Suara.com - Organisasi pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atau dikenal dengan Teman Ahok, berencana membuat perhitungan cepat atau quick count hasil pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.
Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas mengatakan perhitungan cepat tersebut guna meminimalisir adanya potensi kecurangan perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
"Kita punya ambisi untuk bikin real count. Jadi Nanti kita berusaha meminimalisir potensi kecurangan dengan memperbesar partisipasi publik di TPS akmasing-masing gitu," ujar Amalia usai diskusi Relawan Bergerak di Rumah Pemenangan Basuki - Djarot, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta, Sabtu (10/12/2016).
Amalia menuturkan, relawan Teman Ahok yang tersebar di setiap TPS akan mencatat jumlah suara di tiap TPS. Sehingga masyarakat nantinya bisa mengetahui hasil perhitungan suara melalui situs Teman Ahok.
"Makanya kalau ditingkat TPS tingkat awal sudah bisa kita catat, maka kita nggak perlu nunggu hasil dari KPU satu dua hari. Kita punya hasil pembandinglah," jelasnya.
Tak hanya itu, kata Amalia, pihaknya juga akan mengerahkan 13 ribu relawan Teman Ahok, dimana di tiap titik TPS ditempatkan minimal satu relawan.
"Hanya 13 ribu (relawan). Sesuai TPS saja, minimal satu TPS satu, "ucap Amalia.
Selain itu, nantinya relawan tersebut bertugas memantau jalannya pencoblosan pada 15 Februari 2017.
"Nanti mereka juga bisa jadi juru bicara dan juru kampanye di lingkungan mereka masing-masing," kata Amalia.
Baca Juga: Tragis! Petinju Ini Diduga Jadi Korban Pembunuhan Kartel Kriminal
Relawan tersebut merupakan relawan-relawan muda yang dipersiapkan untuk memantau jika terjadi kecurangan di TPS. Mereka telah dibekali pemahaman tentang peraturan Pilkada sejak bulan November 2016.
"Dari relawan teman Ahok. Biar lebih mudah, untuk yang memantau kita prorioritaskan teman yang masih muda. Kita juga menarik pemilih pemula juga sih yang mereka ingin terlibat. Pelatihannya sudah lama dan kita juga masih lakukan rekrutmen," paparnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara