Suara.com - Puluhan perempuan tergabung dalam Solidaritas NKRI, menggelar aksi unjuk rasa jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Menurut pengamatan Suara.com, puluhan perempuan yang mayoritas ibu-ibu mengenakan baju berwarna pink. Dalam aksinya, mereka membawa panci serta peralatan dapur sebagai properti demo.
Mereka juga membawa spanduk bertuliskan 'Turunkan harga sembako, Jokowi gagal' dan 'Tolak Ahok' dengan meletakkan pakaian dalam di papan spanduk.
Dalam orasinya, mereka menilai kepemimpinan Jokowi-JK gagal dalam segala aspek baik di bidang ekonomi, hukum dan politik.
"Kami kaum perempuan NKRI menilai Jokowi-JK gagal di sektor ekonomi yang berakibat harga bahan sembako mahal yang berdampak kehidupan rakyat semakin berat dan banyak orang miskin yang digusur semena-mena dan semakin banyak pengangguran dan kriminalitas," ujar R Savitri Koordinator Solidaritas Perempuan NKRI dalam orasinya.
Tak hanya itu, Savitri menuturkan, pemerintahan Jokowi banyak menggunakan kekuasannya untuk melindungi para terduga koruptor.
"Kami melihat kasus reklamasi Teluk Jakarta dam Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang hingga saat ini masih menghirup udara bebas bernama mafia dan cukong-cukong pemodal. Seolah hukum kita bisa dibarter dengan pembangunan dan menutup mata kerugian bangsa dan korupsi yang merajalela," jelas Savitri.
Oleh karena itu, ia meminta kepada DPR untuk memakzulkan Jokowi-JK yang dianggap telah gagal memimpin selama dua tahun.
"Kami minta DPR memazulkan kepemimpinan Jokowi," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon akhirnya menemui puluhan demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR, dengan menaiki mobil komando.
Fadli pun menerima asprasi yang disampaikan puluhan wanita yang mayoritas ibu-ibu dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut di DPR.
"Aspirasi ibu-ibu akan kami sampaikan. Aspirasinya kamu dukung tapi sesuai konstitusi, jadi tidak bisa sembarang. Jadi stop penggusuran rakyat, harus kita dukung. Soal tuntuan reklamasi nanti akan kita sampaikan," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Segera Hadir, Film Sekolah Rakyat Angkat Kisah Dramatis dari Kehidupan Nyata
-
SDA Terus Dicuri, Prabowo: TNI AL dan Bea Cukai Sudah Dikerahkan, Masih Saja Bocor!
-
Rugi Terus, Prabowo Bakal Tutup 800 Perusahaan Pelat Merah untuk Berhemat
-
Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Pelajar Tewas, Perda Mangkrak, Legislator Tuntut Sanksi Operator
-
UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
Terekam CCTV, Detik-detik Pasutri di Duren Sawit Gasak Motor Sambil Bawa Anak
-
MBG Disetop Saat Libur Sekolah, BGN Disomasi: Ibu Hamil dan Balita Tetap Butuh Nutrisi!
-
Dua Calon Pengelola KDMP Meninggal saat Ikut Latihan Militer