Warung Tegal di bulan puasa [suara.com/Erick Tanjung]
Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid meminta semua pihak membangun suasana yang kondusif dan saling menghargai di bulan Ramadan. Pernyataan Sodik menyusul kehebohan setelah peristiwa petugas Satpol PP Pemerintah Kota Serang, Banten, merazia dan menyita makanan dagangan warung Tegal milik Saeni akhir pekan lalu.
"Pemerintah harus bertindak adil, cerdas dan bijak. Kaum yang tidak puasa menghargai yang puasa, dan kamu yang puasa menghargai kaum yang tidak puasa," kata Sodik di DPR, Senin (13/6/2016).
Tindakan aparat Satpol PP Kota Serang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
Anggota Fraksi Gerindra juga menyoroti penertiban perda tersebut. Menurut dia, seharusnya pemerintah mempertimbangkan adanya warga muslim yang tidak berpuasa, umat beragama lain, musafir, ibu menyusui, dan perempuan yang sedang berhalangan.
Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan banyaknya warga yang menggantungkan hidup dari berdagang makan.
"Karenanya, peraturan tersebut harus juga disertai juklak dan juknis yang jelas dan lengkap sebagai pedoman bersama bagi para pedagang, petugas dan masyarakat umum," tuturnya.
Sodik menekankan bahwa pemerintah harus membuat kajian secara matang sebelum menerbitkan kebijakan.
Setelah semua hal dipertimbangkan, Sodik meminta semua pihak menjunjung tinggi peraturan pemerintah.
Sodik mengingatkan aparat dalam pengawasan dan penindakan, mereka harus tetap berpegang pada aturan perundang-undangan dan sifat kemanusiawian.
"Tidak brutal, tidak over acting seperti menyita makanan dan berlaku adil terhadap pedagang kali lima dan kepada restoran besar atau fast food," tuturnya.
"Kemudian kepada tokoh-tokoh agama, khususnya agama Islam, harus lebih sistematis dan efektif dalam memberikan pendidikan puasa termasuk kepada kaum muslimin yang berusaha dalam bidang makanan," Sodik menambahkan.
"Pemerintah harus bertindak adil, cerdas dan bijak. Kaum yang tidak puasa menghargai yang puasa, dan kamu yang puasa menghargai kaum yang tidak puasa," kata Sodik di DPR, Senin (13/6/2016).
Tindakan aparat Satpol PP Kota Serang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
Anggota Fraksi Gerindra juga menyoroti penertiban perda tersebut. Menurut dia, seharusnya pemerintah mempertimbangkan adanya warga muslim yang tidak berpuasa, umat beragama lain, musafir, ibu menyusui, dan perempuan yang sedang berhalangan.
Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan banyaknya warga yang menggantungkan hidup dari berdagang makan.
"Karenanya, peraturan tersebut harus juga disertai juklak dan juknis yang jelas dan lengkap sebagai pedoman bersama bagi para pedagang, petugas dan masyarakat umum," tuturnya.
Sodik menekankan bahwa pemerintah harus membuat kajian secara matang sebelum menerbitkan kebijakan.
Setelah semua hal dipertimbangkan, Sodik meminta semua pihak menjunjung tinggi peraturan pemerintah.
Sodik mengingatkan aparat dalam pengawasan dan penindakan, mereka harus tetap berpegang pada aturan perundang-undangan dan sifat kemanusiawian.
"Tidak brutal, tidak over acting seperti menyita makanan dan berlaku adil terhadap pedagang kali lima dan kepada restoran besar atau fast food," tuturnya.
"Kemudian kepada tokoh-tokoh agama, khususnya agama Islam, harus lebih sistematis dan efektif dalam memberikan pendidikan puasa termasuk kepada kaum muslimin yang berusaha dalam bidang makanan," Sodik menambahkan.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba