Suara.com - Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, Fadli Nasution meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memperpanjang jabatan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Sebab, hal itu bisa menyebabkan mandegnya regenerasi dalam tubuh Polri.
"Kita tidak setuju, BH (Badrodin) diperpanjang sebagai Kapolri, langsung lakukan pergantian saja. Karena proses regenarasi nanti mandeg," kata Fadli di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(11/6/2016).
Selain hal di atas, ada alasan lain mengapa Presiden harus mengganti Badrodin, yang akan pensiun pada 28 Juli nanti. Kegaduhan di internal partai adalah alasan yang patut diwaspada oleh Presiden Jokowi.
"Kalau sekarang ini memang kondisinya sudah stabil, tidak seperti pada saat pergantian yang lalu, yang ada kegaduhan. Tetapi, akan terjadi kegaduhan kalau masa Pak BH diperpanjang, akan menimbulkan kegaduhan internal," katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa saat ini ada tujuh nama yang siap menggantikan Badrodin. Dan kata dia, semua orang di kepolisian pasti punya cita-cita ingin menjadi Kapolri, terutama tujuh nama tersebut.
Ada pun tujuh nama tersebut adalah Sestama Lemhanas Suhardi Alius, Kepala BNPT Tito Karnavian, Kalemdikpol Syafruddin, Inspektur Pengawasan Umum Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Putut Eko Bayu Seno, dan Kepala BNN Budi Waseso.
Namun, hingga kini, tak diketahui apakah Presiden sudah mengantongi nama yang cocok atau belum.
"Bukan karena ngambek nggak naik, tapi karena mereka punya peluang yang sama, mereka ingin menjadi Kapolri," kata Fadli.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu