Suara.com - Pengamat terorisme Nasir Abbas meminta aparat keamanan tetap waspada rencana aksi ormas Islam pada Jumat (4/11/2016) di Jakarta nanti. Sebab, menurut mantan pemimpin teroris Asia Tenggara ini bisa aksi tersebut dimanfaatkan teroris jihad.
"Segala kemungkinan harus dipertimbangkan. Kita harus waspada akan ada niat jahat dan mencari kesempatan. Kalau bicara kemungkinan, bisa saja itu terjadi," kata Nasir dalam diskusi di Wahid Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016).
Mantan anggota Jamaah Islamiyah menambahkan indikasi menyusupnya teroris dalam rencana aksi tersebut dapat dilihat dari hubungan tokoh di Suriah dengan tokoh di Indonesia saat ini.
Nasir mengatakan saat ini foto Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditemukan di Suriah.
"Itu karena ada orang Indonesia di sana yang berkomunikasi dengan orang di sini. Atau orang Indonesia di sana yang memonitor perkembangan apapun berita yang ada di Indonesia sehingga mereka ikut menyebarkan teror dengan cara itu," katanya.
Menurut Nasir momen menghangatnya situasi jelang pilkada Jakarta bisa saja dipakai teroris untuk menunjukkan eksistensi mereka.
"Satu, saya bisa menyatakan kalau ini untuk menunjukkan eksistensi mereka bahwa mereka eksis bersama umat Islam untuk menghadapi Ahok sebagai musuh. Karena mereka meyakini pemimpin bukan Islam itu sebagai musuh. Dari pihak Suriah bahwa ada harapan mereka bersama menentang pemimpin yang beragama bukan Islam. Itu yang mereka harapkan." kata Nasir.
Nasir membaca momen pilkada Jakarta bisa digunakan untuk merekrut pengikut baru bagi kelompok teroris.
"Bagi mereka, tadi saya bilang. Mereka hanya menggalang simpati (dari Suriah). Ini secara tidak langsung ada perekrutan bahwa orang-orang jadi terkontaminasi dengan paham pengkafiran dan permusuhan. Itu persepsi mereka untuk benci," katanya.
Namun, saat ditanya siapa dalang di balik aksi anti Ahok, Nasir tidak menjawab.
"Kalau itu, saya no comment," kata Nasir.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Warga Jakarta Bicara Soal Demo 4 November, Sikap Mereka Keren
Demo 4 November, Fadli Zon: Jokowi Jangan Kabur, Harus di Istana
Merinding, Bawa Mayat Pakai Taksi, Potong 13 Bagian di Toilet
Mega: Ini Abad 21, Pilih Pemimpin karena Agama, Nggak Lucu Lagi
Berita Terkait
-
Ahok Buka Suara Soal Kericuhan di Belitung Timur: Harga Beli Timah Harus Sesuai Pasar
-
Bentrokan Matraman Jangan Dibawa ke Isu SARA, Pramono Anung: Jakarta Kota Terbuka!
-
Pancasakti Run 2026 Diikuti 5.000 Peserta, Ditargetkan Jadi 8.000 pada 2027
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Mantan Dirdik Jampidsus Sebut Penetapan Tersangka hingga Penahanan Febrie Tak Lazim
-
Sikat Pembakar Hutan! Kapolri Pastikan Beberapa Pelaku Karhutla Sudah Diringkus
-
Siap Gelar Apel Siaga 27 Agustus, Aliansi Masyarakat Jakarta Minta Ibu Kota Kondusif
-
Review Serial Reacher Season 2: Drama Kriminal Penuh Adrenalin dan Taktik!
-
Analis Beri Kisi-kisi Saham yang Melonjak Setelah Batas Harga Minimum Rp1
-
Maba Wajib Tahu! 5 Tata Krama Biar Nggak Kena Culture Shock di Jogja
-
Produksi Bawang Putih RI Cuma 40 Ribu Ton, Kebutuhan Tembus 600 Ribu Ton
-
DPR Dukung Aturan Baru MA: Putusan Bebas Tidak Boleh Kasasi Lagi
-
Bukan Cuma WNA, Menkum Tegaskan Diaspora Prioritas di Aturan Kewarganegaraan Ganda Terbatas
-
BPD Diminta Jangan Parkir Dana Pemerintah, Salurkan Kredit ke UMKM