Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengharamkan penerimaan parsel Lebaran untuk pegawai negeri sipil. Kebijakan melarang penerima parsel merupakan kebijakan nasional.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan kalau masih ada PNS yang menerima parsel dan tak melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka akan dianggap menerima gratifikasi.
"Kan kita ada desk gratifikasi jadi kalau kamu nggak mau lapor kami ada sanksi," ujar di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/6/2016).
Ahok mengatakan telah membentuk tim gratifikasi bagi PNS. Tim akan memeriksa dan mendata seluruh pegawai yang kedapatan menerima parsel atau hadiah dari pihak manapun.
Pemerintah akan memotong Tunjangan Kinerja Daerah bila bandel.
Tak hanya melarang menerima parsel, Ahok juga melarang pegawainya memakai mobil dinas untuk mudik.
"Nggak boleh (mobil dinas digunakan untuk mudik). Jakarta nggak ada yang pakai," kata Ahok.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi telah mengumumkan aturan PNS dilarang menerima hadiah, pemberian, atau parsel.
“Dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 Angka 8 dinyatakan, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya,” kata Menteri Yuddy pada Rabu (22/6/2016).
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Kades Salah Administrasi Tak Bisa Jadi Tersangka? Simak Aturan Baru dari Jaksa Agung Burhanuddin
-
Hashim Sebut Program MBG Banyak Diserang Fitnah dan Hoaks dari Kelompok Tertentu
-
Ternyata Ide Makan Bergizi Gratis Sudah Dirancang Prabowo Sejak 2006, Jauh Sebelum Ada Gerindra
-
Penikaman Kader Golkar Nus Kei di Maluku Tenggara Picu Kekhawatiran Stabilitas Daerah
-
Terima Kunjungan Mentan di Gudang Bulog Jatim, Dirut Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Kebakaran Hebat Hanguskan 1.000 Rumah di Kampung Bahagia Malaysia dalam Sekejap
-
Pramono Anung Ungkap Cara Putus Rantai Kemiskinan di Jakarta: Kunci di Pendidikan
-
Pasukan Perdamaian Prancis Gugur, RI Tegas: Serangan ke UNIFIL Tak Bisa Diterima
-
Skorsing 19 Hari, Siswa yang Acungkan Jari Tengah ke Guru Terancam Tidak Naik Kelas
-
Gudang Bulog Penuh, Presiden Sebut Negara Hadir Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat