Suara.com - Puluhan perempuan tergabung dalam Solidaritas NKRI, menggelar aksi unjuk rasa jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Menurut pengamatan Suara.com, puluhan perempuan yang mayoritas ibu-ibu mengenakan baju berwarna pink. Dalam aksinya, mereka membawa panci serta peralatan dapur sebagai properti demo.
Mereka juga membawa spanduk bertuliskan 'Turunkan harga sembako, Jokowi gagal' dan 'Tolak Ahok' dengan meletakkan pakaian dalam di papan spanduk.
Dalam orasinya, mereka menilai kepemimpinan Jokowi-JK gagal dalam segala aspek baik di bidang ekonomi, hukum dan politik.
"Kami kaum perempuan NKRI menilai Jokowi-JK gagal di sektor ekonomi yang berakibat harga bahan sembako mahal yang berdampak kehidupan rakyat semakin berat dan banyak orang miskin yang digusur semena-mena dan semakin banyak pengangguran dan kriminalitas," ujar R Savitri Koordinator Solidaritas Perempuan NKRI dalam orasinya.
Tak hanya itu, Savitri menuturkan, pemerintahan Jokowi banyak menggunakan kekuasannya untuk melindungi para terduga koruptor.
"Kami melihat kasus reklamasi Teluk Jakarta dam Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang hingga saat ini masih menghirup udara bebas bernama mafia dan cukong-cukong pemodal. Seolah hukum kita bisa dibarter dengan pembangunan dan menutup mata kerugian bangsa dan korupsi yang merajalela," jelas Savitri.
Oleh karena itu, ia meminta kepada DPR untuk memakzulkan Jokowi-JK yang dianggap telah gagal memimpin selama dua tahun.
"Kami minta DPR memazulkan kepemimpinan Jokowi," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon akhirnya menemui puluhan demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR, dengan menaiki mobil komando.
Fadli pun menerima asprasi yang disampaikan puluhan wanita yang mayoritas ibu-ibu dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut di DPR.
"Aspirasi ibu-ibu akan kami sampaikan. Aspirasinya kamu dukung tapi sesuai konstitusi, jadi tidak bisa sembarang. Jadi stop penggusuran rakyat, harus kita dukung. Soal tuntuan reklamasi nanti akan kita sampaikan," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Kesaksian ART Selamat dalam Kebakaran yang Menewaskan Anggota BPK
-
Curhat ASN soal WFH Setiap Jumat: Bisa Hemat Rp 400 Ribu Sebulan tapi Banyak Distraksi
-
Waspadai Hantavirus, DPR Desak Pemerintah Perketat Bandara dan Pelabuhan
-
Tantangan Iklim Makin Kompleks, Pendekatan Interdisipliner Dinilai Jadi Kunci
-
Kisah Penjaga Perlintasan di Jogja: Lari Kibarkan Bendera Merah Hentikan Kereta saat Ada Mobil Mogok
-
Tewas Dalam Kebakaran, Jenazah Anggota BPK Haerul Saleh Dimakamkan di Kolaka
-
Mampu Serap Banyak Karbon, Lahan Gambut Jadi Fokus Penelitian Global Untuk Perkuat Kebijakan
-
Dikenal Baik dan Suka Menolong, Menteri Koperasi Ngaku Sering Tukar Pikiran dengan Haerul Saleh
-
Haerul Saleh Wafat dalam Tragedi Kebakaran, Mentan: Beliau Selalu Mengedepankan Kepentingan Bangsa
-
Polemik Anggaran Pendidikan! JPPI Sebut Jutaan Guru Hidup dengan Upah Tak Layak