Suara.com - Pemilik warung makan yang dirazia Satpol PP Kota Serang, Ibu Saeni tidak mengetahui surat edaran pemberitahuan yang telah dikeluarkan tiga hari sebelum pelaksanaan razia terhadap warung makan yang tetap beroperasi di siang hari selama Ramadan.
"Saya tidak tahu tulisan pemberitahuan (razia), karena saya tidak bisa baca tulis. Saya juga baru buka warung, jadi tidak tahu sedang ada razia," ujar Saeni saat ditemui di kediamannya di Kota Serang, Senin (13/6/2016).
Saat razia berlangsung Saeni baru bersiap membuka warung karena bergantian dengan saudaranya dalam menjalankam usahanya tersebut. Selama enam tahun menjalankan warung makan yang terletak di Jalan Cikepuh, Kota Serang itu, Saeni mengaku baru pertama kali membuka warungnya di siang hari saat bulan puasa.
"Ini sudah enam tahun jualan, sebelumnya tidak pernah buka saat puasa," tutur Saeni menjelaskan.
Berdasarkan pengamatan Antara di lokasi kejadian, di bagian kaca depan warung makan tersebut telah terpasang dua lembar surat pemberitahuan razia dan imbauan dari pemda untuk menutup warung makan pada sianh hari selama Bulan Ramadhan.
Namun, baik Ibu Saeni beserta pedagang yang berlokasi di sekitar area tersebut mengaku tidak tahu kapan surat pemberitahuan tersebut dipasang.
Mengenai tindakan Satpol PP Kota Serang yang merazia warung makan Ibu Saeni Direktur Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kemendagri Asadullah, menjelaskan bahwa otoritas lokal telah melakukan sosialisasi razia warung makan pada tiga hari sebelum pelaksanaan.
"Tiga hari sebelum puasa sudah disosialisasikan, semua warung sudah diberi tahu. Bahkan kita undang ormas juga untuk menyaksikan," tuturnya.
Selain itu dia menjelaskan, semua prosedur telah dilakukan sesuai peraturan dan terkait barang sitaan yang diambil petugas sebenarnya bisa diambil kembali pada pukul 16.00 waktu setempat.
"Ini sebenarnya ada missed-komunikasi juga, dikiranya barang diambil. Padahal jam empat sore barang bisa diambil lagi dengan menandatangani surat perjanjian agar tidak mengulangi. Jadi bukan disita terus tidak dikembalikan, bukan seperti itu," imbuhnya menegaskan.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Muhammad Basri, meyakini razia yang dilakukan jajaran Satpol PP Kota Serang sudah benar dan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai undang-undang.
Undang-undang yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, yang di dalamnya turut menyentuh operasional tempat makan di siang hari selama Bulan Ramadhan.
"Tujuannya sudah benar, artinya sesuai dengan Perda yang melarang orang berjualan (makanan) di siang hari selama Ramadhan," ujar Basri saat ditemui usai rapat koordinasi dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP Kota Serang di Serang, Banten, Senin sore.
Ia pun menegaskan, jika ada tuntutan dari masyarakat agar dilakukan pemberian sanksi terhadap petugas satpol PP maka hal tersebut harus dilakukan melalui pemeriksaan secara mendalam. (Antara)
Berita Terkait
-
Jadi Konsumen Cerdas saat Puasa dan Jelang Lebaran
-
Jokowi Batalkan 3.143 Perda, Adakah Perda Intoleran Dibatalkan?
-
Sita Lauk Warteg, Tjahjo Sebut Daerah yang Punya Perda Intoleran
-
Anshor Tantang Satpol PP Serang Jangan Cuma Berani Razia Warteg
-
Luhut Sedih Lihat Kasus Saeni: Uangnya Kecil Terus Diobrak-abrik
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
Buntut Kasus Perundungan Disabilitas, Anggota Komisi X Desak Bahasa Isyarat Masuk Kurikulum Nasional
-
SBY: Penanganan Bencana Tidak Segampang yang Dibayangkan, Perlu Master Plan yang Utuh
-
Ketuk Hati Kepala Daerah, Mendagri Tito: Bantu Saudara Kita di Sumatera yang Kena Bencana
-
Buntut OTT KPK di Berbagai Daerah, Jaksa Agung Minta Jaksa Jangan Melanggar Hukum!
-
Tak Terendus Kamera dan Influencer, Prabowo Bongkar Perlawanan 'Gila' Preman di Hutan
-
Prabowo Wanti-wanti Satgas PKH: Jangan Mau Dilobi Sana-sini
-
Jaksa Agung: Uang Rp6,6 Triliun dari Denda Tambang-Sawit hingga Eksekusi Korupsi CPO
-
7 Pertemuan Krusial Dasco - Prabowo yang Selesaikan Masalah Bangsa di 2025
-
BNI Turut Dampingi Anak-Anak Korban Banjir di Aceh Tenggara Lewat Trauma Healing
-
BNI Siap Salurkan 17.356 KPR FLPP pada 2026, Mantapkan Peran di Program Perumahan