Anggaran Besar, Ahok Tak Tahu Banyak Toilet DPRD Rusak

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum tahu ada anggaran fantastis perbaikan toilet di gedung DPRD DKI Jakarta, namun tidak ditunjang dengan fasilitas yang baik. 

 

Kemegahan DPRD DKI Jakarta berbading terbalik dengan fasilitas toilet di dalamnya. Banyak fasilitas di toilet tersebut tidak berfungsi. Padahal diketahui setiap tahun ada anggaran puluhan miliar pada APBD DKI untuk perbaikan.

 

"Saya belum tahu," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/7/2016).

 

Diketahui, berdasarkan pantauan wartawan sejumlah fasilitas di toilet gedung DPRD DKI yang tidak berfungsi ada di toilet gedung 11 lantai itu. Di lantai dua terdapat kloset yang telah ditutupi menggunakan kertas berbahan fiber karena mampet.

 

Belum lagi beberapa wastafel yang tidak berfungsi. Wastafel rusak itu bisa kita temukan di jalan penghubung antara Gedung lama dan Gedung Baru DPRD DKI dan di toilet basement di gedung baru. Ada juga tempat buang air kecil (urinoir) yang sudah sempal sampai bolong entah apa penyebabnya.

 

Ada juga plafon toilet yang nampak rusak dan tempat buang air kecil di lantai empat di gedung yang sama dan ditutupi tempat sampah karena tidak berfungsi.

 

Menanggapi hal tersebut, Ahok menjelaskan setiap perbaikan biasanya diajukan melalui Sekretaris DPRD DKI, selanjutnya dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. 

 

"Biasanya mereka (Sekwan) yang ngajuin makanya kita mesti cek. Kalau sampai dua tahun begitu berarti kan dia multi years," kata Ahok. 

 

Sekedar informasi, tahun 2014 lalu Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI melakukan renovasi toilet dan gedung ini. Nilainya lebih dari Rp50 miliar. Pada tahun 2015 kemudian dianggarkan lagi Rp28 miliar.

 

"Ini tuh seperti yang saya katakan di tahun 2014 banyak sekali anggaran yang tiba-tiba muncul yang kita nggak tahu karena kan waktu itu nggak mau e-budgeting. Karena itu juga kan saya mulai berantem (dengan DPRD) di 2015," ucapnya. 

 

Menurut Ahok di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik itu pihak eksekutif maupun legislatif banyak oknum yang mncoba mencari keuntungan dengan cara bermain proyek. 

 

"Memang oknum di kiri-kanan begitu banyak. Ada oknumnya nggak? Oh penuh, mark up disana penuh kayak truk sampah semua banyak. Makanya kan mulai berantem-berantem sama saya kan waktu e-budgeting," ujarnya. 

 

"Karena kita mau ngontrol penggunaan anggaran ini kemana, itu pun masih ada ekskutif kita yang main," kata Ahok menambahkan.