Suara.com - Peneliti terorisme Sidney Jones menilai menilai langkah Presiden Joko Widodo mengundang para tokoh agama ke Istana untuk merespon masalah berbau agama terlambat. Hari ini, Jokowi mengundang tokoh PBNU, MUI, dan Muhammadiyah untuk menyikapi rencana aksi demonstrasi yang dilakukan ormas Islam pada Jumat (4/11/2016).
"Kenapa baru sekarang para ulama diundang Presiden untuk mendamaikan usaha ini. Padahal jelas, sejak awal kampanye ada unsur yang ingin memanfaatkan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) bukan orang Islam untuk kampanye, saat Ahok mengganti Jokowi sebagai gubernur ada demo FPI dan sebagainya," kata Sidney di Wahid Institute, Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016).
Sidney Jones mengatakan isu agama untuk menyerang Ahok sudah lama terjadi, bahkan jauh sebelum Ahok membuat pernyataan kontroversial di Kepulauan Seribu.
"Banyak orang yang memanfaatkan isu agama untuk menjatuhkan Ahok. Kenapa politisi di sini, kelompok seperti FPI dan ormas garis keras lain untuk menguasai politik. Mereka melihat ada bahaya bahwa dibiarkan, kenapa tidak ada usaha untuk memanggil ulama seperti NU untuk mendinginkan suasana," katanya.
Menurut Sidney Jones akibat Kepala Negara terlambat melibatkan tokoh agama, keadaan menjadi runyam.
Sindey Jones mengaku sudah mendeteksi tokoh garis keras, seperti Abu Jibril, sudah mulai berhubungan dengan ormas garis keras di Indonesia.
"Dengan suasana yang sekarang hangat, ada orang yang memanfaatkannya. Abu Jibril yang anaknya tewas dalam pertempuran di Suriah, paling sedikit sudah ada hubungan mereka dengan ormas garis keras di Indonesia. Ada juga seruan yang ingin membuat rusuh pada 4 November," kata Sidney.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Warga Jakarta Bicara Soal Demo 4 November, Sikap Mereka Keren
Demo 4 November, Fadli Zon: Jokowi Jangan Kabur, Harus di Istana
Merinding, Bawa Mayat Pakai Taksi, Potong 13 Bagian di Toilet
Mega: Ini Abad 21, Pilih Pemimpin karena Agama, Nggak Lucu Lagi
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN