Warung Tegal di bulan puasa [suara.com/Erick Tanjung]
        Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid meminta semua pihak membangun suasana yang kondusif dan saling menghargai di bulan Ramadan. Pernyataan Sodik menyusul kehebohan setelah peristiwa petugas Satpol PP Pemerintah Kota Serang, Banten, merazia dan menyita makanan dagangan warung Tegal milik Saeni akhir pekan lalu.
 
"Pemerintah harus bertindak adil, cerdas dan bijak. Kaum yang tidak puasa menghargai yang puasa, dan kamu yang puasa menghargai kaum yang tidak puasa," kata Sodik di DPR, Senin (13/6/2016).
 
Tindakan aparat Satpol PP Kota Serang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
 
Anggota Fraksi Gerindra juga menyoroti penertiban perda tersebut. Menurut dia, seharusnya pemerintah mempertimbangkan adanya warga muslim yang tidak berpuasa, umat beragama lain, musafir, ibu menyusui, dan perempuan yang sedang berhalangan.
 
Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan banyaknya warga yang menggantungkan hidup dari berdagang makan.
 
"Karenanya, peraturan tersebut harus juga disertai juklak dan juknis yang jelas dan lengkap sebagai pedoman bersama bagi para pedagang, petugas dan masyarakat umum," tuturnya.
 
Sodik menekankan bahwa pemerintah harus membuat kajian secara matang sebelum menerbitkan kebijakan.
Setelah semua hal dipertimbangkan, Sodik meminta semua pihak menjunjung tinggi peraturan pemerintah.
 
Sodik mengingatkan aparat dalam pengawasan dan penindakan, mereka harus tetap berpegang pada aturan perundang-undangan dan sifat kemanusiawian.
"Tidak brutal, tidak over acting seperti menyita makanan dan berlaku adil terhadap pedagang kali lima dan kepada restoran besar atau fast food," tuturnya.
 
"Kemudian kepada tokoh-tokoh agama, khususnya agama Islam, harus lebih sistematis dan efektif dalam memberikan pendidikan puasa termasuk kepada kaum muslimin yang berusaha dalam bidang makanan," Sodik menambahkan.
        
                 
                           
      
        
        "Pemerintah harus bertindak adil, cerdas dan bijak. Kaum yang tidak puasa menghargai yang puasa, dan kamu yang puasa menghargai kaum yang tidak puasa," kata Sodik di DPR, Senin (13/6/2016).
Tindakan aparat Satpol PP Kota Serang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
Anggota Fraksi Gerindra juga menyoroti penertiban perda tersebut. Menurut dia, seharusnya pemerintah mempertimbangkan adanya warga muslim yang tidak berpuasa, umat beragama lain, musafir, ibu menyusui, dan perempuan yang sedang berhalangan.
Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan banyaknya warga yang menggantungkan hidup dari berdagang makan.
"Karenanya, peraturan tersebut harus juga disertai juklak dan juknis yang jelas dan lengkap sebagai pedoman bersama bagi para pedagang, petugas dan masyarakat umum," tuturnya.
Sodik menekankan bahwa pemerintah harus membuat kajian secara matang sebelum menerbitkan kebijakan.
Setelah semua hal dipertimbangkan, Sodik meminta semua pihak menjunjung tinggi peraturan pemerintah.
Sodik mengingatkan aparat dalam pengawasan dan penindakan, mereka harus tetap berpegang pada aturan perundang-undangan dan sifat kemanusiawian.
"Tidak brutal, tidak over acting seperti menyita makanan dan berlaku adil terhadap pedagang kali lima dan kepada restoran besar atau fast food," tuturnya.
"Kemudian kepada tokoh-tokoh agama, khususnya agama Islam, harus lebih sistematis dan efektif dalam memberikan pendidikan puasa termasuk kepada kaum muslimin yang berusaha dalam bidang makanan," Sodik menambahkan.
Komentar
        Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
 - 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid