Suara.com - Pengamat kepolisian Hermawan Sulistyo memprediksi Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan paling potensial untuk menjadi kapolri.
"BG di atas kertas masih punya tiket, DPR tidak pernah mencabut BG sebagai calon kapolri," kata Hermawan dalam diskusi bertema Mencari Sosok Kapolri: Senayan vs Istana di kantor PARA Syndicate di Jalan Wijaya Timur III, kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/6/2016).
Menurut Hermawan, Budi Gunawan sudah memenuhi syarat untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun bulan Juli nanti. Apalagi, dulu dia pernah dipilih Jokowi dan sudah disetujui DPR untuk menjadi calon tunggal kapolri.
"BG kan memenuhi persyaratan kapolri, apakah Presiden mau, kalau usulan ditolak, berdasarkan proses hukum dan tidak pernah dicabut, karena dalam tekanan politik saja," ujar Hermawan.
Tetapi semua itu baru prediksi. Hermawan Sulistyo mengakui sulit membaca pilihan Presiden, apakah Badrodin akan diperpanjang masa jabatannya atau melakukan regenerasi dengan mengangkat perwira tinggi yang baru.
"Siapapun belum bisa membaca pikiran Presiden. Saya kalau ditanya juga tidak tahu siapa calon Presiden pilihan Pak Jokowi. Hanya Tuhan dan Jokowi yang tahu siapa calon kapolri," kata Hermawan.
Saat ini nama-nama kandidat yang telah diseleksi Komisi Kepolisian Nasional sudah disetorkan ke Jokowi. Nama-nama tersebut sejauh ini belum dikirim Jokowi ke Komisi III DPR untuk dilakukan fit and proper test.
Hermawan mengatakan semua kalangan sekarang sedang menunggu keputusan Presiden Jokowi.
"Kita sama-sama tunggu saja keputusan Presiden seperti apa. Karena ini semua keputusan beliau," kata Hermawan.
Saat ini ada tujuh nama komisaris jenderal yang berpotensi menjadi calon Kapolri. Mereka adalah Sestama Lemhanas Suhardi Alius, Kepala BNPT Tito Karnavian, Kalemdikpol Syafruddin, Inspektur Pengawasan Umum Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Putut Eko Bayu Seno, dan Kepala BNN Budi Waseso.
Kisah Budi Gunawan
Nama Budi Gunawan mencuat setelah KPK menetapkannya menjadi tersangka. Status tersebut kemudian menggagalkan langkah Budi Gunawan menjadi kapolri, di detik-detik terakhir. Padahal, ketika itu dia merupakan calon tunggal kapolri yang dipilih Presiden Jokowi.
Setelah KPK menjadikan Budi Gunawan tersangka, terjadilah ketegangan antara Polri dan KPK. Sejumlah komisioner KPK dilaporkan ke polisi. Bahkan, dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto kemudian dijadikan polisi sebagai tersangka.
Belakangan, gugatan praperadilan Budi Gunawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan dan status tersangkanya dianggap tidak sah. Tetapi, Presiden telah mencabut pencalonan Budi Gunawan menjadi kapolri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!