Suara.com - Salah satu tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta, Tigor Hutapea, menanggapi sindiran Gubernur DKI Jakarta terhadap sejumlah aktivis lingkungan yang dianggap bungkam soal adanya reklamasi Kali Ciliwung. Reklamasi yang dimaksud berupa bangunan liar yang ditempati warga dan penumpukan sampah di bibir sungai.
Menurut Tigor, alasan warga miskin tinggal di bantaran kali Ciliwung lantaran pemerintah tidak bisa memberikan akses tempat tinggal yang laik.
"Mereka tidak bisa membeli lahan yang ada di Jakarta. Itu permasalahannya, sehingga mereka memanfaatkan pinggiran sungai menjadi tempat kehidupan mereka. Sediakan dong perumahan-perumahan dan lahan-lahan bagi masyarakat yang tidak mampu membangun rumah, masyarakat juga sadar kok," katanya usai menggelar jumpa pers bertema Selamatkan Teluk Jakarta di kawasa. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (22/5/2016).
Tigor menilai tindakan Pemprov DKI menggusur warga bantaran Kali Ciliwung sangat tidak tepat, karena penggusuran tersebut dilakukan sebelum warga mendapatkan relokasi atas penggusuran tersebut.
"Masyarakat digusur. Tapi juga sediakan tempat bermukim yang baik bagi mereka. Bukan sekarang mereka digusur, tapi tidak ada tempat yang layak bagi mereka," katanya.
Tigor juga menilai betonisasi yang dilakukan di sepanjang proyek normalisasi Kali Ciliwung tersebut juga memperparah pencemaran lingkungan ke Teluk Jakarta. Sebab menurutnya, upaya betonisasi dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung bisa menghambat proses peresepan air yang nantinya bisa berdampak terhadap banjir di Jakarta.
"Seharusnya tidak dibeton tapi harus direstorasi , ditanami bambu, ditanami tumbuhan-tumbuhan lain sehingga bisa mengikat limbah-limbah yang ada sungai-sungai jakarta. Jadi, pengelolaannya itu harus dari hulu hingga ke hilir," kata Tigor.
Sebelumnya, Ahok sempat menyindir sejumlah aktivis lingkungan yang kerap menyuarakan penolakan terhadap proyek reklamasi teluk Jakarta.
"Tadi ada yang ikut kan. Makanya ini yang selalu saya katakan, di mana suara aktivis ketika melihat Ciliwung direklamasi? Masih tidak ada komentar," kata Ahok saat meninjau proyek normalisasi Kali Ciliwung, di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, Rabu (18/5/2016).
Seharusnya, kata Ahok, para aktivis lingkungan juga menyikapi pencemaran lingkungan di Kali Ciliwung. Pasalnya, dia menilai, akibat banyaknya bangunan dan sampah-sampah di sepanjang bantaran Kali Ciliwung berdampak pada banjir yang kerap melanda Ibu Kota.
"Kalian lihat nggak tadi? Hampir seluruh Ciliwung itu direklamasi dengan tanah, dengan kayu, dengan sampah, lalu kemudian membuat rumah-rumah untuk disewakan. Jadi yang suka protes kami, adalah orang-yang suka menyewakan (rumah)," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless