Suara.com - Pemilik warung makan yang dirazia Satpol PP Kota Serang, Ibu Saeni tidak mengetahui surat edaran pemberitahuan yang telah dikeluarkan tiga hari sebelum pelaksanaan razia terhadap warung makan yang tetap beroperasi di siang hari selama Ramadan.
"Saya tidak tahu tulisan pemberitahuan (razia), karena saya tidak bisa baca tulis. Saya juga baru buka warung, jadi tidak tahu sedang ada razia," ujar Saeni saat ditemui di kediamannya di Kota Serang, Senin (13/6/2016).
Saat razia berlangsung Saeni baru bersiap membuka warung karena bergantian dengan saudaranya dalam menjalankam usahanya tersebut. Selama enam tahun menjalankan warung makan yang terletak di Jalan Cikepuh, Kota Serang itu, Saeni mengaku baru pertama kali membuka warungnya di siang hari saat bulan puasa.
"Ini sudah enam tahun jualan, sebelumnya tidak pernah buka saat puasa," tutur Saeni menjelaskan.
Berdasarkan pengamatan Antara di lokasi kejadian, di bagian kaca depan warung makan tersebut telah terpasang dua lembar surat pemberitahuan razia dan imbauan dari pemda untuk menutup warung makan pada sianh hari selama Bulan Ramadhan.
Namun, baik Ibu Saeni beserta pedagang yang berlokasi di sekitar area tersebut mengaku tidak tahu kapan surat pemberitahuan tersebut dipasang.
Mengenai tindakan Satpol PP Kota Serang yang merazia warung makan Ibu Saeni Direktur Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kemendagri Asadullah, menjelaskan bahwa otoritas lokal telah melakukan sosialisasi razia warung makan pada tiga hari sebelum pelaksanaan.
"Tiga hari sebelum puasa sudah disosialisasikan, semua warung sudah diberi tahu. Bahkan kita undang ormas juga untuk menyaksikan," tuturnya.
Selain itu dia menjelaskan, semua prosedur telah dilakukan sesuai peraturan dan terkait barang sitaan yang diambil petugas sebenarnya bisa diambil kembali pada pukul 16.00 waktu setempat.
"Ini sebenarnya ada missed-komunikasi juga, dikiranya barang diambil. Padahal jam empat sore barang bisa diambil lagi dengan menandatangani surat perjanjian agar tidak mengulangi. Jadi bukan disita terus tidak dikembalikan, bukan seperti itu," imbuhnya menegaskan.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Muhammad Basri, meyakini razia yang dilakukan jajaran Satpol PP Kota Serang sudah benar dan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai undang-undang.
Undang-undang yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, yang di dalamnya turut menyentuh operasional tempat makan di siang hari selama Bulan Ramadhan.
"Tujuannya sudah benar, artinya sesuai dengan Perda yang melarang orang berjualan (makanan) di siang hari selama Ramadhan," ujar Basri saat ditemui usai rapat koordinasi dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP Kota Serang di Serang, Banten, Senin sore.
Ia pun menegaskan, jika ada tuntutan dari masyarakat agar dilakukan pemberian sanksi terhadap petugas satpol PP maka hal tersebut harus dilakukan melalui pemeriksaan secara mendalam. (Antara)
Berita Terkait
-
Jadi Konsumen Cerdas saat Puasa dan Jelang Lebaran
-
Jokowi Batalkan 3.143 Perda, Adakah Perda Intoleran Dibatalkan?
-
Sita Lauk Warteg, Tjahjo Sebut Daerah yang Punya Perda Intoleran
-
Anshor Tantang Satpol PP Serang Jangan Cuma Berani Razia Warteg
-
Luhut Sedih Lihat Kasus Saeni: Uangnya Kecil Terus Diobrak-abrik
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya
-
Apa Tugas Ombudsman? Ketua Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi
-
Sehari Operasi, Anak Buah Pramono Tangkap 6,98 Ton Ikan Sapu-sapu
-
Menaker Dorong Itjen Bertransformasi: dari Pencari Temuan Menjadi Mitra Pencegah Risiko
-
Berapa Gaji Ketua Ombudsman? Baru Dilantik Seminggu, Kini Jadi Tersangka Korupsi
-
Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Ijazah Palsu Jokowi untuk 3 Tersangka, Ini Alasannya
-
Menaker: Serikat Pekerja Adalah Mitra, Bukan Lawan Perusahaan
-
Rel MRT Jakarta Fase 1 dan 2A Tersambung, Siap Meluncur di 2027
-
Bupati Malang Lantik Anak Jadi Kadis, PDIP: Sulit Mengelak Tudingan Nepotisme
-
Waspada! Polri Bongkar 7 Modus Haji Ilegal, Dari Visa Ziarah Hingga Skema Ponzi Rugikan Jemaah