Suara.com - Hasil survei yang dilakukan lembaga Populi Center dan Lingkaran Survei Indonesia terhadap tingkat elektabilitas pasangan calon guburnur Jakarta berbeda. Mengapa beda lembaga, beda hasil?
Menurut Direktur Populi Center Usep S. Achyar, banyak variabel yang menyebabkan perbedaan hasil survei dari setiap lembaga. Salah satunya waktu pelaksanaan survei.
"Yang membuat berbeda itu saya kira banyak hal ya. Bisa saja dari waktu penyelengaraan, karena pemilih itu, kan punya potensi berubah-ubah dalam menentukan pilihan," kata Usep di kantor Populi Center, Perumahan Bank Mandiri, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (6/10/2016).
Itu sebabnya, kata Usep, hasil survei tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk melihat popularitas dan elektabiltas kandidat.
"Karena hasil survei ini, kan bersifat sementara juga," ujar Usep.
Selain itu, kata Usep, hasil survei juga tergantung pada metode yang digunakan. Namun, sejauh ini hampir semua lembaga survei di Indonesia menggunakan metode yang sama.
"Bisa juga dari metode. Tapi kalau metode itu biasanya cenderung samalah. Rata-rata pakai metode itu-itu juga," kata Usep.
Bagaimana cara mengukur kevalidan data dari setiap hasil survei? Menurut Usep, hal itu bisa dilihat dari proses pelaksanaan hingga rilis hasil survei.
"Kita lihat proses dan prosedur yang digunakan. Ilmiah nggak? Dia pakai standar-standar ilmiah nggak? Jadi itu yang harus dilihat. Mulai dari tujuannya, metodenya, SDMnya, prosesnya di lapangan sampai dengan rilis hasil," kata Usep.
Seperti di ketahui, hasil survei yang dilakukan Populi Center pada tanggal 25 September sampai 1 Oktober 2016 menyebutkan elektabilitas pasangan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yaitu 45.5 persen.
Sementara hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang dilakukan pada tanggal 28 September sampai 2 Oktober 2016 menyatakan eletabilitas Ahok-Djarot 31,4 persen.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Daftar HP Xiaomi yang Terima Update HyperOS 3 di Oktober 2025, Lengkap Redmi dan POCO
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
- 7 Fakta Nusakambangan, Penjara di Jawa Tengah yang Dihuni Ammar Zoni: Dijuluki Pulau Kematian
Pilihan
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
Terkini
-
Komnas HAM Desak Pemerintah Hentikan Pendekatan Militer di Papua: Kekerasan Bukan Solusi
-
Ditanya Siapa Menteri Kena Tegur Prabowo, Bahlil: Saya Setiap Dipanggil Pasti Ditegur...
-
Prabowo Panggil Bahlil, Kepala BIN hingga Panglima TNI ke Kertanegara, Bahas Apa?
-
Drama Tangis di Gang Royal! 3 PSK Kena Razia, Ngaku Jualan Kopi Padahal Kepergok di Kamar
-
Setahun Pemerintahan Prabowo, Pengamat Kasih Nilai Enam
-
Pengamat Sarankan Pramono Bangun Rusun di Blok M: Bakal Diminati Gen Z
-
Tak Hanya Prabowo, Adik Kandung Hashim Djojohadikusumo Juga Ditawari Sogokan Nyaris Rp25 Triliun
-
Diungkap Hasyim, Prabowo Mau Disogok Rp16,5 Triliun dari 'Orang Nekat'
-
Bakal Gelar Ratas di Kertanagara, Prabowo Panggil Mendikti Lagi Bahas Hal Ini
-
Presma UIN Alauddin: Prabowo Serius Tegakkan Hukum dengan Reformasi Sistemik