Suara.com - Kebijakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menertibkan pemukiman kumuh di tepi sungai kerab diprotes warga dan organisasi masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi pro dan kontra.
Menjelang pilkada Jakarta tahun 2017, isu penggusuran menjadi peluru bagi lawan politiknya untuk menyerang Ahok. Seperti apa sebenarnya opini warga di daerah yang pernah digusur?
Wartawan Suara.com mendatangi pemukiman padat penduduk di Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang terletak di tepi Sungai Ciliwung, Selasa (18/10/2016) siang.
Ternyata sebagian warga yang tersentuh langsung kebijakan tersebut menyatakan masih mendukung Ahok.
Seperti dikatakan warga bernama Nur Mali (62). "Saya setuju Pak Ahok jadi gubernur lagi, karena kinerjanya jelas, dan teruskan lagi saja Pak Ahok, kalau kandidat yang lain kan belum tahu wataknya."
Nur kemudian membandingkan kinerja Ahok dengan gubernur-gubernur sebelumnya, seperti Fauzi Bowo dan Sutiyoso. Menurut dia, ketika masih menjabat, kinerja mereka tak seperti Ahok yang konkrit.
"Wah okean sekarang dong, beda jauh dengan gubernur sebelumnyalah, dari segi penataannya, terus dia juga berhasil ingin mengerjakan kawasan ini, coba kalau gubernur lain, belum tentu mau kerja. Dulu itu sering banjir di sini, jadi dia (Ahok) rapikan," katanya.
Mantan Masinis KRL Jabodetabek tersebut memahami jika sebagian warga Bukit Duri nanti tak mau mendukung Ahok.
"Karena dia merasa digusur, dia orang kecewa. Mungkin warga Bukit Duri banyak yang tidak setuju dengan Ahok, karena dia (warga) merasa digusur dia-dia orang merasa kecewa," katanya.
Tetapi Nur dapat menerima kebijakan tersebut. Dia mengaku tidak sedih, meskipun menjadi korban penggusuran.
"Saya pribadi ya tidak merasa sakit hati, tidak merasa dirugikan, walaupun saya rugi ya. Sebab penertiban ini juga buat anak cucu kita nanti yang akan datang," tuturnya.
Berbeda dengan Ketua RT 9, Dadat Hendarin (61). Dadat mengatakan untuk sekarang belum bisa menentukan pilihan. Dia juga belum tahu siapa yang akan menang di antara Ahok, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Saya belum bisa menebak, visi misi dari tiga kandidat belum dipaparkan, makanya saya belum bisa pastikan, siapa yang akan menang nanti," katanya.
Terkait kebijakan penertiban pemukiman padat penduduk, Dadat setuju. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah datangnya penyakit yang kerab menyerang warga yang tinggal di bantaran kali
"Saya setuju sih, setuju saja penggusuran kemarin karena kesehatan di depan mata. Dulu mereka tinggal di ubin biasa, rumah dindingnya itu banyak yang pakai tripleks," katanya.
Dadat mengatakan kebijakan pemerintah bukan tanpa solusi. Sebelum pemukiman kumuh digusur, pemerintah menyediakan rumah susun, antara lain di Rawa Bebek.
"Setiap saya tengok mereka, hari ini saja saya tidak ke sana. Sekarang mereka tinggal di rusunawa itu bahagia," katanya.
Dadat memuji kebijakan Ahok dalam menata kota.
"Kita lihat untuk penataannya sih Pak Ahok emang bagus," tuturnya.
Dadat hanya menyayangkan gaya komunikasi Ahok yang cenderung seperti arogan kepada masyarakat.
"Cuma nggak baiknya itu omongannya arogan. Seperti seperti lu gue, elu, gue. Kayak gitu, kan nggak bagus. Kita jadi pemimpin kok tunjukin sikap kasar kepada generasi muda sih, nggak pantas banget," katanya.
Terlepas dari gaya komunikasi Ahok, Dadat mengapresiasi kebijakan pemerintah. Sekarang, kata dia, banyak warga yang penghidupan mereka baik.
"Terimakasih kepada pemerintah Jakarta, Ahok, karena kurangnya kebanjiran, kesehatan dijamin, pendidikan juga sedikit kemajuan, kartu pintar jakarta, BPJS juga kita dapat," tuturnya. (Marselinus Kalis)
BERITA MENARIK LAINNYA
Sophia Latjuba Takjub Lihat Ahok Diserbu Warga Buat Foto Bareng
Kompaknya Sophia Latjuba dan Ahok, Naik Mobil Bareng
Tommy Soeharto Pindah ke Partai Berkarya, Golkar: Suka-suka
Penjelasan Jessica Soal Foto Selonjoran di Sel Polda akan Gempar
Ahok Ceritakan Ibu Hajah yang Selalu Membelanya
Ahok, Anies, Agus, Siapa yang Paling Meragukan Jadi Gubernur?
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi