Suara.com - Kebijakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menertibkan pemukiman kumuh di tepi sungai kerab diprotes warga dan organisasi masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi pro dan kontra.
Menjelang pilkada Jakarta tahun 2017, isu penggusuran menjadi peluru bagi lawan politiknya untuk menyerang Ahok. Seperti apa sebenarnya opini warga di daerah yang pernah digusur?
Wartawan Suara.com mendatangi pemukiman padat penduduk di Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang terletak di tepi Sungai Ciliwung, Selasa (18/10/2016) siang.
Ternyata sebagian warga yang tersentuh langsung kebijakan tersebut menyatakan masih mendukung Ahok.
Seperti dikatakan warga bernama Nur Mali (62). "Saya setuju Pak Ahok jadi gubernur lagi, karena kinerjanya jelas, dan teruskan lagi saja Pak Ahok, kalau kandidat yang lain kan belum tahu wataknya."
Nur kemudian membandingkan kinerja Ahok dengan gubernur-gubernur sebelumnya, seperti Fauzi Bowo dan Sutiyoso. Menurut dia, ketika masih menjabat, kinerja mereka tak seperti Ahok yang konkrit.
"Wah okean sekarang dong, beda jauh dengan gubernur sebelumnyalah, dari segi penataannya, terus dia juga berhasil ingin mengerjakan kawasan ini, coba kalau gubernur lain, belum tentu mau kerja. Dulu itu sering banjir di sini, jadi dia (Ahok) rapikan," katanya.
Mantan Masinis KRL Jabodetabek tersebut memahami jika sebagian warga Bukit Duri nanti tak mau mendukung Ahok.
"Karena dia merasa digusur, dia orang kecewa. Mungkin warga Bukit Duri banyak yang tidak setuju dengan Ahok, karena dia (warga) merasa digusur dia-dia orang merasa kecewa," katanya.
Tetapi Nur dapat menerima kebijakan tersebut. Dia mengaku tidak sedih, meskipun menjadi korban penggusuran.
"Saya pribadi ya tidak merasa sakit hati, tidak merasa dirugikan, walaupun saya rugi ya. Sebab penertiban ini juga buat anak cucu kita nanti yang akan datang," tuturnya.
Berbeda dengan Ketua RT 9, Dadat Hendarin (61). Dadat mengatakan untuk sekarang belum bisa menentukan pilihan. Dia juga belum tahu siapa yang akan menang di antara Ahok, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Saya belum bisa menebak, visi misi dari tiga kandidat belum dipaparkan, makanya saya belum bisa pastikan, siapa yang akan menang nanti," katanya.
Terkait kebijakan penertiban pemukiman padat penduduk, Dadat setuju. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah datangnya penyakit yang kerab menyerang warga yang tinggal di bantaran kali
"Saya setuju sih, setuju saja penggusuran kemarin karena kesehatan di depan mata. Dulu mereka tinggal di ubin biasa, rumah dindingnya itu banyak yang pakai tripleks," katanya.
Berita Terkait
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Roasting Ayah Sendiri, Nicholas Sean Anak Ahok Viral Jualan 'Broken Home Cookies'
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
-
KPK Bakal Panggil Pihak Terkait Kasus Bank BJB, Termasuk Aura Kasih?
-
Jakarta Diguyur Hujan Deras Lagi: Puluhan RT di Jaksel Kembali Terendam, Petogogan Paling Parah
Terkini
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana
-
Geger! Bom Molotov Dilempar ke Sekolah di Kubu Raya
-
Prabowo 'Hardik' Negara Besar Soal Pembantaian, Pakar UMY Ungkap Target Spesifik di Baliknya!