Suara.com - Uang Rp700 juta yang ditemukan di dalam mobil milik panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi diduga terkait dengan sengketa dualisme kepengurusan Partai Golkar pada Juli 2015 silam.
"Informasinya seperti itu (diduga terkait sengketa Golkar)," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (25/7/2016).
Alexander mengatakan penyidik masih menelusuri keterkaitan kasus tersebut.
"Kalau penyidik melihat ada korelasi dan melihat ada kemungkinan untuk dikembangin ya akan dikembangkan ya. Tapi pasti sebelumnya ada ekspose dulu apakah cukup alat buktinya," kata dia.
"Kalau cuma misalnya satu saksi misalnya, tentunya kan susah pasti akan didalami. Kalau misalnya alat bukti itu cukup dan ada korelasinya dengan perkara lain, kan enggak setiap fakta di persidangan itu kita tindak lanjuti," Alexander menambahkan.
Alexander mengatakan penyidik berhati-hati menangani kasus ini. Untuk melanjutkan kasus ke tahap penyidikan, KPK harus memiliki dua bukti yang menjadi dasar.
"Kalau misalnya satu saksi menerangkan tentu nggak bisa juga, mungkin itu bisa jadi masukan untuk taruhlah misalnya, ada perkara lain 'oh ini ada keterangan saksi lainnya ada kesesuaiannya'. Ditambah dengan alat bukti lain kemudian kita mendapatkan dua alat bukti, nah itu kan jadi dasar kita kan untuk menindaklanjuti suatu perkara," kata dia.
Uang Rp700 juta disita KPK dalam operasi tangkap tangan terhadap Rohadi dan tiga orang lainnya pada Rabu (15/6/2016) siang. Ketika itu, KPK juga menyita uang Rp250 juta yang diduga sebagai uang suap terhadap Rohadi untuk membantu meringankan vonis terhadap pedangdut Saipul Jamil di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tiga orang yang ditangkap KPK ketika itu, selain Rohadi, yaitu Bertha Natalia dan Kasman Sangaji yang merupakan pengacara Saipul Jamil, serta Samsul Hidayatullah yang merupakan kakak kandung Saipul.
Terkait uang Rp700 juta, KPK sudah meminta keterangan anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Sareh Wiyono yang juga mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara periode 2003-2006 , dan empat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yakni Hasoloan Sianturi, Dahlan, Sahlan Efendi, dan Jootje Sampalang.
Berita Terkait
-
Namanya Disebut di Sidang Suap Importasi, Raffi Ahmad Bakal Dipanggil KPK?
-
Saksi Cabut BAP Raffi Ahmad Terkait Suap Bea Cukai, KPK Tetap Dalami Keterangan
-
Main Mata Audit Smart TV! KPK OTT 5 ASN BPK Pengembangan Kasus Bupati Muara Enim
-
Nama Fitroh Disebut Masuk BAP Kasus MBG, KPK Tegaskan Pimpinannya Tak Kenal Sony Sonjaya
-
Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!