Suara.com - Puluhan perempuan tergabung dalam Solidaritas NKRI, menggelar aksi unjuk rasa jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Menurut pengamatan Suara.com, puluhan perempuan yang mayoritas ibu-ibu mengenakan baju berwarna pink. Dalam aksinya, mereka membawa panci serta peralatan dapur sebagai properti demo.
Mereka juga membawa spanduk bertuliskan 'Turunkan harga sembako, Jokowi gagal' dan 'Tolak Ahok' dengan meletakkan pakaian dalam di papan spanduk.
Dalam orasinya, mereka menilai kepemimpinan Jokowi-JK gagal dalam segala aspek baik di bidang ekonomi, hukum dan politik.
"Kami kaum perempuan NKRI menilai Jokowi-JK gagal di sektor ekonomi yang berakibat harga bahan sembako mahal yang berdampak kehidupan rakyat semakin berat dan banyak orang miskin yang digusur semena-mena dan semakin banyak pengangguran dan kriminalitas," ujar R Savitri Koordinator Solidaritas Perempuan NKRI dalam orasinya.
Tak hanya itu, Savitri menuturkan, pemerintahan Jokowi banyak menggunakan kekuasannya untuk melindungi para terduga koruptor.
"Kami melihat kasus reklamasi Teluk Jakarta dam Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang hingga saat ini masih menghirup udara bebas bernama mafia dan cukong-cukong pemodal. Seolah hukum kita bisa dibarter dengan pembangunan dan menutup mata kerugian bangsa dan korupsi yang merajalela," jelas Savitri.
Oleh karena itu, ia meminta kepada DPR untuk memakzulkan Jokowi-JK yang dianggap telah gagal memimpin selama dua tahun.
"Kami minta DPR memazulkan kepemimpinan Jokowi," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon akhirnya menemui puluhan demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR, dengan menaiki mobil komando.
Fadli pun menerima asprasi yang disampaikan puluhan wanita yang mayoritas ibu-ibu dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut di DPR.
"Aspirasi ibu-ibu akan kami sampaikan. Aspirasinya kamu dukung tapi sesuai konstitusi, jadi tidak bisa sembarang. Jadi stop penggusuran rakyat, harus kita dukung. Soal tuntuan reklamasi nanti akan kita sampaikan," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Pecah Kongsi? Netanyahu Sindir Donald Trump Soal AS Mau Negosiasi dengan Iran
-
Trump Klaim Iran Mau Berunding, Teheran: Bohong! AS Gemetar dengan Rudal Sejjil
-
Penumpang Ungkap Momen Mencekam Tabrakan Pesawat Air Canada, Pilot Selamatkan Banyak Nyawa
-
Kim Jong Un Terpilih Lagi Jadi Presiden Korut, Sang Adik Hilang Misterius
-
Momen Idulfitri, Prabowo Hubungi Presiden Palestina Mahmoud Abbas Bahas Solidaritas Bangsa
-
Menlu Israel Klaim 40 Negara Labeli Garda Revolusi Iran sebagai Teroris, Ada Indonesia?
-
Kabar Duka, Legislator 3 Periode NasDem Tamanuri Meninggal Dunia
-
Arus Balik Lebaran: Contraflow Tol Japek KM 70 Sampai KM 36 Arah Jakarta Berlaku Malam Ini
-
Antisipasi Dinamika Global, Kemhan-TNI Siapkan Langkah Efisiensi BBM dan Skema 4 Hari Kerja
-
Waspada, BMKG Sebut Jabodetabek Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang Malam Ini