Suara.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan besaran anggaran yang sudah dipakai untuk penertiban pemukiman kumuh sepanjang tahun 2016.
"Fraksi Gerindra meminta penjelasan seberapa banyak alokasi anggaran yang sudah terpakai dan yang belum (untuk penggusuran)," kata anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Aristo Purboadji dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016 di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Aristo menambahkan penertiban pemukiman penduduk belakangan sering dilakukan. Menurutnya kebijakan tersebut menimbulkan persoalan sosial, keamanan, dan ketertiban karena menggunakan pendekatan persuasif.
"Karena tidak dibarengi dengan pendekatan dengan pendekatan kemanusiaan dan solusi yang ditawarkan tidak tepat sasaran, seperti relokasi yang disediakan jauh dari domisili korban penggusuran," kata dia.
"Dan jumlah rusun yang disiapkan tidak sesuai dengan jumlah KK yang digusur," Aristo menambahkan.
Menjelang pemilihan kepala daerah Jakarta yang akan berlangsung 15 Februari 2017, Fraksi Gerindra meminta Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang juga maju lagi, untuk menunda proyek penertiban bangunan warga.
"Tahapan alokasi biaya penertiban yang diberikan ke Satpol PP harus dihentikan sementara, mengingat pendekatan yang lebih manusiawi dengan mengedepankan sisi kemanusiaan yang harus dikedepankan," ujar dia.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Jaksa Cecar Misteri Hilangnya Celana Robek, Ini Jawaban Jessica
Biadab, Bayi 1 Tahun Dimutilasi Ibu Kandungnya Sendiri
Ini Pengakuan Pengikut Dimas Kanjeng yang Sulit Dinalar
Tak Direstui Keluarga, Ini Alasan Asty Ananta Tetap Nikah di Bali
Inilah Pekerjaan Mario Teguh Sebelum Menjadi Motivator Terkenal
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?