Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Sekelompok ormas yang dimotori oleh purnawirawan TNI mengatasnamakan bela negara akan menggelar Simposium Nasional bertema "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi lain" pada 1-2 Juni di Jakarta.
Forum ini merupakan simposium tandingan atas Simposium Nasional Tragedi 1965 yang diselenggarakan Pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.
Besok, Senin (30/5) di Aula Gedung Dewan Dakwah Nasional Indonesia, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, panitia simposium tandingan ini akan menggelar konfrensi pers terkait kegiatan tersebut.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tidak mempersoalkannya. Bagi Luhut forum itu bukan simposium tandingan.
"Tidak ada tandingan-tandingan (Simposium)," kata Luhut saat dikonfirmasi usai menghadiri Rakernas PAN di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016) malam.
Luhut menilai simposium yang dipelopori oleh para purnawirawan TNI tersebut hal yang biasa dan diharapkan memberikan kontribusi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965.
"Nggak ada masalah, bagus-bagus saja. Biar tambah baik, biar makin banyak masukan dan selesainya masalah HAM tersebut," ujar dia.
Seperti diketahui, simposium tandingan itu didukung oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu yang mana menolak penyelesaian panggaran HAM 65.
Sikap Ryamizard tersebut bertolak belakang dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan penyelesaian tragedi 65. Terkait itu, kata Luhut hal tersebut bukan konflik di internal Pemerintah.
"Tidak ada," tutur dia.
Suara.com - Luhut mengaku belum menerima undangan Simposium tersebut, meski telah mendapatkan pemberitahuan dari panitia. "Belum lihat (undangannya). Tapi mereka sudah beritahu saya."
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Bila Tak Kompak Soal 1965, Jokowi Didesak Copot Ryamizard
-
Kontras: Kenapa Jokowi Harus Takut Tuntaskan Kasus HAM Berat
-
Kasus 65, Nyali Jokowi Diuji Lewat Ketegasan kepada Anak Buah
-
Jokowi Didesak Tindak Tegas Oknum TNI yang Tolak Penyelesaian 65
-
Panglima TNI Ajak Seluruh Komponen Berantas Atribut PKI
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Gempa Magnitudo 6,5 Leeward Island, BMKG: Tidak Ada Potensi Tsunami di Indonesia
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda