Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI ) mempertanyakan proses proyek reklamasi yang tidak transparan. Pasalnya dalam pembangunan proyek reklamasi, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proyek reklamasi.
"Harusnya ada pelibatan masyarakat. Tidak ada transparan. Munculnya keputusan untuk mereklamasi teluk Jakarta tidak pernah dibicarakan dengan masyarakat. Seharusnya mereka dimintakan pendapatnya keberatan atau tidak. Gubernur Jakarta semena-mena melakukan upaya dan melakukan perjanjian preman," ujar Sekjen KNTI Marthin Hadiwinata dalam diskusi bertajuk Skandal Reklamasi: "Ahok Layak Untuk Tersangka" di Dunkin Donut, Jakarta, Selasa (19/7/2016)
Lebih lanjut Marthin menyebut Provinsi DKI Jakarta memiliki ketimpangan ekonomi. Menurutnya, berdasarkan data BPS DKI Jakarta data kemiskinan meningkat.
Oleh karena itu, dengan adanya proyek reklamasi bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi.
"Saya baca berita Badan Pusat Statistik DKI Jakarta bahwa kemiskinan di DKI Jakarta meningkat. Jakarta mempunyai ketimpangan ekonomi terbesar. Kalau reklamasi dilanjutkan akan memperbesar ketimpangan ekonomi tersebut,"ucapnya.
Selain itu, dirinya menilai tidak adanya peran masyarakat dalam pelibatan dalam proyek reklamasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Marthin pun menganggap lucu terkait pernyataan Pemprov DKI, Jakarta yang menyatakan bahwa adanya kerusakan di Teluk Jakarta, namun sebaliknya Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan solusi.
"Pemprov DKI Jakarta sering mengatakan Teluk Jakarta sudah rusak, tapi tidak pernah melakukan upaya solutif memperbaiki, tapi justru mempercepat reklamasi. Reklamasi tak akan memperbaiki Teluk Jakarta. Sangat lucu Pemprov kita saat ini," jelas Marthin
Marthin menambahkan, proyek reklamasi tidak hanya merusak lingkungan tapi juga memberikan dampak penggusuran terhadap warga yang berada di Muara Angke.
"Tidak hanya mereklamasi, tapi juga menggusur warga di darat yang tujuannya untuk membentuk masyarakat water font city. Kampung Pasar Ikan, Kampung Baru di Muara Angke tergusur," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Sanusi Akui Kontribusi Tambahan 15% Untungkan Warga Jakarta
-
Inilah 13 Proyek Kontribusi Tambahan Agung Podomoro di Pulau G
-
KPK Sita Enam Apartemen dan Sejumlah Mobil Hasil Korupsi Sanusi
-
Soal Pulau G, Ridwan Saidi Minta Ahok Legowo Ikuti Menko Maritim
-
Reklamasi Pulau G Diminta Distop, Ahok Tunggu Surat Rizal Ramli
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!