Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI ) mempertanyakan proses proyek reklamasi yang tidak transparan. Pasalnya dalam pembangunan proyek reklamasi, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proyek reklamasi.
"Harusnya ada pelibatan masyarakat. Tidak ada transparan. Munculnya keputusan untuk mereklamasi teluk Jakarta tidak pernah dibicarakan dengan masyarakat. Seharusnya mereka dimintakan pendapatnya keberatan atau tidak. Gubernur Jakarta semena-mena melakukan upaya dan melakukan perjanjian preman," ujar Sekjen KNTI Marthin Hadiwinata dalam diskusi bertajuk Skandal Reklamasi: "Ahok Layak Untuk Tersangka" di Dunkin Donut, Jakarta, Selasa (19/7/2016)
Lebih lanjut Marthin menyebut Provinsi DKI Jakarta memiliki ketimpangan ekonomi. Menurutnya, berdasarkan data BPS DKI Jakarta data kemiskinan meningkat.
Oleh karena itu, dengan adanya proyek reklamasi bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi.
"Saya baca berita Badan Pusat Statistik DKI Jakarta bahwa kemiskinan di DKI Jakarta meningkat. Jakarta mempunyai ketimpangan ekonomi terbesar. Kalau reklamasi dilanjutkan akan memperbesar ketimpangan ekonomi tersebut,"ucapnya.
Selain itu, dirinya menilai tidak adanya peran masyarakat dalam pelibatan dalam proyek reklamasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Marthin pun menganggap lucu terkait pernyataan Pemprov DKI, Jakarta yang menyatakan bahwa adanya kerusakan di Teluk Jakarta, namun sebaliknya Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan solusi.
"Pemprov DKI Jakarta sering mengatakan Teluk Jakarta sudah rusak, tapi tidak pernah melakukan upaya solutif memperbaiki, tapi justru mempercepat reklamasi. Reklamasi tak akan memperbaiki Teluk Jakarta. Sangat lucu Pemprov kita saat ini," jelas Marthin
Marthin menambahkan, proyek reklamasi tidak hanya merusak lingkungan tapi juga memberikan dampak penggusuran terhadap warga yang berada di Muara Angke.
"Tidak hanya mereklamasi, tapi juga menggusur warga di darat yang tujuannya untuk membentuk masyarakat water font city. Kampung Pasar Ikan, Kampung Baru di Muara Angke tergusur," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Sanusi Akui Kontribusi Tambahan 15% Untungkan Warga Jakarta
-
Inilah 13 Proyek Kontribusi Tambahan Agung Podomoro di Pulau G
-
KPK Sita Enam Apartemen dan Sejumlah Mobil Hasil Korupsi Sanusi
-
Soal Pulau G, Ridwan Saidi Minta Ahok Legowo Ikuti Menko Maritim
-
Reklamasi Pulau G Diminta Distop, Ahok Tunggu Surat Rizal Ramli
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Uang 8.000 SGD
-
Dede Yusuf Jelaskan Makna 'Matahari Satu' SBY: Demokrat Satu Komando di Bawah AHY
-
Tragis! Tiga Warga Cilincing Tersengat Listrik di Tengah Banjir Jakarta Utara
-
IKN Nusantara: Narasi Kian Meredup Meski Pembangunan Terus Dikebut?
-
Kejaksaan Agung Mutasi 19 Kepala Kejaksaan Negeri di Awal Tahun
-
KPK Ungkap Petinggi PBNU Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji
-
Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo
-
Sekolah Tanpa Hukuman? Begini Arah Baru Disiplin ala Abdul Muti
-
Hadapi Cuaca Ekstrem, Jaga Kesehatan dan Kebersihan dengan 10 Tips Ini
-
Percepatan Pemulihan Layanan Adminduk: Dukcapil Salurkan Sarpras ke Aceh Tamiang Sampai Kota Langsa