini disinyalir untuk mempengaruhi proses pembahasan raperda tentang reklamasi. Ada tiga kewenangan pengembang yang diatur dalam rancangan. Yakni, keharusan menyerahkan fasilitas umum dan sosial, seperti jalan dan ruang terbuka hijau, kontribusi lima persen lahan, serta kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk menanggulangi dampak reklamasi.

Pengembang diduga keberatan dengan kontribusi tambahan 15 persen yang diatur di Pasal 110 Raperda Tata Ruang. Mereka pun melobi DPRD agar nilainya turun jadi lima persen.