Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Komjen Pol Budi Waseso ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/8/2016). Budi Waseso mengaku dipanggil Jokowi terkait masalah pemberantasan peredaran narkotika.
"Saya lapor (soal) perkembangan-perkembangan kasus narkotika di Indonesia," kata Budi Waseso kepada wartawan, Kamis (4/8).
Budi menuturkan, beberapa waktu lalu BNN telah berkoordinasi dengan negara-negara Asia terkait penanganan peredaran narkoba, sesuai perintah Presiden Jokowi.
"Nah, di kesempatan ini saya laporkan, bagaimana waktu saya di Batam menjalin kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk kerja sama interdikti. Nah, ini juga saya laporkan (ke Presiden), dengan tujuannya apa, (bahwa) ke depan kami akan menindaklanjuti kerja sama yang sudah dilakukan dengan Cina dan beberapa negara yang mengirim narkotika ke Indonesia," ujarnya.
Menurut Kepala BNN lagi, Jokowi tidak ada memberikan perintah khusus di kesempatan itu. Jokowi hanya menekankan agar peredaran narkoba harus diberantas, dan memutus rantai masuknya narkoba dari luar ke Indonesia.
"Beliau hanya bilang, terus saja ditangani permasalahan narkotika dan kerja sama dengan negara-negara, khususnya negara yang diduga mengirim (narkotika). Itu diteruskan. Bila mana bisa membuat kerja sama dalam rangka penanganan, beliau berharap permasalahan narkotika tidak sampai di Indonesia, tapi sudah dapat ditangani di negara produksi itu," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung