Suara.com - Komisi Yudisial (KY) menjamin calon hakim Mahkamah Agung yang terpilih dalam sidang pleno komisioner untuk kemudian disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat sudah memenuhi standar kriteria yang ditentukan.
"Tentu sesuai karena penilaian kumulatif dari panelis. Lagipula kami tidak tahu nama-nama yang dinilai oleh para panelis sehingga tidak ada manipulasi di dalamnya," kata Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa.
Keyakinan tersebut disampaikan Aidul lantaran standar penilaian yang ditetapkan KY cukup tinggi, dengan mengedepankan integritas selain pengetahuan kehakiman yang tinggi.
"Kami berharap dengan memberikan standar yang relatif tinggi itu supaya kinerja peradilan Mahkamah Agung (MA) itu lebih baik. Karena itu kami tidak mau bertaruh misalnya hanya untuk memenuhi keinginan MA, tidak, karena kami punya standar sendiri yang ditentukan oleh UUD, bukan oleh MA," ujar Aidul.
Penerapan standar tinggi penilaian pada calon hakim MA tersebut, kata Aidul, juga bisa memberikan kontribusi untuk memperbaiki kualitas peradilan agar terbebas dari mafia peradilan meskipun hanya dari level hakim.
"Mafia peradilan yang melibatkan banyak pihak harus sistemik penyelesaiannya karena banyak pihak terlibat, namun dengan penerapan standar tinggi calon hakim, sedikit banyak akan mengurangi hal itu," ucapnya.
Karenanya, lanjut Aidul, dirinya tidak menjamin jumlah hakim yang akan menjadi hakim MA nantinya sesuai dengan permintaan pengadilan tertinggi tersebut. Pasalnya, beberapa calon hakim juga masih memiliki rekam jejak yang mempengaruhi penilaian dari segi integritas.
"Penilaian atas calon hakim itu adalah kumulasi dari panelis, bukan penilaian satu orang, tetapi hasilnya tidak akan jauh dari persepsi yang berkembang selama ini, yaitu hakim yang tidak banyak bermasalah secara integritas itu umumnya yang lolos. Namun jika tidak ada yang memenuhi, ya kami tidak loloskan meski MA membutuhkan hakim," tuturnya.
Berdasarkan informasi, hari ini KY telah melaksanakan sidang pleno untuk menyaring 19 calon hakim MA yang akan mengisi kamar Pidana (satu orang), Perdata (empat orang), Agama (satu orang), Militer (satu orang), Tata Usaha Negara (satu orang) dan tiga orang Ad Hoc Tipikor.
Hasil dari sidang pleno tersebut akan disampaikan ke DPR pada tanggal 30 Juni 2016 mendatang untuk kemudian disetujui atau tidak usulan KY tersebut. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK