Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan apabila nantinya ada kelebihan dari dana kampanye yang dikumpulkan maka akan dikembalikan kepada negara.
Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Basuki dalam acara Peluncuran Program Penggalangan Dana Kampanye bertema "Kampanye Rakyat" di Rumah Lembang, Jalan Lembang Nomor 25 Menteng, Jakarta Pusat.
"Saya targetkan dana kampanye bisa terkumpul sekitar Rp50 miliar sampai Rp80 miliar. Tapi kalau ternyata lebih, akan saya kembalikan ke negara, karena itu uang rakyat," kata Basuki.
Lagi pula, menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, kegiatan kampanye yang dilakukannya tidak membutuhkan dana yang sangat besar karena pihaknya sudah membuat penghitungan terlebih dahulu.
"Kami tidak bikin spanduk, tidak cetak selebaran, tidak bikin pertemuan yang sampai keluar uang banyak. Kalau blusukan juga tidak pakai uang, karena kami sudah punya data berapa banyak warga yang benar-benar membutuhkan," ujar Ahok.
Lebih lanjut, calon gubernur nomor urut dua itu mengungkapkan penggalangan dana tersebut bertujuan mengajak warga Jakarta untuk bersama-sama berpartisipasi dalam kampanye secara aktif dan sukarela.
"Intinya, melalui program ini, kami ingin membuktikan bahwa dana kampanye kami dikumpulkan secara transparan dan bertanggung jawab. Ini dari rakyat untuk rakyat," ungkap Ahok.
Cara paling mudah untuk berpartisipasi dalam program tersebut, yakni melalui kontribusi individu atau memberikan sumbangan mulai dari Rp10.000 hingga maksimal Rp75 juta. Sedangkan bagi organisasi berbadan hukum, besaran nilai sumbangan maksimal Rp750 juta.
Aturan mengenai besaran sumbangan itu mengikuti ketentuan batas maksimal sumbangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Donasi dapat dilakukan via internet (online) melalui situs www.ahokdjarot.id atau secara tunai melalui kantor cabang BCA di seluruh wilayah Indonesia.
Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 berlangsung mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Sedangkan hari pemilihan akan jatuh pada 15 Februari 2017.
Terdapat tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang terdaftar dalam Piklada DKI 2017, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
Terkini
-
Belum Ada Satupun Tersangka, KPK Usut Aliran Duit 'Panas' Bos Biro Haji ke Pejabat Kemenag
-
Viral Didi Lionrich Nilai Jabatan Jokowi di Bloomberg Tak Penting: Cuma 2-3 Hari Doang
-
KSP Qodari Ungkap 99% Dapur MBG Tanpa SLHS, Cuma 34 dari 8.583 yang Punya Izin Laik Higiene
-
6 Fakta Bloomberg New Economy, Panggung Baru Jokowi Bersama Para Pemimpin Top Dunia
-
2 Kali Diperiksa Kasus DJKA Kemenhub, Sepenting Apa KPK Korek Keterangan Bupati Pati Sudewo?
-
Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
-
Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia Sangat Kuat
-
Efek Domino Korupsi Haji, KPK Ancam 'Sikat' Biro Travel di Luar Jawa
-
Dasco Terima 9 Tuntutan Kaum Tani soal Redistribusi Tanah yang Berkeadilan
-
Jemaah Antre Puluhan Tahun, Kuota Haji Ternyata Bisa Dibeli Tanpa Izin?