Pengamat: Kewenangan Deponering Jaksa Agung Harus Rasional

Pakar hukum tata negara dari Universitas Padjajaran I Gde Pantja Astawa menyebutkan rasionalitas merupakan syarat utama pengambilan keputusan oleh Jaksa Agung terutama terkait "deponering" atau kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

"Rasionalitas yang merupakan syarat mendasar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan Jaksa Agung untuk melakukan deponering," ujar Astawa di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Hal itu dikatakan oleh Astawa ketika memberikan keterangan sebagai ahli dari pihak pemohon uji materi ketentuan Pasal 35 Undang Undang Kejaksaan, yang berisi tentang kewenangan Jaksa Agung dalam menerbitkan deponering.

Astawa menyebutkan saat deponering diterbitkan tidak emenuhi asa rasionalitas, maka deponering menjadi tindakan sewenang-wenang yang secara tegas dilarang dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Selain itu kewenangan deponering yabg dilakukan secara irasionalitas adalah wujud nyata dari sikap diskriminatif," tambah Astawa.

Astawa menjelaskn bahwa tidakan diskriminatif tersebut secara langsung telah membuat kepentingan korban dimarginalkan, sementara orang yang melakukan tindak pidana memperolehperlakuan istimewa di hadapan hukum.

Padahal sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk memperoleh perlindungan dari perlakukan diskriminatif, jelas Astawa.

Perkara uji materi UU Kejaksaan ini dimohonkan oleh Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi yang menilai bahwa Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan hanya memaknai kepentingan umum sebagai kepentingan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat luas tanpa ada kejelasan secara spesifik tentang makna cakupan dan tolak ukur kepentingan umum. (Antara)