Suara.com - Dewan Pers menyatakan penganiayaan yang dilakukan sejumlah anggota TNI Angkatan Darat kepada kontributor NET TV Soni Misdananto (30) mencoreng kebebasan pers di Indonesia.
"Kasus kekerasan ini sangat mencoreng demokrasi di negara kita. Itu dilakukan aparat TNI," ujar anggota Dewan Pers Ratna Komala di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
Ratna menerangkan sebelum kasus penganiayaan dialami Soni, Dewan Pers sudah melakukan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pertemuan tersebut membahas bagaimana menjamin jurnalis yang tengah melakukan tugas peliputan tidak lagi menjadi korban kekerasan oleh oknum.
"Beliau (Gatot) berjanji akan mengusut dan menegakkan hukum, kita masih menunggu, ternyata tiba-tiba terjadi lagi kekerasan terhadap wartawan. Saya semakin miris dari proses pemeriksaan bukan hanya Soni tidak boleh didampingi, tapi ada indikasi penuh dengan intimidasi," kata dia.
Selain dianiaya, Soni dan keluarganya juga diintimidasi. Caranya, rumah dan kos didatangi oknum.
Dewan Pers berharap kasus ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dan jangan terulang lagi. Mengingat, Indonesia akan menjadi tuan rumah forum media internasional 2016 keempat bertajuk Jakarta World Forum for Media Development 2016.
"Dan kita tahun depan akan menjadi tuan rumah lagi untuk World Press Freedom Day tahun 2017," kata Ratna.
Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah karena dinilai sebagai negara yang mengedepankan kebebasan pers serta kebebasan berekspresi.
Ratna khawatir terulangnya kasus kekerasan terhadap insan pers, citra Indonesia memburuk lagi.
"Ini masalah serius, ini menjadi taruhan kredibilitas Indonesia di mata internasional. Unesco selalu menanyakan penyelesaian kasus pada wartawan, sangat mempengaruhi ketika menjadi tuan rumah pelaksanaan hari kebebasan pers dunia," ujarnya.
"Presiden harus turun tangan kalau sudah taruhannya negara, karena Indonesia jadi tuan rumah," Ratna menambahkan.
Berita Terkait
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Wawancara Eksklusif: Kudeta Myanmar dan Perjuangan Jurnalis Bertahan
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
4 Tahun di Bawah Kudeta Militer, Jurnalis di Myanmar Hidup dalam Bayang Penangkapan dan Serangan
-
'Kami Bekerja Secara Diam-diam' Suara Jurnalis Myanmar dari Balik Tirai Besi Junta Militer
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru