Suara.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah, meminta kepada Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk mengembalikan citra Kepolisian yang terlanjur rusak di mata publik, khususnya dalam persoalan penanganan kasus korupsi.
"Pak Tito perlu melakukan beberapa tindakan yang bisa menghapus citra buruk itu, khususnya di dalam persoalan korupsi," kata Fahri, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Fahri secara pribadi menginginkan supaya Kepolisian fokus pada persoalan korupsi. Katanya, sejauh ini seakan-akan persoalan korupsi sebagai tanggungjawab sampingan Kepolisian, setalah adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi saya ingin sebetulnya secara pribadi, agar Kepolisian itu fokus pada isu korupsi. Saya tidak setuju karena ada KPK, lalu Kepolisian kemudian menganggap isu korupsi itu sebagai isu sampingan," kata Fahri.
Fahri melanjutkan, sejauh ini Kapolri Tito selalu diidentikkan dengan Densus. Lantas kepolisian diasumsikan sebagai institusi yang paling bertanggungjawab terhadap isu terorisme.
Menurut Fahri, isu terorisme seharusnya tidak menjadi fokus Kepolisian. Melainkan menjadi fokus intelijen dan Militer.
"Apalagi pak Tito ini dikenal sebagai orang Densus, lalu tiba-tiba saban hari Kepolisian kerjaannya ngurusin teroris. Padahal, kalau menurut saya, karena terorisme itu adalah kejahatan bersenjata, saya lebih cenderung itu merupakan tugas dari operasi Intelijen dan mobilisasi kekuatan Militer," tutur Fahri.
Sedangkan untuk Kepolisian, Fahri menginkan supaya institusi ini fokus pada penangan tindak pidana yang berefek pada perekonomian negara. Seperti kasus korupsi. Ia menambahkan, hal ini akan mengembalikan citra baik Kepolisian.
"Sementara Polisi mengambil pidana tindak pidana yang secara masif punya efek pada kehidupan kita secara ekonomi. Korupsi salah satunya," tutur Fahri.
"Itu juga bisa membersihkan citra Kepolisian, bahwa seolah-olah Polisi bagian dari Korupsi. Saya kira ini adalah harapan harapan kepada Pak Tito," pungkas Fahri.
Berita Terkait
-
Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
-
Kabar Baik! 97 Persen Huntara Rampung, Pengungsi di Aceh-Sumbar Tak Lagi Tinggal di Tenda
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Salurkan Pembiayaan Rp340 Miliar untuk 867 Debitur
-
Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa