Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mendukung Rizal Ramli yang baru dicopot Presiden Joko Widodo dari kursi Menteri Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya maju ke pilkada Jakarta periode 2017-2022.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan setidaknya ada tujuh permintaan KSPI kepada Rizal Ramli bila kelak menang di pilkada.
"Ada tujuh kartu sakti Rizal Ramli yang kami harapkan. Pertama yaitu sembako murah. Kami yakin Rizal Ramli dapat melakukan hal itu. Dia tahu masalahnya. Sikat mafia yang bikin mahal, dan kami yakin Rizal Ramli bisa," kata Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016)
KSPI juga menginginkan Rizal kelak mengeluarkan kartu sehat untuk buruh. Sebab, menurut Iqbal, selama kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), buruh sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Bahkan, kata dia, buruh harus membayar seluruh pengobatan apabila ada sanak keluarganya di rawat di rumah sakit.
KSPI juga meminta Rizal memberikan pelayanan di bidang pendidikan agar anak-anak buruh bisa sekolah secara gratis sampai perguruan tinggi.
"Kami minta kepada Rizal Ramli minimal 30 persen anak-anak warga miskin di DKI Jakarta dapat sekolah hingga perguruan tinggi," kata Iqbal.
Masalah persediaan air bersih juga menjadi sorotan KSPI. Iqbal meminta jika Rizal Ramli terpilih bisa memenuhi persediaan air bersih di Jakarta. Dia menyontohkan, warga Jakarta Utara harus membayar untuk bisa mendapatkan air bersih.
"Kami juga berharap adanya transportasi gratis. Jadi semua masyarakat mendapat fasilitas gratis. Terutama dari titik-titik lokasi terpencil ke halte Transjakarta," kata dia
Buruh, kata Iqbal, juga masih kesulitan untuk mendapatkan rumah susun. Dia berharap Rizal bisa menfasilitasi agar buruh bisa mendapat rusun secara gratis.
"Rusun atau perumahan vertikal letaknya di kota penyangga, di antaranya seperti Bekasi dengan Jakarta, dan itu bukan seperti apartemen Agung Podomoro dan lainnya," kata Iqbal.
Terakhir, Iqbal meminta Rizal untuk menaikkan upah minimum provinsi Jakarta yang saat ini hanya sebesar Rp3,1 per bulan karena dianggap masih kecil dari kota lainnya.
"Selain tujuh harapan itu, kami juga punya dua keinginan agar Rizal Ramli tidak meneruskan Reklamasi dan tidak ada lagi penggusuran," kata dia.
Mengenai apakah ada partai politik yang mau mengusung Rizal Ramli, sampai sekarang belum tahu.
Tag
Berita Terkait
-
Tolak Penetapan UMSK 2026, Ribuan Buruh Jawa Barat Gelar Aksi di PTUN Bandung
-
Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Aksi Buruh di Monas
-
Lawan Pramono dan KDM, KSPI Bakal Ajukan Gugatan Kebijakan Upah Jakarta dan Jawa Barat ke PTUN
-
Said Iqbal Kritik Keras Dedi Mulyadi: Jangan Jawab Kebijakan Upah Buruh dengan Konten Medsos!
-
Buruh Kembali Demo Besok: Dari Masalah Upah, Tolak Pilkada via DPRD Hingga Copot Wamenaker
Terpopuler
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
Terkini
-
Ramadhan Hijau 2026 di Masjid Istiqlal! Buka Puasa Massal Hingga Gerakan Tukar Sampah Jadi Uang
-
Ramadan di Ponpes Waria Al-Fatah: Mencari Tuhan di Tengah Stigma dan Sunyi
-
Profil Prihati Pujowaskito: Dirut BPJS Kesehatan, Purnawirawan TNI Asal Solo
-
Kejagung Geledah 16 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Sawit 2022-2024
-
Profil Eli Fitriyana: DPRD Diduga Pakai Ijazah Palsu, Punya Kekayaan Miliaran
-
Bareskrim Geledah Toko Emas di Surabaya dan Nganjuk Terkait TPPU Rp25,8 Triliun
-
Soal Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama, Said PDIP: Bicara UU Bukan Selera Kekuasaan
-
KPK Tak Perpanjang Cekal Bos Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji, Apa Alasannya?
-
Gak Pandang Bulu! Sudinhub Jakbar Angkut Paksa Mobil Towing Polisi yang Parkir Sembarangan
-
Bagikan 4.000 Porsi Tiap Hari, Mahasiswa UMY Rela Antre dari Jam 2 Siang Demi Takjil Drive Thru