Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Sekelompok ormas yang dimotori oleh purnawirawan TNI mengatasnamakan bela negara akan menggelar Simposium Nasional bertema "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi lain" pada 1-2 Juni di Jakarta.
Forum ini merupakan simposium tandingan atas Simposium Nasional Tragedi 1965 yang diselenggarakan Pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.
Besok, Senin (30/5) di Aula Gedung Dewan Dakwah Nasional Indonesia, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, panitia simposium tandingan ini akan menggelar konfrensi pers terkait kegiatan tersebut.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tidak mempersoalkannya. Bagi Luhut forum itu bukan simposium tandingan.
"Tidak ada tandingan-tandingan (Simposium)," kata Luhut saat dikonfirmasi usai menghadiri Rakernas PAN di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016) malam.
Luhut menilai simposium yang dipelopori oleh para purnawirawan TNI tersebut hal yang biasa dan diharapkan memberikan kontribusi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965.
"Nggak ada masalah, bagus-bagus saja. Biar tambah baik, biar makin banyak masukan dan selesainya masalah HAM tersebut," ujar dia.
Seperti diketahui, simposium tandingan itu didukung oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu yang mana menolak penyelesaian panggaran HAM 65.
Sikap Ryamizard tersebut bertolak belakang dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan penyelesaian tragedi 65. Terkait itu, kata Luhut hal tersebut bukan konflik di internal Pemerintah.
"Tidak ada," tutur dia.
Suara.com - Luhut mengaku belum menerima undangan Simposium tersebut, meski telah mendapatkan pemberitahuan dari panitia. "Belum lihat (undangannya). Tapi mereka sudah beritahu saya."
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Bila Tak Kompak Soal 1965, Jokowi Didesak Copot Ryamizard
-
Kontras: Kenapa Jokowi Harus Takut Tuntaskan Kasus HAM Berat
-
Kasus 65, Nyali Jokowi Diuji Lewat Ketegasan kepada Anak Buah
-
Jokowi Didesak Tindak Tegas Oknum TNI yang Tolak Penyelesaian 65
-
Panglima TNI Ajak Seluruh Komponen Berantas Atribut PKI
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgup Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
Terkini
-
Kronologi Penumpang Wings Air Tuding Pramugari Kuras Emas dan Dollar di Pesawat
-
Detik-detik Penumpang 'Ngamuk', Tuding Pramugari Curi Emas & Dollar di Pesawat Wings Air
-
Ada Sinyal Rahasia? Gerak-Gerik Dua Pria di Belakang Charlie Kirk Disebut Mencurigakan
-
Prabowo Setuju Bentuk Komisi Reformasi Polisi dan Tim Investigasi Independen Demo Ricuh
-
Usai Diperiksa KPK, Deputi Gubernur BI Jelaskan Aturan Dana CSR
-
Emas & Ribuan Dollar Lenyap di Pesawat Wings Air Viral, Pramugari Dituduh Jadi Pelaku
-
CEK FAKTA: Isu DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025
-
7 Cara Melindungi Kulit dan Rambut dari Polusi Udara, Wajib Rutin Keramas?
-
Rehat dari Sorotan, Raffi Ahmad Setia Dampingi Ibunda Amy Qanita Berobat di Singapura
-
Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi Tuntut Prabowo Bebaskan Aktivis dan Hentikan Kekerasan Negara