Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tidak buru-buru mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
"Jangan sampai Mendikbud keliru akibat buru-buru mengeluarkan kebijakan," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Jakarta, Sabtu.
Terkait dengan kebijakan Mendikbud Effendy mengenai sekolah sehari penuh (full day school), dia menyatakan tidak setuju selama tidak dikaji secara matang.
"Bukan persoalan kami NU, Pak Menteri dari Muhammadiyah. Tapi kebijakan itu perlu ditinjau ulang dengan sikap yang arif agar tidak merugikan masyarakat," ujar Ketua Umum PBNU dua periode tersebut.
Said menilai kebijakan tersebut merugikan madrasah diniah di pelosok perdesaan yang jadwal kegiatan belajar dan mengajarnya dilakukan pada siang hingga sore hari.
Meskipun demikian, dia menyatakan bahwa sistem "full day school" tersebut bukan hal baru, mengingat pondok-pondok pesantren sudah menerapkannya.
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir menjelaskan bahwa "full day school" sebenarnya sudah dijalankan banyak sekolah, terutama sekolah swasta.
"Justru saya diilhami sekolah-sekolah swasta soal ini," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Senin (8/8).
Menurut dia, sistem tersebut banyak memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik.
"Bahkan nanti kami ciptakan lingkungan sekolah yang lebih menggembirakan. Kalau perlu ngaji, nanti kami undang ustadz ke sekolah," kata dia.
Selain itu, program itu juga menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar jam sekolah.
Muhadjir menyebutkan jam pulang sekolah akan disamakan dengan jam pulang kerja sehingga anak didik tidak dilepas begitu saja setelah jam sekolah. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Siswa 13 Tahun Tewas di Sekolah Internasional Gading Serpong, Diduga Jatuh dari Lantai 8
-
Soeharto, Gus Dur dan Marsinah Penuhi Syarat Terima Gelar Pahlawan, Ini Penjelasan Fadli Zon
-
Jejak Digital Budi Arie Kejam: Dulu Projo Pro Jokowi, Kini Ngeles Demi Gabung Prabowo
-
Bau Busuk RDF Rorotan Bikin Geram! Ribuan Warga Ancam Demo Balai Kota, Gubernur Turun Tangan?
-
Terbukti Langgar Etik, MKD DPR Nonaktifkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni Tanpa Gaji
-
Angka Pengangguran di Jakarta Tembus 330 Ribu Orang, BPS Klaim Menurun, Benarkah?
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba
-
Cegah Penyalahgunaan, MKD Pangkas Titik Anggaran Reses Anggota DPR Menjadi 22
-
Sanjungan PSI Usai Prabowo Putuskan Siap Bayar Utang Whoosh: Cerminan Sikap Negarawan Jernih
-
Rumah Dijarah, MKD Pertimbangkan Keringanan Hukuman untuk Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya