Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Istana Merdeka, siang tadi, untuk membahas masalah dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur (nonaktif) Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan isu demonstrasi ormas Islam pada Jumat (4/11/2016).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi bersama para ulama sepakat untuk bersama menjaga ketentraman dan keutuhan bangsa.
"Pertemuan tadi, Bapak Presiden menekankan adanya suatu proses ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah. Sehingga pertemuan jadi mengisyaratkan adanya suatu kebersamaan dari semua yang hadir untuk merawat, menjaga warisan dari para pendahulu kita berupa negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai elemen elemen pendukungnya," kata Wiranto kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Wiranto memastikan kasus Ahok yang sekarang sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri tengah diproses secara hukum.
Bahkan, sebelum diproses, kata Wiranto, Ahok berinisiatif untuk memberikan keterangan ke Bareskrim.
"Kapolri sudah melaporkan bahwa sudah dilakukan dan sedang berjalan proses mengenai kasus yang menyangkut yang diduga oleh publik mengenai soal ucapan gubernur DKI di Pulau Seribu beberapa waktu lalu dianggap sebagai satu penistaan terhadap agama. Bahkan sebelum diproses, belum dipanggil, gubernur sudah minta diperiksa dan datang sendiri ke kepolisian. Namun, tentunya ada tahapan- tahapan, sementara sekarang ini sedang dipakai kesaksian dan semuanya tentu nanti menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk menilai, menakar, dan memberikan suatu kepastian hukum atas apa yang dilakukan oleh gubernur itu," ujar dia.
Terkait dengan rencana demo 4 November, Wiranto mengimbau masyarakat tetap mengedepankan perdamaian.
"Demo tanggal 4 November memang tidak dilarang karena itu merupakan hak menyampaikan pendapat di muka umum yang dilindungi undang-undang atau diatur UU, tapi peraturan yang jelas jumlahnya berapa, setiap 100 orang ada yang memimpin, atributnya apa, temanya apa, dan diharapkan setelah jam 06.00 WIB sore ya bubar karena aturannya begitu, sehingga tidak meresahkan masyarakat. Kalau demonstrasi tapi justru mengganggu kebebasan orang lain berarti itu sudah langkah-langkah yang masalah, kebebasan boleh tapi kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain," kata Wiranto.
Wiranto berharap masyarakat tetap tenang.
"Sekali lagi kita mengharapkan semuanya tenang, ayo kita jalani satu kehidupan yang damai, elegan dan bermartabat," kata dia.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Warga Jakarta Bicara Soal Demo 4 November, Sikap Mereka Keren
Demo 4 November, Fadli Zon: Jokowi Jangan Kabur, Harus di Istana
Merinding, Bawa Mayat Pakai Taksi, Potong 13 Bagian di Toilet
Mega: Ini Abad 21, Pilih Pemimpin karena Agama, Nggak Lucu Lagi
Berita Terkait
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Roy Suryo dan Dokter Tifa Resmi Dilimpahkan ke Kejari Jaksel
-
Suasana Cair! Kaesang Guyon soal Foto Jokowi Rakorwil PSI Kaltim
-
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Resmi Ditahan Polda Metro
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!