Suara.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menilai kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melebar. Isu tersebut kini dimanfaatkan kelompok politik tertentu untuk menciptakan keresahan.
"Isu yang menyangkut peristiwa gubernur DKI tentang pernyataannya di Pulau Seribu, kemudian berkembang menjadi tidak menentu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik, pilkada. Tapi dikaitkan dengan berbagai masalah kemudian menjadi tidak proporsional dan diluar konteks sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu, menimbulkan hiruk pikuk," kata Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor Presiden Joko Widodo, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Dia berharap kasus dugaan penistaan agama diserahkan penanganannya kepada polisi agar diselesaikan secara proporsional.
Dan dalam penanganan kasus tersebut, kata Ma'ruf, Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi.
"Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini," ujar dia.
Mengenai rencana demonstrasi yang dilakukan sejumlah ormas Islam pada Jumat (4/11/2016) di Jakarta, Ma'ruf berharap berlangsung dengan damai.
Dia mengimbau umat yang ikut demonstrasi agar jangan terprovokasi untuk melakukan anarkis.
"Kami juga sepakat dengan apa yang diimbau Presiden supaya demonstrasi dilakukan dengan damai, tidak anarkis," tutur dia.
Dia juga meminta kepada semua pasangan calon kepala daerah bersikap sportif, siap menerima hasil pemilihan, serta berperan aktif menjaga ketentraman.
"Masing-masing calon supaya siap untuk menang maupun kalah, sehingga apabila sudah selesai, tidak ada lagi konflik yang terjadi," kata dia.
Beberapa saat yang lalu, Presiden Jokowi mengundang pimpinan MUI, PBNU, dan PP Muhammadiyah untuk bicara dan bersama-sama menjaga kedamaian.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Warga Jakarta Bicara Soal Demo 4 November, Sikap Mereka Keren
Demo 4 November, Fadli Zon: Jokowi Jangan Kabur, Harus di Istana
Merinding, Bawa Mayat Pakai Taksi, Potong 13 Bagian di Toilet
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- 6 Mobil Terbaik untuk Lansia: Fitur Canggih, Keamanan dan Kenyamanan Optimal
- 10 Mobil Mini Bekas 50 Jutaan untuk Anak Muda, Sporty dan Mudah Dikendarai
- 5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah yang Cocok untuk Multitasking dan Berbagai Kebutuhan
- 6 Motor Paling Nyaman untuk Boncengan, Cocok buat Jalan Jauh Maupun Harian
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
Pilihan
-
OJK Lapor Bunga Kredit Perbankan Sudah Turun, Cek Rinciannya
-
Profil PT Abadi Lestari Indonesia (RLCO): Saham IPO, Keuangan, dan Prospek Bisnis
-
Profil Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
-
Potret Victor Hartono Bos Como 1907 Bawa 52 Orang ke Italia Nonton Juventus
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
Terkini
-
KPK Tunggu 3 Perkara yang Diduga Jadi Sumber TPPU SYL
-
Gus Ipul Benarkan Penasihat Khusus Ketum PBNU Dicopot Imbas Isu Zionisme
-
Tepis Narasi di Medsos, KPK Tunjukkan Perbandingan Kapal ASDP dengan Kapal Tua PT JN
-
Alibi Bangkai Anjing Terkuak, Polisi Bongkar Cara Ayah Tiri Tipu Saksi untuk Buang Jasad Alvaro
-
Hasil Riset Sebut Penerimaan Publik Terhadap Program Kemendikdasmen Sangat Tinggi, Ini Paparannya
-
Bawa Misi Pendidikan Vokasi, Gubernur Pramono Bidik Kerja Sama dengan Siemens di Jerman
-
KPK Buka Peluang Periksa Menkes Budi Gunadi Terkait Kasus RSUD Koltim, Ada Aliran Dana?
-
Pura-pura BAB, Pembunuh Bocah Alvaro Gantung Diri Pakai Celana Panjang di Ruang Konseling Polres
-
Dana Pemda Rp203 Triliun Mengendap di Bank, Begini Penjelasan Mendagri Tito ke Prabowo
-
Prabowo Perintahkan Audit Kematian Ibu Hamil di Papua, Aktivis Sebut Kasus Femisida