Suara.com - Komisi I DPR RI melakukan rapat untuk fit and proper test calon Kepala Badan Intelijen Negara Komjen Pol Budi Gunawan, Rabu (7/9/2016). Rapat yang digelar tertutup ini akan mendalami kecakapan Budi Gunawan dalam memimpin BIN nanti.
"Nanti akan didalami sejauh mana calon KaBIN ini memiliki kecakapan sebagai KaBIN," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Rabu (7/9/2016).
Menurutnya, kecakapan KaBIN yang terpenting adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan semua lembaga intelijen dibawa koordinasi BIN. Sebab, sambung Abdul, hal itu pula yang termaktub dalam UU Intelijen.
"Tujuannya agar lembaga intelijen mampu miliki kemampuan untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kedua, untuk melakukan antisipasi karena BIN adalah mata telinga indonesia," ujar Politikus PKS ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, pendalaman dalam fit and proper test hari ini akan diserahkan kepada fraksi masing-masing.
Namun, dia memperkirakan pendalaman untuk calon KaBIN ini seputar fungsi dan peran BIN dalam melaksanakan tugasnya demi keamanan Bangsa dan Negara. Salah satu fungsi BIN sebagai koordinator intelijen negara.
Menurut Hasanuddin, masih ada ego sektoral yang membuat data intelijen pada BIN belum akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Karenanya, KaBIN diharapkan bisa melakukan fungsi koordinasi itu.
"BIN kan sesuai undang-undang yang berlaku menjadi koordinator seluruh komponen intelijen di Indonesia. Karena itu memang baru tiga tahun menjadi kelemahan. Dengan KaBIN baru harus lebih diintensifkan fungsi koordinasi intelijen," ujar Hasanuddin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
HPN 2026, Polda Metro Jaya Soroti Bahaya Framing Medsos
-
BGN Paparkan Mekanisme Pelaksanaan MBG Selama Ramadan
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?