Suara.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan besaran anggaran yang sudah dipakai untuk penertiban pemukiman kumuh sepanjang tahun 2016.
"Fraksi Gerindra meminta penjelasan seberapa banyak alokasi anggaran yang sudah terpakai dan yang belum (untuk penggusuran)," kata anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Aristo Purboadji dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016 di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Aristo menambahkan penertiban pemukiman penduduk belakangan sering dilakukan. Menurutnya kebijakan tersebut menimbulkan persoalan sosial, keamanan, dan ketertiban karena menggunakan pendekatan persuasif.
"Karena tidak dibarengi dengan pendekatan dengan pendekatan kemanusiaan dan solusi yang ditawarkan tidak tepat sasaran, seperti relokasi yang disediakan jauh dari domisili korban penggusuran," kata dia.
"Dan jumlah rusun yang disiapkan tidak sesuai dengan jumlah KK yang digusur," Aristo menambahkan.
Menjelang pemilihan kepala daerah Jakarta yang akan berlangsung 15 Februari 2017, Fraksi Gerindra meminta Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang juga maju lagi, untuk menunda proyek penertiban bangunan warga.
"Tahapan alokasi biaya penertiban yang diberikan ke Satpol PP harus dihentikan sementara, mengingat pendekatan yang lebih manusiawi dengan mengedepankan sisi kemanusiaan yang harus dikedepankan," ujar dia.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Jaksa Cecar Misteri Hilangnya Celana Robek, Ini Jawaban Jessica
Biadab, Bayi 1 Tahun Dimutilasi Ibu Kandungnya Sendiri
Ini Pengakuan Pengikut Dimas Kanjeng yang Sulit Dinalar
Tak Direstui Keluarga, Ini Alasan Asty Ananta Tetap Nikah di Bali
Inilah Pekerjaan Mario Teguh Sebelum Menjadi Motivator Terkenal
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat