Akhirnya, SBY Bicara Aksi 4 November sampai Isu Harta Rp9 Triliun

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2016). Dia menanggapi berbagai isu hangat yang muncul belakangan ini.

Isu yang ditanggapi Ketua Umum Partai Demokrat yaitu rencana demonstrasi yang akan dilakukan ormas Islam pada Jumat (4/11/2016), ‎kemudian pilkada Jakarta, dokumen Tim Pencari Fakta kematian Munir, tudingan memiliki harta Rp9 triliun, sampai rumah pemberian negara untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

"Banyak sekali seruan boleh unjuk rasa, tapi jangan anarkis. Saya setuju, bukan hanya 100 persen, tapi 300 persen. Itu juga saya serukan kepada Partai Demokrat dan sebagai SBY yang alhamdulillah memimpin Indonesia selama 10 tahun," demikian dikatakan Yudhoyono.

Ketika jumpa pers, dia didamping istri, Ani Yudhoyono, dan putra bungsu, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta sejumlah elit Partai Demokrat.

‎Terkait pilkada Jakarta yang akan diselenggarakan 15 Februari 2017, Yudhoyono berharap pelaksanaannya berjalan lancar. Pilkada Jakarta diikuti tiga pasangan kandidat yaitu putra sulung Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono yang berpasangan dengan Sylviana Murni. Kemudian, pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat, serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"‎Tiga pasangan ini harus tetap diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti kampanye, biar ketiganya berkompetisi secara adil dan demokratis. Biar nanti rakyat Jakarta yang menentukan siapa yang paling tepat memimpin Jakarta," kata Yudhoyono untuk menanggapi isu Ahok akan dijegal melalui demonstrasi 4 November yang mengangkat tema dugaan penistaan agama.

Lebih jauh, Yudhoyono mengatakan dokumen Tim Pencari Fakta kematian aktivis HAM Munir yang sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, kini sudah ditemukan, meski dalam bentuk salinan. Dokumen tersebut sudah dilegalisir dan diakui keasliannya dan substansinya.

"Sekarang bolanya ada di pemerintah yang sekarang," katanya.

Yudhoyon juga meralat pemberitaan di media yang menyebutkan kekayaannya mencapai Rp9 triliun. Menurut dia, informasi itu tidak benar.

"Kalau memang begitu, harusnya saya masuk 150 orang terkaya di Indonesia. Tapi saya 10 kali, nama SBY tidak masuk," katanya.

Mengenai rumah dari negara untuk para mantan kepala negara, dia menyebut aturan mengenai hal itu sudah lama ada. Dengan demikian, pemberian rumah buat mantan Presiden dan Wakil Presiden mestinya tidak menjadi perdebatan.

"Menurut UU Nomor 7 Tahun 1978, UU itu sudah ada sejak tahun 78, bukan dibikin di era SBY. Salah satu bunyi pasalnya, 'mantan presiden dan mantan wakil presiden diberikan rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. All former president and all former vice president," kata dia.