Sumarsono Jadi Plt Gubernur DKI Jakarta
Baca 10 detik
Pelaksana tugas Gubernur Jakarta Sumarsono mengimbau umat Islam yang akan demonstrasi pada Jumat (4/11/2016) nanti jangan anarkis. Sumarsono menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi, tetapi tetap harus menghormati aturan.
"Demokrasi itu bagian dari instrumen demokrasi. itu boleh dan sah selama tidak anarkis. Sebagai kepala daerah tentunya saya juga mengimbau supaya itu tidak anarkis bisa berlangsung tertib," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Kepada PNS, Sumarsono meminta tetap masuk kerja pada 4 November. Sumarsono mengatakan demonstrasi merupakan peristiwa biasa dan tidak boleh jadi alasan untuk tidak masuk kerja, mengingat PNS merupakan pelayan masyarakat.
"Demokrasi itu bagian dari instrumen demokrasi. itu boleh dan sah selama tidak anarkis. Sebagai kepala daerah tentunya saya juga mengimbau supaya itu tidak anarkis bisa berlangsung tertib," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Kepada PNS, Sumarsono meminta tetap masuk kerja pada 4 November. Sumarsono mengatakan demonstrasi merupakan peristiwa biasa dan tidak boleh jadi alasan untuk tidak masuk kerja, mengingat PNS merupakan pelayan masyarakat.
"Jadi PNS kerja seperti biasanya masing-masing tidak ada kemudian lantas berhenti, karena apapun juga tugas kami birokrasi ini netral. Birokrasi secara profesional tugasnya melayani publik. Pelayanan publik nggak boleh berjalan hanya karena demokrasi. Saya kira itu inti penegasan saya," katanya.
Sumarsono mengatakan semua PNS harus tetap bekerja sesuai dengan kewajiban.
"Tidak ada perintah saya untuk pulang dipercepat, semua sesuai schedule yang ada, kalau perlu lembur karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran,"Tutur Soni.
Sumarsono mengatakan semua PNS harus tetap bekerja sesuai dengan kewajiban.
"Tidak ada perintah saya untuk pulang dipercepat, semua sesuai schedule yang ada, kalau perlu lembur karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran,"Tutur Soni.
Sumarsono mengingatkan PNS harus netral dan tidak boleh ikut-ikutan demo 4 November. Jika ketahuan ada yang tidak masuk kerja demi ikut demonstrasi, Sumarsono mengatakan mereka bisa kena sanksi, bahkan dipecat.
"PNS ikut demo berarti otomatis dia nggak tahu posisi sebagai PNS. Ada dua kemungkinan, anak ini emang nggak paham dan nggak layak jadi PNS, yang kedua memang perlu diberikan sanksi hingga pemecatan," kata dia.
"PNS ikut demo berarti otomatis dia nggak tahu posisi sebagai PNS. Ada dua kemungkinan, anak ini emang nggak paham dan nggak layak jadi PNS, yang kedua memang perlu diberikan sanksi hingga pemecatan," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Sejarah Bakal Berakhir! Kementerian BUMN di Ambang Dilebur ke Danantara, Istana-DPR Beri Sinyal Kuat
-
Wali Kota Prabumulih Langgar Aturan Buntut Copot Kepsek SMPN 1, Ini Sanksi dari Kemendagri
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
Wali Kota Prabumulih Beri Hadiah Motor Listrik ke Kepsek SMPN 1, Auto Dinyinyiri Warganet
-
Pemerintah Akui Ada Kemungkinan Kementerian BUMN Dilebur dengan Danantara, Tapi...
-
Prabowo Bersiap Naikkan Gaji ASN hingga TNI/Polri, Guru dan Nakes Jadi Prioritas Utama
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
-
Geger di India, Wabah Amoeba Pemakan Otak Renggut Nyawa Bayi hingga Lansia
-
Tepis Kabar Rektor IPB Arif Satria Bakal Dilantik Jadi Kepala BRIN, Mensesneg: Belum Ada Hari Ini
-
Alasan Kuat Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN: Beliau COO Danantara