Konferensi pers Dinas Kesehatan DKI Jakarta tentang vaksin palsu, Jumat (1/7/2016). [Suara.com/Bagus Santosa]
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan persediaan vaksin dan penelusuran distribusi vaksin ke 605 fasilitas kesehatan swasta di Seluruh Wilayah DKI Jakarta. Pemeriksaan ini dilakukan sejak tanggal 28 Juni usai ditemukannya penyebaran vaksin palsu.
"Untuk sementara kita telah temukan 35 fasilitas kesehatan yang faktur pemesanannya tidak sesuai prosedur dan distributornya tidak benar," kata Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Koesmedi Priharto dalam konfrensi persnya di Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/7/2016).
Dia menerangkan, 35 fasilitas kesehatan ini kebanyakan tersebar di wilayah Jakarta Timur. Kebanyakan fasilitas kesehatan ini berbentuk praktek dokter, praktek bersama, dan paling banyak praktek bidan, praktek mandiri.
Koesmedi menambahkan, pihaknya tidak bisa menyatakan temuan ini adalah vaksin palsu. Namun, saat ini semua sediaan vaksin tersebut sudah disegel. Dia menerangkan, yang bisa menyebutkan vaksin palsu hanyalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Karena tidak sesuai prosedur pengadaannya, diduga kemungkinan ini vaksin palsu. Tapi yang bisa memberikan penjelasan palsu adalah BPOM," kata Koesmedi.
Karenanya, dia menambahkan, akan ada sistem yang dibangun supaya melakukan pengawasan jalur distribusi vaksin ke fasilitas kesehatan di Jakarta, baik untuk vaksin yang digunakan dalam program pemerintah maupun vaksin tambahan di luar program pemerintah.
Dia pun mengimbau supaya semua fasilitas kesehatan yang akan melakukan pengadaan vaksin di luar vaksin yang disediakan oleh pemerintah untuk program imunisasi, harus melalui distributor yang resmi.
Selain itu, dia berharap semua fasilitas kesehatan memberikan layanan imunisasi baik imunisasi program nasional, maupun di luar program nasional sesuai dengan format yang ditentukan.
Dan, semua Puskesmas harus membuat posko pengaduan dan layanan imunisasi di kecamatan masing-masing, dengan pendampingan Ikatan Dokter Anak Indonesia Jaya.
"Jadi, untuk masyarakatnya harus teliti juga. Kalau penempatan vaksin cuma diplastikin terus dikasih es. Jangan mau," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Vaksin Palsu, Kapolri: Tak Ada Perusahaan Farmasi Besar Terlibat
-
Skandal Pembuatan Vaksin Palsu Terbongkar, Ini 4 Langkah Menkes
-
Kapolri Rahasiakan Rumah Sakit yang Diduga Terlibat Vaksin Palsu
-
Bareskrim Gelar Prarekonstruksi Kasus Pembuatan Vaksi Palsu
-
Tersangka Pembuat Vaksin Palsu untuk Bayi Bertambah Jadi 17 Orang
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji
-
Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset