Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan usulan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang muncul dalam rapat paripurna pergantian ketua DPR, hari ini, perlu dikaji. Tujuan revisi supaya pemilihan pimpinan DPR periode berikutnya merepresentasikan jumlah suara terbanyak dalam pemilu legislatif.
"Bukan hal yang baru, akan kami kaji dengan mekanisme yang ada. Kita lihat mekanismenya seperti apa. Tadi dari PDI Perjuangan menyampaikan yang penting sebelum pemilu, kita lihat," kata Fadli usai rapat paripurna, Rabu (30/11/2016).
Fadli mengatakan usulan revisi UU MD3 belum masuk dalam program legislasi nasional. Meski dia mengakui usulan tersebut bisa saja dibahas ketika dianggap mendesak.
"Semua UU dan UUD 45 bisa diubah. Tapi saya nilai belum jadi prioritas karena banyak UU lain yang harus kita kejar," kata Fadli.
Dalam rapat paripurna tadi, Fraksi PDI Perjuangan menyuarakan usulan untuk revisi UU MD3.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Arya Bima mengatakan komposisi pimpinan DPR saat ini tidak merepresentasikan suara terbanyak yang diraih partai di pemilu.
"Representasi kami selaku fraksi terbesar belum mencerminkan dalam komposisi pimpinan DPR. Kami menghargai keputusan itu. Tapi perlu dilakukan perubahan UU MD3 supaya kita bisa mempersiapkan diri sebagai partai pada Pemilu berikutnya," kata Arya dalam interupsi.
Dia berharap wacana revisi ini dapat diputuskan sebelum pemilu legislatif tahun 2019.
Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto menambahkan usulan Fraksi PDI Perjuangan perlu dipertimbangkan.
"Jadi harus duduk bersama untuk mengkaji dan mendalami apa yang menjadi usulan PDI Perjuangan," kata Yandri.
Anggota Fraksi PPP Reni Marlinawati menilai usulan PDI Perjuangan perlu ditindaklanjuti. Apalagi, DPR merupakan representasi dan cerminan rakyat yang dipilih lewat pemilu.
"PPP mendukung dilakukannya revisi terbatas UU MD3 agar kemudian alat kelengkapan dewan akan merepresentasikan dukungan rakyat," kata Reni.
Berita Terkait
-
PDIP Kupang Kokohkan Akar Budaya, Hasto Kristiyanto: Berpondasi Pemikiran Bung Karno
-
Sekjen PDIP Hasto Ingatkan Spirit Pengasingan Bung Karno di Konferda NTT
-
Hasto Kristiyanto: Lengkapi Markas di Rote Ndao, Wujudkan Visi Geopolitik Bung Karno dari Selatan
-
Momen Megawati Sebut Dirinya Paket Lengkap: Aku Anak Presiden, Pintar dan Banyak yang Naksir
-
Pidato di Peringatan KAA ke-70, Megawati: Kemerdekaan Palestina Harus Penuh, Tanpa Tawar-Menawar!
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
Terkini
-
Siap Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Yakin Tak Ditahan: Silfester Saja Masih Bebas!
-
Pulihkan Nama Baik, Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Dua Guru Korban Kriminalisasi Asal Luwu Utara
-
Pesan Pengacara PT WKM untuk Presiden Prabowo: Datanglah ke Tambang Kami, Ada 1,2 Km Illegal Mining
-
Misteri Penculikan Bilqis: Pengacara Duga Suku Anak Dalam Hanya 'Kambing Hitam' Sindikat Besar
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Buka Penyidikan Periode 2008-2015, Puluhan Saksi Diperiksa
-
Aliansi Laki-Laki Baru: Lelaki Korban Kekerasan Seksual Harus Berani Bicara
-
Ahli BRIN Ungkap Operasi Tersembunyi di Balik Jalan Tambang PT Position di Halmahera Timur
-
Jeritan Sunyi di Balik Tembok Maskulinitas: Mengapa Lelaki Korban Kekerasan Seksual Bungkam?
-
Mendagri Tito Dapat Gelar Kehormatan "Petua Panglima Hukom" dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh
-
'Mereka Mengaku Polisi', Bagaimana Pekerja di Tebet Dikeroyok dan Diancam Tembak?