Suara.com - Puluhan perempuan tergabung dalam Solidaritas NKRI, menggelar aksi unjuk rasa jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Menurut pengamatan Suara.com, puluhan perempuan yang mayoritas ibu-ibu mengenakan baju berwarna pink. Dalam aksinya, mereka membawa panci serta peralatan dapur sebagai properti demo.
Mereka juga membawa spanduk bertuliskan 'Turunkan harga sembako, Jokowi gagal' dan 'Tolak Ahok' dengan meletakkan pakaian dalam di papan spanduk.
Dalam orasinya, mereka menilai kepemimpinan Jokowi-JK gagal dalam segala aspek baik di bidang ekonomi, hukum dan politik.
"Kami kaum perempuan NKRI menilai Jokowi-JK gagal di sektor ekonomi yang berakibat harga bahan sembako mahal yang berdampak kehidupan rakyat semakin berat dan banyak orang miskin yang digusur semena-mena dan semakin banyak pengangguran dan kriminalitas," ujar R Savitri Koordinator Solidaritas Perempuan NKRI dalam orasinya.
Tak hanya itu, Savitri menuturkan, pemerintahan Jokowi banyak menggunakan kekuasannya untuk melindungi para terduga koruptor.
"Kami melihat kasus reklamasi Teluk Jakarta dam Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang hingga saat ini masih menghirup udara bebas bernama mafia dan cukong-cukong pemodal. Seolah hukum kita bisa dibarter dengan pembangunan dan menutup mata kerugian bangsa dan korupsi yang merajalela," jelas Savitri.
Oleh karena itu, ia meminta kepada DPR untuk memakzulkan Jokowi-JK yang dianggap telah gagal memimpin selama dua tahun.
"Kami minta DPR memazulkan kepemimpinan Jokowi," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon akhirnya menemui puluhan demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR, dengan menaiki mobil komando.
Fadli pun menerima asprasi yang disampaikan puluhan wanita yang mayoritas ibu-ibu dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut di DPR.
"Aspirasi ibu-ibu akan kami sampaikan. Aspirasinya kamu dukung tapi sesuai konstitusi, jadi tidak bisa sembarang. Jadi stop penggusuran rakyat, harus kita dukung. Soal tuntuan reklamasi nanti akan kita sampaikan," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang
-
Danau Maninjau Sumbar Diserbu Longsor dan Banjir Bandang: Akses Jalan Amblas, Banyak Rumah Tersapu!
-
Terungkap! Rangkaian Kekejaman Alex, Bocah Alvaro Kiano Dibekap Handuk, Dicekik, Jasad Dibuang
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak
-
Perempuan Jadi Pilar Utama Ketahanan Keluarga ASN, Pesan Penting dari Akhmad Wiyagus
-
TelkomGroup Fokus Lakukan Pemulihan Layanan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatra Utara - Aceh
-
Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Berikan Apresiasi
-
KPK Beberkan 12 Dosa Ira Puspadewi di Kasus ASDP, Meski Dapat Rehabilitasi Prabowo
-
86 Korban Ledakan SMAN 72 Dapat Perlindungan LPSK, Namun Restitusi Tak Berlaku bagi Pelaku Anak
-
Siapa Vara Dwikhandini? Wanita yang Disebut 24 Kali Check In dengan Arya Daru Sebelum Tewas