Konferensi pers Dinas Kesehatan DKI Jakarta tentang vaksin palsu, Jumat (1/7/2016). [Suara.com/Bagus Santosa]
Baca 10 detik
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan persediaan vaksin dan penelusuran distribusi vaksin ke 605 fasilitas kesehatan swasta di Seluruh Wilayah DKI Jakarta. Pemeriksaan ini dilakukan sejak tanggal 28 Juni usai ditemukannya penyebaran vaksin palsu.
"Untuk sementara kita telah temukan 35 fasilitas kesehatan yang faktur pemesanannya tidak sesuai prosedur dan distributornya tidak benar," kata Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Koesmedi Priharto dalam konfrensi persnya di Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/7/2016).
Dia menerangkan, 35 fasilitas kesehatan ini kebanyakan tersebar di wilayah Jakarta Timur. Kebanyakan fasilitas kesehatan ini berbentuk praktek dokter, praktek bersama, dan paling banyak praktek bidan, praktek mandiri.
Koesmedi menambahkan, pihaknya tidak bisa menyatakan temuan ini adalah vaksin palsu. Namun, saat ini semua sediaan vaksin tersebut sudah disegel. Dia menerangkan, yang bisa menyebutkan vaksin palsu hanyalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Karena tidak sesuai prosedur pengadaannya, diduga kemungkinan ini vaksin palsu. Tapi yang bisa memberikan penjelasan palsu adalah BPOM," kata Koesmedi.
Karenanya, dia menambahkan, akan ada sistem yang dibangun supaya melakukan pengawasan jalur distribusi vaksin ke fasilitas kesehatan di Jakarta, baik untuk vaksin yang digunakan dalam program pemerintah maupun vaksin tambahan di luar program pemerintah.
Dia pun mengimbau supaya semua fasilitas kesehatan yang akan melakukan pengadaan vaksin di luar vaksin yang disediakan oleh pemerintah untuk program imunisasi, harus melalui distributor yang resmi.
Selain itu, dia berharap semua fasilitas kesehatan memberikan layanan imunisasi baik imunisasi program nasional, maupun di luar program nasional sesuai dengan format yang ditentukan.
Dan, semua Puskesmas harus membuat posko pengaduan dan layanan imunisasi di kecamatan masing-masing, dengan pendampingan Ikatan Dokter Anak Indonesia Jaya.
"Jadi, untuk masyarakatnya harus teliti juga. Kalau penempatan vaksin cuma diplastikin terus dikasih es. Jangan mau," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Vaksin Palsu, Kapolri: Tak Ada Perusahaan Farmasi Besar Terlibat
-
Skandal Pembuatan Vaksin Palsu Terbongkar, Ini 4 Langkah Menkes
-
Kapolri Rahasiakan Rumah Sakit yang Diduga Terlibat Vaksin Palsu
-
Bareskrim Gelar Prarekonstruksi Kasus Pembuatan Vaksi Palsu
-
Tersangka Pembuat Vaksin Palsu untuk Bayi Bertambah Jadi 17 Orang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'