Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menegaskan partainya tidak pernah mengintervensi Presiden Joko Widodo dalam memilih Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi calon tunggal kapolri.
"Saya klarifikasi, PDI Perjuangan tidak pernah mengajukan nama-nama. PDI Perjungan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden," kata Junimart di komplek DPR, Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Namun, kata Junimart, bukan berarti PDI Perjuangan lepas tangan. PDI Perjuangan, kata dia, tetap memberikan masukan kepada Kepala Negara.
"Tetapi PDIP tentu memberikan masukan-masukan juga, termasuk nama yang satu ini (Tito Karnavian). Jadi tidak ada satu nama khusus yang kita ajukan ke Presiden. Itu kewenangan Presiden dan ternyata dia mengajukan satu nama yang juga kita ajukan menjadi salah satu kapolri," kata Junimart.
Presiden telah mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk mengirimkan surat berisi calon tunggal kapolri Tito Karnavian ke DPR. Selanjutnya, DPR akan segera memprosesnya.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Johan Budi Sapto Prabowo, menjelaskan kenapa Jokowi memilih Tito menjadi calon kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun bulan depan.
Pertama, untuk meningkatkan profesionalime institusi Polri sebagai pengayom masyarakat.
"Kemudian pertimbangan lain Presiden memilih Tito Karnavian adalah untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum terutama terhadap kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba maupun korupsi," kata Johan kepada wartawan melalui pesan elektronik.
"Sekaligus juga meningkatkan sinergi dengan penegak hukum lain," ujar dia.
Johan menuturkan pergantian kapolri dilakukan Presiden merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Penunjukan Tito sebagai kapolri merupakan kewenangan penuh Kepala Negara.
"Penunjukan calon Kapolri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden," tutur dia.
Dalam memilih nama Komjen Tito sebagai calon tunggal kapolri, Jokowi telah mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Mulai dari Komisi Kepolisian Nasional, Polri dan suara masyarakat.
"Nama Tito Karnavian adalah salah satu dari beberapa nama yang diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Pengendara Motor Tewas di Koridor 9 Slipi, Manajemen Transjakarta Pastikan Kecelakaan Tunggal
-
Mendagri Tegaskan Realisasi Program Perumahan Rakyat Akan Dorong Kemajuan Daerah
-
Hakim Siap Jemput Bola! Andrie Yunus Absen Sidang Demi Operasi Cangkok Kulit Akibat Air Keras
-
Misteri Hilangnya Pebisnis Berakhir Horor, Polisi Temukan Jasad dalam Perut Buaya Raksasa
-
Singapura Wacanakan Hukuman Cambuk untuk Siswa Pelaku Perundungan, Tuai Pro dan Kontra
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
-
Ekonomi Dunia Terancam 'Kiamat', Donald Trump Mulai Keder Hadapi Ketangguhan Iran di Selat Hormuz
-
Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan
-
Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden kepada "Rakyat Kecil"
-
Mendagri: Program 3 Juta Rumah Percepat Akses Hunian Layak bagi Masyarakat Kurang Mampu