Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan [suara.com/Oke Atmaja]
Beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan menerbitkan surat perintah penyelidikan atas dugaan aliran dana sebesar Rp30 miliar dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta kepada relawan Teman Ahok, organisasi pendukung Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju ke pilkada Jakarta melalui jalur non partai.
Ketika perkembangannya ditanyakan lagi, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa KPK tak akan terjebak pada kepentingan politik.
"KPK tak mikir politik. KPK penegak hukum, tak mikir urusan politik," kata Basaria, Jumat (17/6/2016).
Basaria mengatakan KPK bekerja secara profesional dalam menangai setiap kasus.
Terkait dugaan aliran dana ke Teman Ahok, katanya, tentu KPK tak akan mengesampingkannya.
"Sepanjang KPK bisa membuktikan dua alat bukti itu, ya silakan saja, tak usah mikir politik. Tapi kalau penyidik kita tak bisa menemukan alat bukti itu, ya jangan dipaksakan juga. Jangan dicampurkan antara politik dan tindakan hukum. Penegakan hukum itu harus berdasarkan fakta dan bukti," katanya.
Basaria mengatakan saat ini masih pada tahap pengumpulan barang bukti dan keterangan.
"Informasi yang didapat KPK dilakukan pulbaket di Dumas(pengaduan masyarakat). Pulbaket ini sekarang sedang dilakukan kalau menurut dari tim lidik perlu dinaikan ke penyelidikan baru akan dinaikan ke penyelidikan," kata Basaria.
Isu ini berawal dari rapat dengar pendapat pada Rabu (15/6/2016). Anggota Fraksi PDI Perjuangan Junimart mempertanyakan adanya informasi yang dia terima bahwa ada aliran dana dari pengembang ke Teman Ahok.
"Kami dapat info, ada dana pengembang reklamasi sebesar Rp30 miliar untuk Teman Ahok. Dana tersebut disalurkan lewat Sunny dan Cyrus. Saya nggak tahu apakah KPK sudah memeriksa orang yang bernama Cyrus yang dipecat karena mengetahui aliran dana soal reklamasi ini. Tolong dijawab," kata Junimart.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kasus suap dalam pembahasan dua raperda reklamasi Teluk Jakarta akan segera dinaikkan tingkatnya.
"Reklamasi akan segera menaikkan ke penuntutan, masalah suapnya, masalah yang tadi disampaikan akan mengeluarkan surat penyelidikan, kelihatannya ada yang cukup besar dan perlu waktu cukup lama dan kita masih teliti," kata Agus.
Salah satu inisiator Teman Ahok Singgih Widiastono sudah membantah isu tersebut.
"Tidak ada," kata Singgih kepada Suara.com.
Singgih mengaku kaget dengan munculnya isu tersebut.
"Ini agak aneh, kok kami dibawa-bawa," tutur Singgih.
Agus Rahardjo menyatakan sedang menyiapkan surat perintah penyelidikan atas dugaan aliran uang dari pengembang kepada teman Ahok.
Menanggapi hal tersebut, Singgih mempersilakan penyidik KPK untuk menyelidiki keuangan Teman Ahok. Singgih mengatakan organisasinya sangat terbuka.
"Kami siap. Silakan, kami terbuka untuk diselidiki. Dan kami kan terbuka. kami," kata dia.
Singgih mengatakan sumber uang untuk kegiatan operasional relawan Teman Ahok selama ini berasal dari hasil penjualan merchandise.
"Kami dana operasionalnya dari merchandise, tak ada yang lain-lain," kata dia.
Ketika ditanya, darimana isu tersebut muncul kalau tak ada dasarnya? Singgih mengatakan tidak tahu.
"Kami belum tahu yang berkembang seperti apa. Kami prinsipnya siap saja diselidiki. Kami melakukan hal yang benar selama ini," katanya.
Staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja, juga menyatakan tak tahu menahu perihal aliran dana tersebut, apalagi disebutkan melalui dirinya.
"Nggak ada," kata Sunny usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pembahasan dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta.
Ahok juga membantah ada aliran uang dari pengembang proyek reklamasi kepada Teman Ahok. Ahok menantang agar tuduhan tersebut dibuktikan.
Pendiri lembaga Cyrus Network, Hasan Nasbi, juga membantah. Dia menilai Junimart sebagai orang partai politik yang tengah kalap melihat dukungan publik kepada Ahok.
"Sekarang KTP sudah mau satu juta. Janji Ahok kan kalau satu juta dia (Ahok) mau ikut Teman Ahok. Nah ada yang kalap kayanya. Ngamuk di-injury time," kata Hasan, Kamis (16/6/2016).
Hasan tidak terkejut dengan peristiwa terakhir ini. Dia menilai tentu saja banyak lawan politik yang akan menyerang Ahok dengan berbagai isu.
"Biarin sajalah ya. Pasti ada partai-partai yang enggak suka dengan gerakan Teman Ahok. Mereka akan lakukan segala cara untuk mendiskreditkan Teman Ahok," katanya.
Tetapi agar tak menimbulkan tanda tanya, Hasan meminta Junimart untuk membuktikan soal dugaan aliran dana ke Teman Ahok tersebut.
"Kalau dia nuduh-nuduh begitu ya suruh buktikan saja. Saya bisa bilang omongan dia nggak benar sama sekali," ujar Hasan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'