Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Sekelompok ormas yang dimotori oleh purnawirawan TNI mengatasnamakan bela negara akan menggelar Simposium Nasional bertema "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi lain" pada 1-2 Juni di Jakarta.
Forum ini merupakan simposium tandingan atas Simposium Nasional Tragedi 1965 yang diselenggarakan Pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.
Besok, Senin (30/5) di Aula Gedung Dewan Dakwah Nasional Indonesia, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, panitia simposium tandingan ini akan menggelar konfrensi pers terkait kegiatan tersebut.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tidak mempersoalkannya. Bagi Luhut forum itu bukan simposium tandingan.
"Tidak ada tandingan-tandingan (Simposium)," kata Luhut saat dikonfirmasi usai menghadiri Rakernas PAN di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016) malam.
Luhut menilai simposium yang dipelopori oleh para purnawirawan TNI tersebut hal yang biasa dan diharapkan memberikan kontribusi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965.
"Nggak ada masalah, bagus-bagus saja. Biar tambah baik, biar makin banyak masukan dan selesainya masalah HAM tersebut," ujar dia.
Seperti diketahui, simposium tandingan itu didukung oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu yang mana menolak penyelesaian panggaran HAM 65.
Sikap Ryamizard tersebut bertolak belakang dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan penyelesaian tragedi 65. Terkait itu, kata Luhut hal tersebut bukan konflik di internal Pemerintah.
"Tidak ada," tutur dia.
Suara.com - Luhut mengaku belum menerima undangan Simposium tersebut, meski telah mendapatkan pemberitahuan dari panitia. "Belum lihat (undangannya). Tapi mereka sudah beritahu saya."
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Bila Tak Kompak Soal 1965, Jokowi Didesak Copot Ryamizard
-
Kontras: Kenapa Jokowi Harus Takut Tuntaskan Kasus HAM Berat
-
Kasus 65, Nyali Jokowi Diuji Lewat Ketegasan kepada Anak Buah
-
Jokowi Didesak Tindak Tegas Oknum TNI yang Tolak Penyelesaian 65
-
Panglima TNI Ajak Seluruh Komponen Berantas Atribut PKI
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
Pilihan
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
Terkini
-
PSI: Kunjungan Jokowi ke Daerah Bukan Safari Politik, Tapi Memenuhi Undangan
-
1 Warga Tewas Akibat Gempa M6,7 di Sulawesi Tengah, 312 Jiwa Terdampak
-
Apakah 'Nyanyian' Sony Sonjaya Bisa Jadi Kunci Bongkar Akar Korupsi MBG?
-
BEM Bersatu Tuding Ada Sosok Eks Petinggi Militer di Balik Aksi Demo Mahasiswa Tolak MBG
-
Guntur Romli Cium Motif Lain BEM Bersatu: Dari Mana Dana Bikin Konferensi Pers?
-
Gus Ipul: Prof Nasar Jadi Salah Satu Figur Kuat untuk Ketua Umum PBNU
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penyelesaian RAP Dana Otsus Tambahan & DTI Tahun 2026
-
BEM Bersatu Ungkap Fortuner Tyo Ardianto Atas Nama Adik Jenderal, Gerakan Mahasiswa Disusupi?
-
BEM Bersatu Tuding Ada Intervensi Politik di Balik Aksi Tolak MBG, Guntur Romli: Cocokologi
-
Puluhan Ribu Jemaah Bakal Padati Monas, Jakarta Gelar Haul Akbar Ulama Betawi Terbesar