Pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta dari petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menyerahkan formulir pendaftaran kepada KPUD DKI, Jalan Salemba, Jakpus, Rabu (21/9/2016). [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta memberikan batas waktu kepada pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk menyerahkan formulir terkait visi misi.
Kata Sumarno, formulir tersebut belum diserahkan saat pendaftaran .
"Hanya ada satu yang kurang, yakni form B4.KWK Partai Politik ini terkait dengan kesesuaian visi, misi dan program pasangan calon dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu juga harus dikasihkan. Tapi nanti mereka (Ahok-Djarot) bisa memperbaiki sampai dengan tanggal 23 September, dimungkinkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan," ujar Sumarno di Kantor KPUD DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).
Sumarno mengatakan, pihaknya telah menerima dua kategori berkas yakni berkas pencalonan dan berkas syarat-syarat calon.
Adapun berkas pencalonan diantaranya berisi surat pencalonan yang ditandatangani oleh empat partai politik pengusung, keputusan dewan pimpinan partai pusat tentang persetujuan mendukung pasangan Ahok-Djarot.
"Ketiga berisi tentang surat pernyataan kesepakatan antarpartai-partai yang bergabung dalam mengusung pasangan calon dan yang keempat adalah surat pernyataan kesepakatan antara partai dengan calon bahwa mereka akan mensukseskan pencalonan sampai dengan tahapan selesai," jelasnya.
Lebih lanjut, Sumarno menuturkan KPUD DKI belum memeriksa surat persyaratan calon karena banyaknya berkas.Namun pihaknya masih punya waktu mengecek berkas yang diserahkan Ahok dan Djarot.
"Nanti sampai dengan 29 September itu baru KPU akan menyimpulkan surat apa saja yang sudah dipenuhi dan yang belum apa dan nanti KPU akan memberitahukan kepada pasangan calon sekitar tanggal 1 Oktober supaya dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap item-item yang belum lengkap. Nanti mereka menyerahkan batas akhirnya tanggal 4 Oktober," imbuh Sumarno.
Ia menambahkan, KPUD DKI Jakarta akan melakukan pengecekan berkas dan akan mengumumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah lolos tahap administrasi pada 11 Oktober 2016.
"Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh KPU (KPUD) sampai tanggal 11 Oktober. KPUD baru nanti akan memutuskan di antara pasangan calon itu siapa saja yang sudah memenuhi syarat. Kira-kira begitu tahapan lanjutannya," ungkapnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Terkini
-
Niat Mulia Berujung Duka: Pria Berbaju Koko Tewas Dihantam KRL Saat Lerai Tawuran di Duren Sawit
-
Alibi Janggal Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus saat Diinterogasi Atasan
-
Serangan Israel ke Lebanon Selatan Tewaskan 2.702 Orang, Lukai Ribuan Warga Sipil Sejak Maret
-
Mendagri: Penghargaan Daerah Jadi Instrumen Tampilkan Kinerja Nyata Kepala Daerah
-
Jadi Tersangka, Pengemudi Pajero Sport Penabrak Pedagang Buah di Kalimalang Tak Ditahan
-
Donald Trump akan Bahas Taiwan dengan Xi Jinping di Beijing
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
UU Guru dan Dosen Digugat ke MK, 'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa' Digaji di Bawah UMR
-
DPR Sebut Aspirasi Publik soal Reformasi Polri Sudah Terangkum di KUHAP Baru
-
Viral Wisatawan Jatuh dari Ayunan Tebing, Korban Sempat Teriak: Tali Tidak Kencang!