Suara.com - Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan pernyataan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki bisa menjadi petunjuk untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Pernyataan Pak Taufiequrachman Ruki tentang proses awal kenapa pimpinan KPK sebelumnya meminta BPK melakukan audit investigatif bisa menjadi rambu penunjuk jalan buat pimpinan KPK saat ini untuk membuka kembali penyelidikan dugaan kasus korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras," kata Masinton, Jumat (24/6/2016).
Masinton menganalogikan pimpinan KPK saat ini dalam penelusuran jalan penyelidikan kasus RS Sumber Waras seperti berada di ujung jalan buntu. Masinton menambahkan mereka celingak-celinguk tidak tahu harus lewat mana lagi karena tidak punya keberanian menerobos jalan buntu.
"Pernyataan Pak Taufiequrachman Ruki menjadi rambu penunjuk jalan menerobos jalan buntu penyelidikan dugaan skandal korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras," kata dia.
Masinton berharap Ruki mau memberikan pandangan tentang kasus tersebut kepada Komisi III setelah Lebaran.
"Kehadiran Pak Taufiqurahman Ruki dan kawan-kawan pimpinan KPK sebelumnya ke Komisi III usai Lebaran nanti menjadi penting agar penanganan kasus penyelidikan pengadaan lahan RS. Sumber Waras bisa terang benderang. Tidak lagi simpang siur dengan adanya kepastian dalam sistem penegakan hukum," ujar Masinton.
Kamis (23/6/2016) malam, Ruki mengungkapkan audit investigatif BPK berjumlah ketika laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda DKI tahun 2014 keluar.
"Ada temuan nomor 30 saya ingat karena saya teliti betul kesimpulan temuan itu antara lain mengatakan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras telah mengakibatkan Pemda DKI sebesar Rp191 miliar," kata Ruki di Masjid Baiturahman, DPR.
Ruki menyebutkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian tanah untuk Sumber Waras.
"Sudah pasti perbuatan melawan hukum dan kemudian saya perintahkan kepada penyelidik saya untuk melakukan penyelidikan," kata Ruki.
Selanjutnya, dia meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi. Namun, hasilnya dilaporkan KPK setelah periode kepemimpinan Ruki selesai.
Komisi III pernah akan memanggil Ruki untuk membahas masalah Sumber Waras. Namun, dia menolak datang dengan alasan kasus tersebut dalam proses penyelidikan KPK.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
Terkini
-
Terungkap: AS Siapkan Strategi Perang Jangka Panjang di Iran, Beda dari Venezuela
-
Nasib Buruh Perempuan hingga Korban MBG Jadi Sorotan Tajam API
-
API Soroti Femisida dan Bias Hukum Jelang Hari Perempuan Internasional
-
Status Bendung Katulampa Naik ke Siaga 3, Air Kiriman Diprediksi Terjang Jakarta Malam Ini
-
Guru SD di Jember Telanjangi 22 Siswa, Anggota DPR: Bisa Diproses Tanpa Laporan
-
Bima Arya Desak Bupati-Wakil Bupati Jember Selesaikan Konflik Elegan
-
Jelang Ramadan, Satpol PP Matraman Sita 51 Botol Miras dalam Operasi Pekat
-
Musim Hujan Picu Jalan Berlubang, Bina Marga Pasang Imbauan Keselamatan
-
Kolaborasi Penerima Bansos dan Kopdes Merah Putih, Kemensos Bantu Kadang dan Ayam Petelur
-
Golkar Target Menang Pemilu 2029, Kaderisasi Jadi Kunci Transformasi