Suara.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menilai kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melebar. Isu tersebut kini dimanfaatkan kelompok politik tertentu untuk menciptakan keresahan.
"Isu yang menyangkut peristiwa gubernur DKI tentang pernyataannya di Pulau Seribu, kemudian berkembang menjadi tidak menentu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik, pilkada. Tapi dikaitkan dengan berbagai masalah kemudian menjadi tidak proporsional dan diluar konteks sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu, menimbulkan hiruk pikuk," kata Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor Presiden Joko Widodo, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Dia berharap kasus dugaan penistaan agama diserahkan penanganannya kepada polisi agar diselesaikan secara proporsional.
Dan dalam penanganan kasus tersebut, kata Ma'ruf, Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi.
"Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini," ujar dia.
Mengenai rencana demonstrasi yang dilakukan sejumlah ormas Islam pada Jumat (4/11/2016) di Jakarta, Ma'ruf berharap berlangsung dengan damai.
Dia mengimbau umat yang ikut demonstrasi agar jangan terprovokasi untuk melakukan anarkis.
"Kami juga sepakat dengan apa yang diimbau Presiden supaya demonstrasi dilakukan dengan damai, tidak anarkis," tutur dia.
Dia juga meminta kepada semua pasangan calon kepala daerah bersikap sportif, siap menerima hasil pemilihan, serta berperan aktif menjaga ketentraman.
"Masing-masing calon supaya siap untuk menang maupun kalah, sehingga apabila sudah selesai, tidak ada lagi konflik yang terjadi," kata dia.
Beberapa saat yang lalu, Presiden Jokowi mengundang pimpinan MUI, PBNU, dan PP Muhammadiyah untuk bicara dan bersama-sama menjaga kedamaian.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Warga Jakarta Bicara Soal Demo 4 November, Sikap Mereka Keren
Demo 4 November, Fadli Zon: Jokowi Jangan Kabur, Harus di Istana
Merinding, Bawa Mayat Pakai Taksi, Potong 13 Bagian di Toilet
Mega: Ini Abad 21, Pilih Pemimpin karena Agama, Nggak Lucu Lagi
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo