Suara.com - Dewan Pers menyatakan penganiayaan yang dilakukan sejumlah anggota TNI Angkatan Darat kepada kontributor NET TV Soni Misdananto (30) mencoreng kebebasan pers di Indonesia.
"Kasus kekerasan ini sangat mencoreng demokrasi di negara kita. Itu dilakukan aparat TNI," ujar anggota Dewan Pers Ratna Komala di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
Ratna menerangkan sebelum kasus penganiayaan dialami Soni, Dewan Pers sudah melakukan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pertemuan tersebut membahas bagaimana menjamin jurnalis yang tengah melakukan tugas peliputan tidak lagi menjadi korban kekerasan oleh oknum.
"Beliau (Gatot) berjanji akan mengusut dan menegakkan hukum, kita masih menunggu, ternyata tiba-tiba terjadi lagi kekerasan terhadap wartawan. Saya semakin miris dari proses pemeriksaan bukan hanya Soni tidak boleh didampingi, tapi ada indikasi penuh dengan intimidasi," kata dia.
Selain dianiaya, Soni dan keluarganya juga diintimidasi. Caranya, rumah dan kos didatangi oknum.
Dewan Pers berharap kasus ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dan jangan terulang lagi. Mengingat, Indonesia akan menjadi tuan rumah forum media internasional 2016 keempat bertajuk Jakarta World Forum for Media Development 2016.
"Dan kita tahun depan akan menjadi tuan rumah lagi untuk World Press Freedom Day tahun 2017," kata Ratna.
Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah karena dinilai sebagai negara yang mengedepankan kebebasan pers serta kebebasan berekspresi.
Ratna khawatir terulangnya kasus kekerasan terhadap insan pers, citra Indonesia memburuk lagi.
"Ini masalah serius, ini menjadi taruhan kredibilitas Indonesia di mata internasional. Unesco selalu menanyakan penyelesaian kasus pada wartawan, sangat mempengaruhi ketika menjadi tuan rumah pelaksanaan hari kebebasan pers dunia," ujarnya.
"Presiden harus turun tangan kalau sudah taruhannya negara, karena Indonesia jadi tuan rumah," Ratna menambahkan.
Berita Terkait
-
Solidaritas untuk Kebebasan Pers, Jurnalis Jambi Gelar Aksi
-
Komdigi Jamin Kebebasan Pers Saat Demo: No Sensor, No Pembatasan!
-
Kolaborasi Brutal: Sekuriti, Brimob dan Ormas Keroyok Wartawan di Serang, 4 Jadi Tersangka
-
80 Tahun Indonesia Merdeka; Ironi Kemerdekaan Jurnalis di Antara Intimidasi dan Teror
-
HUT AJI ke-31: Jurnalis Dihadapkan Represi, PHK, Hingga Ancaman AI
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Yurike Sanger Istri Ke-7 Soekarno Wafat di Amerika, Terungkap Penyebab Wafatnya Sang 'Yuri Sayang'
-
Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2026, Catat Tanggalnya
-
Resmi Diumumkan, Ini Dia 8 Hari Cuti Bersama 2026, Siap-siap Atur Jadwal Libur Panjang dari Sekarang
-
Minta Maaf Kasus Keracunan MBG Kembali Terulang, Pemerintah: Bukan Kesengajaan
-
Sejarah Bakal Berakhir! Kementerian BUMN di Ambang Dilebur ke Danantara, Istana-DPR Beri Sinyal Kuat
-
Wali Kota Prabumulih Langgar Aturan Buntut Copot Kepsek SMPN 1, Ini Sanksi dari Kemendagri
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
Wali Kota Prabumulih Beri Hadiah Motor Listrik ke Kepsek SMPN 1, Auto Dinyinyiri Warganet
-
Pemerintah Akui Ada Kemungkinan Kementerian BUMN Dilebur dengan Danantara, Tapi...
-
Prabowo Bersiap Naikkan Gaji ASN hingga TNI/Polri, Guru dan Nakes Jadi Prioritas Utama