Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz menegaskan kembali dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Demikian disampaikan Ketua Umum PPP Djan Faridz dalam acara silaturahmi nasional di gedung Dewan Pimpinan Pusat, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016) malam.
Djan tidak mempermasalahkan sikap Presiden Jokowi yang tak menghadiri acara-acara PPP kubunya.
"Itu hak prerogatif beliau (untuk menghadiri acara partai manapun) jangan komplain. Yang penting kami (PPP) dukung pemerintah Jokowi-JK tanpa mengharapkan apapun," kata Djan melalui keterangan tertulis.
Djan menepis anggapan yang menyebutkan dukungannya kepada pemerintah untuk kepentingan mendapatkan surat keputusan pengesahan pengurusan partai dari Kementerian Hukum dan HAM.
Djan mengatakan jika nanti Kemenkumham menerbitkan SK tentang kepengurusan PPP kubu Djan, itu bukan karena dukungan Djan kepada Jokowi, melainkan karena memang kepengurusan partainya sah.
Djan juga membantah isu memberikan dukungan kepada pasangan Basuki Purnama-Djarot Saiful Hidayat di pilkada Jakarta periode 2017-2022 untuk mendekati pemerintah pusat. Djan menegaskan dukungan partainya kepada Ahok-Djarot lantaran kinerja mereka selama ini memang baik, di antaranya perhatian Ahok kepada umat Islam, seperti menggaji marbot (pegawai masjid) serta menggaji ustadz dan ustadzah yang mengajar mengaji anak-anak di masjid dan musala.
"Kalau ada orang yang membantu dan memperjuangkan nasib konstituen partai kami yang notabenenya umat Islam, masak nggak saya dukung," katanya.
Mengenai kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, PPP menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada proses hukum yang sekarang sedang berlangsung di Bareskrim Polri.
"Kalau soal hukum, biar prosesnya berjalan, saya nggak mau komentari proses hukum yang sedang berjalan," kata Djan.
Berita Terkait
-
8 Fakta Usai Jokowi Jalani Pemeriksaan di Mapolresta Solo Terkait Kasus Ijazah Palsu
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik
-
Kronologi Nama Jokowi Masuk Epstein Files, Apa Artinya?
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Sengketa Lahan di TB Simatupang, BPN Jaksel Didesak Segera Blokir 44 Sertifikat SHM
-
Pengacara Sebut Tuntutan Kerry Riza Cs Alarm Bahaya untuk Direksi BUMN dan Anak Muda?
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN