Sumarsono Jadi Plt Gubernur DKI Jakarta
Pelaksana tugas Gubernur Jakarta Sumarsono mengimbau umat Islam yang akan demonstrasi pada Jumat (4/11/2016) nanti jangan anarkis. Sumarsono menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi, tetapi tetap harus menghormati aturan.
"Demokrasi itu bagian dari instrumen demokrasi. itu boleh dan sah selama tidak anarkis. Sebagai kepala daerah tentunya saya juga mengimbau supaya itu tidak anarkis bisa berlangsung tertib," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Kepada PNS, Sumarsono meminta tetap masuk kerja pada 4 November. Sumarsono mengatakan demonstrasi merupakan peristiwa biasa dan tidak boleh jadi alasan untuk tidak masuk kerja, mengingat PNS merupakan pelayan masyarakat.
"Demokrasi itu bagian dari instrumen demokrasi. itu boleh dan sah selama tidak anarkis. Sebagai kepala daerah tentunya saya juga mengimbau supaya itu tidak anarkis bisa berlangsung tertib," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Kepada PNS, Sumarsono meminta tetap masuk kerja pada 4 November. Sumarsono mengatakan demonstrasi merupakan peristiwa biasa dan tidak boleh jadi alasan untuk tidak masuk kerja, mengingat PNS merupakan pelayan masyarakat.
"Jadi PNS kerja seperti biasanya masing-masing tidak ada kemudian lantas berhenti, karena apapun juga tugas kami birokrasi ini netral. Birokrasi secara profesional tugasnya melayani publik. Pelayanan publik nggak boleh berjalan hanya karena demokrasi. Saya kira itu inti penegasan saya," katanya.
Sumarsono mengatakan semua PNS harus tetap bekerja sesuai dengan kewajiban.
"Tidak ada perintah saya untuk pulang dipercepat, semua sesuai schedule yang ada, kalau perlu lembur karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran,"Tutur Soni.
Sumarsono mengatakan semua PNS harus tetap bekerja sesuai dengan kewajiban.
"Tidak ada perintah saya untuk pulang dipercepat, semua sesuai schedule yang ada, kalau perlu lembur karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran,"Tutur Soni.
Sumarsono mengingatkan PNS harus netral dan tidak boleh ikut-ikutan demo 4 November. Jika ketahuan ada yang tidak masuk kerja demi ikut demonstrasi, Sumarsono mengatakan mereka bisa kena sanksi, bahkan dipecat.
"PNS ikut demo berarti otomatis dia nggak tahu posisi sebagai PNS. Ada dua kemungkinan, anak ini emang nggak paham dan nggak layak jadi PNS, yang kedua memang perlu diberikan sanksi hingga pemecatan," kata dia.
"PNS ikut demo berarti otomatis dia nggak tahu posisi sebagai PNS. Ada dua kemungkinan, anak ini emang nggak paham dan nggak layak jadi PNS, yang kedua memang perlu diberikan sanksi hingga pemecatan," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Gagal Total di Timnas Indonesia, Kluivert Diincar Juara Liga Champions 4 Kali
-
Rupiah Tembus Rp 16.700 tapi Ada Kabar Baik dari Dalam Negeri
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Naik!
-
IHSG Berpeluang Menguat Hari Ini, Harga Saham INET dan BUVA Kembali Naik?
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
Terkini
-
Panduan Lengkap Daftar Antrian Pangan Bersubsidi Pasar Jaya 2025: Syarat dan Caranya
-
Indonesia Gebrak Panggung Dunia di COP30 Brasil, Siap Pimpin Pasar Karbon Global
-
KPK Bongkar Modus Suap Bupati Ponorogo: Isu Rotasi Jabatan Jadi 'Mesin ATM' Pejabat Resah
-
Anggaran Perbaikan Gizi Bayi dan Ibu Hamil Diduga Dikorupsi, KPK Buka Suara
-
Teken MoU dengan ICVCM, Menhut Janji Pasar Karbon Tak Rugikan Masyarakat Adat
-
Jejak Jenderal Sarwo Edhie: Kakek AHY Penumpas G30S yang Kini Jadi Pahlawan Nasional
-
Geledah Kantor Gubernur Riau! KPK Sita Bukti Penting Dokumen Anggaran 2025
-
MUI DKI Mau Standarisasi Guru Ngaji, Ketua DPRD Bilang Begini
-
Usai Rumah Dinas Abdul Wahid dan 2 Anak Buahnya, KPK Geledah Kantor Gubernur Riau, Ini yang Disita
-
Pelaku Ledakan SMAN 72 Belajar Rakit Bom dari Internet, Kerap Akses Konten Kekerasan di Situs Gelap