Suara.com - Sejumlah relawan 'Teman Ahok' mengundang Habiburokhman dan Adian Napitupulu untuk menghadiri verifikasi manual 1 juta KTP yang berhasil dikumpulkan para relawan. Undangan ini untuk menjawab keraguan dua politikus ini akan 'kebenaran' hasil kerja relawan. 
Menanggapi undangan ini, Adian menegaskan tidak akan hadir. 
"Saya tidak mau buang waktu untuk menyaksikan pengujian yang dilakukan dengan sample random melalui telepon. Karena sudah lama saya tidak lagi berminat bermain tebak-tebak buah manggis," ujar mantan aktivis 98 itu dalam keterangan persnya yang diterima Rabu (29/6/2016).
Malah Adian mempertanyakan verifikasi ini yang dinilainya hanya sebagai propaganda Teman Ahok. 
"Apa alasan saya untuk hadir di penghitungan KTP yang mereka cari sendiri dan mereka hitung sendiri dengan dibiayai dari uang banyak orang lain?" tambahnya.
Adian menambahkan dia tak mau membuang waktu selama 5 atau 6 jam hanya untuk duduk dan mendengar paparan dari kesimpulan sebuah cerita yang tidak dia ikuti langsung prosesnya setiap hari. 
Bahkan, Adian mengusulkan cara verifikasi yang lebih mudah, murah, cepat dan valid selain memverifikasi dengan melibatkan ratusan relawan berbayar. 
"Gampang, sewa server lalu masukan saja nama, alamat, dan data data lainnya pemilik KTP itu di internet sehingga bisa diakses oleh publik secara langsung dan seluruh pemilih di DKI bisa mencari apakah namanya tercantum atau tidak. Kalau kerahasiaan pendukung mau terjaga, masukan saja No KTP, RT/RW dan kelurahannya," ujarnya. 
Selama ini, Adian (PDI Perjuangan) dan Habiburokhman (Gerindra)  sering melontarkan keraguan mereka akan kevalidan pengumpulan sejuat KTP yang dilakukan relawan Teman Ahok. Untuk itu mereka diundang untuk menjawab keraguan itu.
Berita Terkait
- 
            
              Adian Napitupulu 'Sentil' Proyek Whoosh: Bongkar Biaya Bengkak, Siapa yang Negosiasi Awal?
 - 
            
              Absensi Rapat DPR Jadi Polemik: Adian PDIP Pasang Badan, Gaji Tak Boleh Dipotong
 - 
            
              Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah
 - 
            
              Tak Setuju Gaji Anggota DPR Dipotong Gegara Bolos Rapat, Adian PDIP: Nanti Kita Terjebak Absensi
 - 
            
              Kinerja DPR Banyak Dikritik, Adian Napitupulu: Terbelenggu Aturan Sendiri
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah