Sumarsono Jadi Plt Gubernur DKI Jakarta
Pelaksana tugas Gubernur Jakarta Sumarsono mengimbau umat Islam yang akan demonstrasi pada Jumat (4/11/2016) nanti jangan anarkis. Sumarsono menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi, tetapi tetap harus menghormati aturan.
"Demokrasi itu bagian dari instrumen demokrasi. itu boleh dan sah selama tidak anarkis. Sebagai kepala daerah tentunya saya juga mengimbau supaya itu tidak anarkis bisa berlangsung tertib," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Kepada PNS, Sumarsono meminta tetap masuk kerja pada 4 November. Sumarsono mengatakan demonstrasi merupakan peristiwa biasa dan tidak boleh jadi alasan untuk tidak masuk kerja, mengingat PNS merupakan pelayan masyarakat.
"Demokrasi itu bagian dari instrumen demokrasi. itu boleh dan sah selama tidak anarkis. Sebagai kepala daerah tentunya saya juga mengimbau supaya itu tidak anarkis bisa berlangsung tertib," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Kepada PNS, Sumarsono meminta tetap masuk kerja pada 4 November. Sumarsono mengatakan demonstrasi merupakan peristiwa biasa dan tidak boleh jadi alasan untuk tidak masuk kerja, mengingat PNS merupakan pelayan masyarakat.
"Jadi PNS kerja seperti biasanya masing-masing tidak ada kemudian lantas berhenti, karena apapun juga tugas kami birokrasi ini netral. Birokrasi secara profesional tugasnya melayani publik. Pelayanan publik nggak boleh berjalan hanya karena demokrasi. Saya kira itu inti penegasan saya," katanya.
Sumarsono mengatakan semua PNS harus tetap bekerja sesuai dengan kewajiban.
"Tidak ada perintah saya untuk pulang dipercepat, semua sesuai schedule yang ada, kalau perlu lembur karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran,"Tutur Soni.
Sumarsono mengatakan semua PNS harus tetap bekerja sesuai dengan kewajiban.
"Tidak ada perintah saya untuk pulang dipercepat, semua sesuai schedule yang ada, kalau perlu lembur karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran,"Tutur Soni.
Sumarsono mengingatkan PNS harus netral dan tidak boleh ikut-ikutan demo 4 November. Jika ketahuan ada yang tidak masuk kerja demi ikut demonstrasi, Sumarsono mengatakan mereka bisa kena sanksi, bahkan dipecat.
"PNS ikut demo berarti otomatis dia nggak tahu posisi sebagai PNS. Ada dua kemungkinan, anak ini emang nggak paham dan nggak layak jadi PNS, yang kedua memang perlu diberikan sanksi hingga pemecatan," kata dia.
"PNS ikut demo berarti otomatis dia nggak tahu posisi sebagai PNS. Ada dua kemungkinan, anak ini emang nggak paham dan nggak layak jadi PNS, yang kedua memang perlu diberikan sanksi hingga pemecatan," kata dia.
Suara.com - BERITA MENARIK LAINNYA:
Warga Jakarta Bicara Soal Demo 4 November, Sikap Mereka Keren
Demo 4 November, Fadli Zon: Jokowi Jangan Kabur, Harus di Istana
Merinding, Bawa Mayat Pakai Taksi, Potong 13 Bagian di Toilet
Mega: Ini Abad 21, Pilih Pemimpin karena Agama, Nggak Lucu Lagi
Komentar
Berita Terkait
-
Bentrokan Matraman Jangan Dibawa ke Isu SARA, Pramono Anung: Jakarta Kota Terbuka!
-
Di Ujung Tahta Pajajaran: Tragedi dan Intrik Politik di Akhir Kekuasaan
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama
-
28 Tahun Berlalu, Luka Mei 1998 Kembali Disuarakan Lewat Lagu
-
Bayi 3 Bulan di OKU Terbaring di ICU, 11 Hari Setelah Diduga Dianiaya Ayah Kandung