Suara.com - Kebijakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menertibkan pemukiman kumuh di tepi sungai kerab diprotes warga dan organisasi masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi pro dan kontra.
Menjelang pilkada Jakarta tahun 2017, isu penggusuran menjadi peluru bagi lawan politiknya untuk menyerang Ahok. Seperti apa sebenarnya opini warga di daerah yang pernah digusur?
Wartawan Suara.com mendatangi pemukiman padat penduduk di Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang terletak di tepi Sungai Ciliwung, Selasa (18/10/2016) siang.
Ternyata sebagian warga yang tersentuh langsung kebijakan tersebut menyatakan masih mendukung Ahok.
Seperti dikatakan warga bernama Nur Mali (62). "Saya setuju Pak Ahok jadi gubernur lagi, karena kinerjanya jelas, dan teruskan lagi saja Pak Ahok, kalau kandidat yang lain kan belum tahu wataknya."
Nur kemudian membandingkan kinerja Ahok dengan gubernur-gubernur sebelumnya, seperti Fauzi Bowo dan Sutiyoso. Menurut dia, ketika masih menjabat, kinerja mereka tak seperti Ahok yang konkrit.
"Wah okean sekarang dong, beda jauh dengan gubernur sebelumnyalah, dari segi penataannya, terus dia juga berhasil ingin mengerjakan kawasan ini, coba kalau gubernur lain, belum tentu mau kerja. Dulu itu sering banjir di sini, jadi dia (Ahok) rapikan," katanya.
Mantan Masinis KRL Jabodetabek tersebut memahami jika sebagian warga Bukit Duri nanti tak mau mendukung Ahok.
"Karena dia merasa digusur, dia orang kecewa. Mungkin warga Bukit Duri banyak yang tidak setuju dengan Ahok, karena dia (warga) merasa digusur dia-dia orang merasa kecewa," katanya.
Tetapi Nur dapat menerima kebijakan tersebut. Dia mengaku tidak sedih, meskipun menjadi korban penggusuran.
"Saya pribadi ya tidak merasa sakit hati, tidak merasa dirugikan, walaupun saya rugi ya. Sebab penertiban ini juga buat anak cucu kita nanti yang akan datang," tuturnya.
Berbeda dengan Ketua RT 9, Dadat Hendarin (61). Dadat mengatakan untuk sekarang belum bisa menentukan pilihan. Dia juga belum tahu siapa yang akan menang di antara Ahok, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Saya belum bisa menebak, visi misi dari tiga kandidat belum dipaparkan, makanya saya belum bisa pastikan, siapa yang akan menang nanti," katanya.
Terkait kebijakan penertiban pemukiman padat penduduk, Dadat setuju. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah datangnya penyakit yang kerab menyerang warga yang tinggal di bantaran kali
"Saya setuju sih, setuju saja penggusuran kemarin karena kesehatan di depan mata. Dulu mereka tinggal di ubin biasa, rumah dindingnya itu banyak yang pakai tripleks," katanya.
Dadat mengatakan kebijakan pemerintah bukan tanpa solusi. Sebelum pemukiman kumuh digusur, pemerintah menyediakan rumah susun, antara lain di Rawa Bebek.
"Setiap saya tengok mereka, hari ini saja saya tidak ke sana. Sekarang mereka tinggal di rusunawa itu bahagia," katanya.
Dadat memuji kebijakan Ahok dalam menata kota.
"Kita lihat untuk penataannya sih Pak Ahok emang bagus," tuturnya.
Dadat hanya menyayangkan gaya komunikasi Ahok yang cenderung seperti arogan kepada masyarakat.
"Cuma nggak baiknya itu omongannya arogan. Seperti seperti lu gue, elu, gue. Kayak gitu, kan nggak bagus. Kita jadi pemimpin kok tunjukin sikap kasar kepada generasi muda sih, nggak pantas banget," katanya.
Terlepas dari gaya komunikasi Ahok, Dadat mengapresiasi kebijakan pemerintah. Sekarang, kata dia, banyak warga yang penghidupan mereka baik.
"Terimakasih kepada pemerintah Jakarta, Ahok, karena kurangnya kebanjiran, kesehatan dijamin, pendidikan juga sedikit kemajuan, kartu pintar jakarta, BPJS juga kita dapat," tuturnya. (Marselinus Kalis)
BERITA MENARIK LAINNYA
Sophia Latjuba Takjub Lihat Ahok Diserbu Warga Buat Foto Bareng
Kompaknya Sophia Latjuba dan Ahok, Naik Mobil Bareng
Tommy Soeharto Pindah ke Partai Berkarya, Golkar: Suka-suka
Penjelasan Jessica Soal Foto Selonjoran di Sel Polda akan Gempar
Ahok Ceritakan Ibu Hajah yang Selalu Membelanya
Ahok, Anies, Agus, Siapa yang Paling Meragukan Jadi Gubernur?
Berita Terkait
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Roasting Ayah Sendiri, Nicholas Sean Anak Ahok Viral Jualan 'Broken Home Cookies'
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
Terkini
-
Tak Mau Ingkari Putusan Munas Golkar, Bahlil Tegaskan Bakal Dukung Prabowo-Gibran hingga Selesai
-
Waketum PAN Ingin Prabowo Dipasangkan Dengan Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Doa Saja
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Dari Dua Kali Jadi Sekali? MBG Lansia Berpotensi Ikut Skema Rp10 Ribu per Porsi
-
Soal Prabowo Dua Periode, Dasco: Kita Lihat Kepuasaan Masyarakat pada Program Periode Pertama
-
Prabowo Kumpulkan Pengurus hingga Anggota DPR Fraksi Gerindra di Kertanegara Nanti Malam, Ada Apa?
-
Bahlil Ancam Ganti Pengurus Golkar yang Tidak Perform: Ibarat Futsal, Siap-siap Ditarik Keluar!
-
Bukan Cuma Wakil, KPK Juga Amankan Ketua PN Depok dalam OTT Semalam
-
Tak Masuk Kerja Berhari-hari, PPPK Rumah Sakit Ditemukan Tewas, Polisi: Jasad Mulai Menghitam
-
Bendera Gerindra Masih Mejeng di Flyover Jakarta, Satpol PP DKI: Berizin hingga 8 Februari