Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI ) mempertanyakan proses proyek reklamasi yang tidak transparan. Pasalnya dalam pembangunan proyek reklamasi, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proyek reklamasi.
"Harusnya ada pelibatan masyarakat. Tidak ada transparan. Munculnya keputusan untuk mereklamasi teluk Jakarta tidak pernah dibicarakan dengan masyarakat. Seharusnya mereka dimintakan pendapatnya keberatan atau tidak. Gubernur Jakarta semena-mena melakukan upaya dan melakukan perjanjian preman," ujar Sekjen KNTI Marthin Hadiwinata dalam diskusi bertajuk Skandal Reklamasi: "Ahok Layak Untuk Tersangka" di Dunkin Donut, Jakarta, Selasa (19/7/2016)
Lebih lanjut Marthin menyebut Provinsi DKI Jakarta memiliki ketimpangan ekonomi. Menurutnya, berdasarkan data BPS DKI Jakarta data kemiskinan meningkat.
Oleh karena itu, dengan adanya proyek reklamasi bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi.
"Saya baca berita Badan Pusat Statistik DKI Jakarta bahwa kemiskinan di DKI Jakarta meningkat. Jakarta mempunyai ketimpangan ekonomi terbesar. Kalau reklamasi dilanjutkan akan memperbesar ketimpangan ekonomi tersebut,"ucapnya.
Selain itu, dirinya menilai tidak adanya peran masyarakat dalam pelibatan dalam proyek reklamasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Marthin pun menganggap lucu terkait pernyataan Pemprov DKI, Jakarta yang menyatakan bahwa adanya kerusakan di Teluk Jakarta, namun sebaliknya Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan solusi.
"Pemprov DKI Jakarta sering mengatakan Teluk Jakarta sudah rusak, tapi tidak pernah melakukan upaya solutif memperbaiki, tapi justru mempercepat reklamasi. Reklamasi tak akan memperbaiki Teluk Jakarta. Sangat lucu Pemprov kita saat ini," jelas Marthin
Marthin menambahkan, proyek reklamasi tidak hanya merusak lingkungan tapi juga memberikan dampak penggusuran terhadap warga yang berada di Muara Angke.
"Tidak hanya mereklamasi, tapi juga menggusur warga di darat yang tujuannya untuk membentuk masyarakat water font city. Kampung Pasar Ikan, Kampung Baru di Muara Angke tergusur," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Sanusi Akui Kontribusi Tambahan 15% Untungkan Warga Jakarta
-
Inilah 13 Proyek Kontribusi Tambahan Agung Podomoro di Pulau G
-
KPK Sita Enam Apartemen dan Sejumlah Mobil Hasil Korupsi Sanusi
-
Soal Pulau G, Ridwan Saidi Minta Ahok Legowo Ikuti Menko Maritim
-
Reklamasi Pulau G Diminta Distop, Ahok Tunggu Surat Rizal Ramli
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih
-
Ajang Dunia MotoGPTM 2025 Jadi Penyelenggaraan Terbaik dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah
-
Ketimbang Berpolemik, Kubu Agus Diminta Terima SK Mardiono Ketum PPP: Digugat pun Bakal Sia-sia?
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan
-
Jangan Lewatkan! HUT ke-80 TNI di Monas Ada Doorprize 200 Motor, Makanan Gratis dan Atraksi Militer
-
Menhan Bocorkan Isi Pertemuan Para Tokoh di Rumah Prabowo, Begini Katanya
-
Efek Revisi UU TNI? KontraS Ungkap Lonjakan Drastis Kekerasan Aparat, Papua Jadi Episentrum
-
Ajudan Ungkap Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Prabowo di Kertanegara, Setelah Itu Pamit
-
SK Menkum Sahkan Mardiono Ketum, Muncul Seruan Rekonsiliasi: Jangan Ada Tarik-Menarik Kepentingan!
-
Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara Siang Tadi Lakukan Pertemuan Hampir 2 Jam, Bahas Apa?