Suara.com - Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan saat ini pemerintah tengah mencari keberadaan dokumen laporan tim pencari fakta kasus aktivis HAM Munir Said Thalib. Dia meminta masyarakat bersabar.
"Masa bolak-balik dijelasin tiap hari. Kan sudah ada proses pencariannya. Ya tunggu saja," kata Wiranto usai menghadiri ulang tahun HUT ketujuh Fraksi Hanura di DPR, Rabu (19/10/2016).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung M. Prasetyo untuk mencari hasil kerja TPF. Jokowi mengatakan temuan TPF selama ini tidak pernah disimpan di Kementerian Sekretaris Negara.
"Sudah saya perintahkan kepada jaksa agung untuk mencari dan melihat di mana hasil TPF itu," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/10/2016).
Jaksa Agung Prasetyo mengatakan akan menelusurinya. Kejaksaan Agung, katanya, belum pernah menerima hasil temuan tersebut.
"Presiden meminta untuk menelusuri, kami akan lakukan. Yang pasti kami akan telusuri di mana dokumen tersebut," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kamis (13/10/2016).
Keberadaan dokumen TPF tak diketahui setelah Komisi Informasi Publik mengabulkan gugatan Kontras dan LBH Jakarta serta keluarga Munir, Senin (10/10/2016). KIP memerintahkan agar dokumen tersebut dibuka. Mereka menggugat agar pemerintah membuka data laporan akhir TPF ke publik. Tujuannya supaya kasus tersebut dibongkar dan otak pembunuh Munir diadili.
Kementerian Sekretaris Negara menyatakan tidak tahu keberadaan laporan akhir TPF kasus Munir.
"Perlu kami sampaikan, bahwa Kemensetneg tidak memiliki, menguasai dan mengetahui keberadaan laporan TPF meninggalnya Munir," kata Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kemensetneg Masrokhan dalam siaran pers, Selasa (11/10/2016).
Berita Terkait
-
Racun di Atas Awan: Mengenang Kembali Tragedi Pembunuhan Munir di September Hitam
-
Geruduk Komnas HAM, KASUM Tuntut Pembunuhan Munir Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM Berat!
-
Kasus Munir Mati Suri di Tangan Komnas HAM, Aktivis: Laporannya Entah ke Mana!
-
Pembunuhan Munir Tak Kunjung Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Dinilai Lakukan Impunitas!
-
Masih Gelap, Dua Dekade Munir Diracun di Udara, Amnesty International: Padahal Masih Ada Peluang Hukum
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT