Suara.com - Puluhan perempuan tergabung dalam Solidaritas NKRI, menggelar aksi unjuk rasa jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Menurut pengamatan Suara.com, puluhan perempuan yang mayoritas ibu-ibu mengenakan baju berwarna pink. Dalam aksinya, mereka membawa panci serta peralatan dapur sebagai properti demo.
Mereka juga membawa spanduk bertuliskan 'Turunkan harga sembako, Jokowi gagal' dan 'Tolak Ahok' dengan meletakkan pakaian dalam di papan spanduk.
Dalam orasinya, mereka menilai kepemimpinan Jokowi-JK gagal dalam segala aspek baik di bidang ekonomi, hukum dan politik.
"Kami kaum perempuan NKRI menilai Jokowi-JK gagal di sektor ekonomi yang berakibat harga bahan sembako mahal yang berdampak kehidupan rakyat semakin berat dan banyak orang miskin yang digusur semena-mena dan semakin banyak pengangguran dan kriminalitas," ujar R Savitri Koordinator Solidaritas Perempuan NKRI dalam orasinya.
Tak hanya itu, Savitri menuturkan, pemerintahan Jokowi banyak menggunakan kekuasannya untuk melindungi para terduga koruptor.
"Kami melihat kasus reklamasi Teluk Jakarta dam Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang hingga saat ini masih menghirup udara bebas bernama mafia dan cukong-cukong pemodal. Seolah hukum kita bisa dibarter dengan pembangunan dan menutup mata kerugian bangsa dan korupsi yang merajalela," jelas Savitri.
Oleh karena itu, ia meminta kepada DPR untuk memakzulkan Jokowi-JK yang dianggap telah gagal memimpin selama dua tahun.
"Kami minta DPR memazulkan kepemimpinan Jokowi," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon akhirnya menemui puluhan demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR, dengan menaiki mobil komando.
Fadli pun menerima asprasi yang disampaikan puluhan wanita yang mayoritas ibu-ibu dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut di DPR.
"Aspirasi ibu-ibu akan kami sampaikan. Aspirasinya kamu dukung tapi sesuai konstitusi, jadi tidak bisa sembarang. Jadi stop penggusuran rakyat, harus kita dukung. Soal tuntuan reklamasi nanti akan kita sampaikan," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah