Suara.com - Uang Rp700 juta yang ditemukan di dalam mobil milik panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi diduga terkait dengan sengketa dualisme kepengurusan Partai Golkar pada Juli 2015 silam.
"Informasinya seperti itu (diduga terkait sengketa Golkar)," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (25/7/2016).
Alexander mengatakan penyidik masih menelusuri keterkaitan kasus tersebut.
"Kalau penyidik melihat ada korelasi dan melihat ada kemungkinan untuk dikembangin ya akan dikembangkan ya. Tapi pasti sebelumnya ada ekspose dulu apakah cukup alat buktinya," kata dia.
"Kalau cuma misalnya satu saksi misalnya, tentunya kan susah pasti akan didalami. Kalau misalnya alat bukti itu cukup dan ada korelasinya dengan perkara lain, kan enggak setiap fakta di persidangan itu kita tindak lanjuti," Alexander menambahkan.
Alexander mengatakan penyidik berhati-hati menangani kasus ini. Untuk melanjutkan kasus ke tahap penyidikan, KPK harus memiliki dua bukti yang menjadi dasar.
"Kalau misalnya satu saksi menerangkan tentu nggak bisa juga, mungkin itu bisa jadi masukan untuk taruhlah misalnya, ada perkara lain 'oh ini ada keterangan saksi lainnya ada kesesuaiannya'. Ditambah dengan alat bukti lain kemudian kita mendapatkan dua alat bukti, nah itu kan jadi dasar kita kan untuk menindaklanjuti suatu perkara," kata dia.
Uang Rp700 juta disita KPK dalam operasi tangkap tangan terhadap Rohadi dan tiga orang lainnya pada Rabu (15/6/2016) siang. Ketika itu, KPK juga menyita uang Rp250 juta yang diduga sebagai uang suap terhadap Rohadi untuk membantu meringankan vonis terhadap pedangdut Saipul Jamil di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tiga orang yang ditangkap KPK ketika itu, selain Rohadi, yaitu Bertha Natalia dan Kasman Sangaji yang merupakan pengacara Saipul Jamil, serta Samsul Hidayatullah yang merupakan kakak kandung Saipul.
Terkait uang Rp700 juta, KPK sudah meminta keterangan anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Sareh Wiyono yang juga mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara periode 2003-2006 , dan empat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yakni Hasoloan Sianturi, Dahlan, Sahlan Efendi, dan Jootje Sampalang.
Berita Terkait
-
Dipanggil KPK Saat Praperadilan, Kubu Yaqut Cium Indikasi Intervensi: Ini Sangat Aneh
-
Beri Ucapan Selamat HUT ke-12 Suara.com, Ketua KPK Tekankan Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi
-
Praperadilan Ditolak, Yaqut Cholil Qoumas Tetap Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji
-
Terjaring OTT, Bupati Rejang Lebong Resmi Ditahan KPK
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Nyawa Donald Trump Terancam, Keamanan Gedung Putih Jebol Diteror Mobil Van
-
Dari Semua Penjuru Mata Angin, Rudal Iran dan Roket Hizbullah Hantam Wilayah Israel
-
Spanyol Tarik Permanen Dubes dari Israel, Ketegangan Diplomatik Makin Memanas
-
Garda Revolusi Iran: Hai Musuh-musuh Kami, Menyerah atau Hancur Lebur!
-
Detik-detik Rudal Iran Hantam Israel: 5 Jam Hening, Sirene Berbunyi, Duaarrr!
-
Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
-
Memahami Status Siaga 1 TNI: Ancaman Global, Kritik Pengamat, dan Apa Dampaknya bagi Publik?
-
Sekolah Rakyat Permanen di Sigi dan Lombok Tengah Diminta Gus Ipul Segera Dipercepat
-
Perkuat Pendidikan, Wamensos Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat Maybrat
-
Anies Ingatkan Indonesia Tak Boleh Bungkam di Tengah Ketidakadilan Global: Ada Kontrak dengan Dunia