Suara.com - Belakangan, calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diserang isu agama gara-gara mengutip ayat Al Quran.
Tapi, relawan Teman Ahok tak khawatir isu tersebut mampu menjegal langkah Ahok memenangkan pilkada Jakarta periode 2017-2022.
Salah satu pengurus organisasi Teman Ahok, Richard, mengakui memang seharusnya Ahok jangan menyinggung masalah agama selama persiapan pilkada agar tak dijadikan serangan balik.
“Memang sebaiknya Pak Ahok tidak menggunakan ayat-ayat suci Al Quran, terutama itu bukan dari agamanya Pak Ahok juga. Ketika Pak Ahok bicara yang benar saja kadang dipermasalahkan, apalagi ini ngomong suatu hal yang abu-abu,” kata Richard kepada Suara.com di markas besar Teman Ahok, Graha Pejaten, Jalan Pejaten Raya, Jakarta Selatan.
Apakah Teman Ahok memiliki kekhawatiran nanti Ahok menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama yang kini sedang ditangani Bareskrim Polri?
“Nggaklah, kan polisi juga bukan orang bodoh, maksudnya nggak ada yang salah dari hal itu. Lihatlah segala sesuatu dari semua sisi jangan sisi jeleknya saja, toh yang ngeshare video itu pertamakali juga sudah mengaku salah dan meminta maaf, Pak Ahok pun juga sudah meminta maaf kan,” katanya.
Teman Ahok meyakini ada kepentingan politik di balik isu agama. Richard berharap janganlah mengedepankan isu agama, tapi adu program saja.
“Pasti ada, dari awal yang namanya kasus SARA kan hal yang selalu ramai dibicarakan. Bahkan sejak pilkada 2012 juga, Pak Jokowi aja yang orang Jawa dan muslim gitu masih juga kena fitnah kan dulu, apalagi ini gitu kan yang non muslim dan berasal dari kaum minoritas,” kata Richard.
Teman Ahok, kata Richard, sama sekali tidak memiliki kekhawatiran terhadap nasib Ahok.
“Tidak ada, kami hanya berharap Pak Ahok cuma satu putaran aja supaya cutinya nggak lama-lama gitu aja sih,” tuturnya. (Indriana Shinta Tamara)
BERITA MENARIK LAINNYA:
Kisah Hidup Pemuda Unggah Blue Film di Videotron Diceritakan Ortu
MUI Klarifikasi Sikap terhadap Kasus Ahok Soal Al Maidah
Gantikan Ahok, Sumarsono Janji Tak Tiru Gaya Marah-marah
Sejuta Warga Jakarta yang Dulu Dukung Ahok Independen, Apa Kabar?
Berita Terkait
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Roasting Ayah Sendiri, Nicholas Sean Anak Ahok Viral Jualan 'Broken Home Cookies'
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS