Suara.com - Teman Ahok, organisasi pendukung Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, akan menyelenggarakan acara halal bihalal di Sekretariat Teman Ahok, Graha Pejaten, nomor 3, Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) malam.
Isu yang saat ini santer terdengar, setelah acara halal bihalal, Ahok akan mengumumkan jalur mana yang akan diambil untuk maju ke pilkada Jakarta periode 2017-2022. Jalur partai atau independen.
Juga muncul isu terkait pemilihan tanggal 27 Juli. Dua puluh tujuh Juli merupakan hari bersejarah bagi PDI Perjuangan. Tanggal itu di tahun 1996, terjadi peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang ketika itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri, oleh pendukung Soerjadi didukung aparat. Kasus tersebut kemudian dikenal dengan nama Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Muncul spekulasi, tujuan pemilihan tanggal dan bulan ini untuk mendapatkan hati Megawati Soekarnoputri sehingga mau mendukung Ahok.
Tetapi, spekulasi tersebut dibantah Ahok.
"Nggaklah, masa pilih tanggalnya (karena) itu. Nggak ada kok. Karena kan Kamis saya mau nonton. Ada beberapa film," kata Ahok.
Saat ini, Ahok tak mau mendahului Teman Ahok mengenai jalur mana yang akan dipilih untuk maju ke pilkada. Ahok tetap menghormati tiga partai pendukungnya, Nasdem, Hanura, dan Golkar.
"Saya sih tergantung temen-temen duduk, parpol sama itu (Teman Ahok) saya yang terbaik saja," katanya.
Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan bila benar besok Ahok mau deklarasi, besok, berarti Ahok tidak sensitif terhadap sejarah.
Eva mengatakan 27 Juli 1996 banyak kader PDI Perjuangan pendukung Megawati yang menjadi korban. Menurut dia, harusnya, 27 Juli dijadikan hari untuk mengheningkan cipta, bukan untuk deklarasi persiapan pilkada.
"27 Juli itu tragedi bagi PDI Perjuangan, karena ditumpas Soeharto di Ibu Kota. Banyak kader hilang dan terbunuh, kok jadi hari deklarasi pilkada DKI?" kata Eva kepada Suara.com.
Eva mengatakan 27 Juli seharusnya menjadi momentum untuk mencari keadilan hukum korban.
"Besok itu pasnya untuk mengheningkan cipta bagi arwah, apalagi proses hukum tidak memuaskan PDIP. Kok nggak sensitif dan solider ya?" tutur Eva.
Berita Terkait
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin