Suara.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon petahana gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditangani secara transparan dan tanpa intervensi. Aburizal mengatakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Masalah penistaan agama adalah masalah yang peka bagi semua kalangan beragama bukan hanya Islam saja. Pelaku dugaan penistaan agama dari kalangan mana pun, dengan posisi serta jabatan apapun harus dapat ditangani secara tegas, adil dan transparan serta tidak boleh diiintervensi oleh kekuasaan ataupun pihak manapun dengan tetap berprinsip pada azas praduga tidak bersalah," kata Aburizal di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (8/11/2016).
Aburizal berharap aparat penegak hukum menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo agar menuntaskan kasus Ahok secara tegas dan cepat dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum.
"Hal ini juga sudah disampaikan Ketua Umum Golkar (Setya Novanto) beberapa hari yang lalu, pada hari Minggu yang lalu, di Surabaya. Penuntasan masalah ini juga harus terbuka dan dilakukan secara profesional. Jangan biarkan bahwa hal ini akan menimbulkan celah dan ketidakpastian yang dapat memperburuk kondisi politik nasional," katanya.
Saat ini proses hukum terhadap kasus tersebut sedang berlangsung di Bareskrim Polri. Sejauh ini polisi belum menyimpulkan apakah masuk kategori delik pidana atau bukan.
Polisi telah memeriksa 27 saksi dan saksi ahli. Ahok bahkan telah dimintai keterangan sebagai terlapor sebanyak dua kali.
Dalam waktu dekat, polisi akan melakukan gelar perkara.
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi