Suara.com - Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) merilis hasil survey yang dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 14 Desember 2016. Hasilnya, pasangan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat unggul, disusul pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sementara pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni berada di tingkat paling rendah.
SPIN juga memetakan pemilih berdasarkan entitas etnis dan agama. Menurut direktur utama SPIN, Igor Dirgantara, sebanyak 90 persen etnis Cina memilih pasangan Ahok-Djarot, 4 persen mendukung Anies-Sandi dan 1 persen mendukung Agus-Sylvi.
"Etnis Cina di DKI Jakarta sekitar 8 persen dari total penduduk Jakarta," kata Igor di Jakarta, Minggu (18/12/2016).
"Etnis Jawa sebesar 38 persen dari penduduk Jakarta. Yang memilih Anies-Sandi 23 persen, Ahok-Djarot 22 persen, Agus-Sylvi 20 persen, dan 34 persen belum tentukan pilihan," ujar Igor menambahkan.
Sementara untuk etnis Betawi yang berjumlah 34 persen dari masyarakat DKI Jakarta, lanjut Igor, terdapat 29 persen yang memilih Anies-Sandi, disusul Agus-Sylvi 27 persen, dan Ahok-Djarot 12 persen. Sebanyak 31 persen belum menentukan pilihan.
"Sedangkan untuk etnis Sunda sebesar 14 persen dari penduduk Jakarta, Agus-Sylvi dipilih sebanyak 29 persen, sementara Anies-Sandi 21 persen, Ahok-Djarot 16 persen , dan ada 34 persen yang belum menentukan pilihan," ucapnya.
Sementara itu, di segmen agama, lanjut Igor, di Jakarta terdapat 9 persen umat Kristiani. Sedangkan yang memilih pasangan Ahok-Djarot 94 persen, Agus-Sylvi 4 persen dan Anies-Sandi nihil, yaitu 0 persen. Dan 2 persen belum tentukan pilihan.
"Sekitar 48 persen masyarakat Jakarta mengetahui kasus Surat Al-Maidah yang menimpa Ahok dan permintaan maafnya kepada publik. Yang hanya tahu pengutipan surat Al-Maidah saja 23 persen, permintaan maaf Ahok 13 persen dan yang sama sekali tidak tahu 6 persen," ujar Igor.
"Dari kasus tersebut, sebanyak 27 persen mendukung Ahok, 51 persen tidak mendukung. Dan sisanya tidak menjawab," katanya lagi.
Survei melibatkan 733 responden dengan menggunakan teknik multistage random sampling. Sedangkat margin of error berada di angka 3,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dengan bantuan kuisioner dan uji kualitas dilakukan melalui spot check dengan mengambil 20 persen dari total sampel.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
Biar Tetap Eksis di Dunia Pendidikan, Begini Tantangan Pesantren Gembleng Para Santri
-
Modal Senjata Mainan, Pelaku Curanmor di Cengkareng Tewas Usai Diamuk Warga
-
Prabowo Minta Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, Mendikdasmen Hingga Sejarawan Bereaksi
-
Pihak BGN Tegaskan Uang Rp5 Juta untuk Orang yang Bikin Konten Positif MBG Cuma Guyon
-
5 Fakta Korupsi Eks Bupati Sleman Sri Purnomo, Pengadilan Ungkap Alasan Penahanan
-
Prabowo di Hari Sumpah Pemuda: Jangan Takut Bermimpi Besar, Indonesia Tak Akan Pernah Kalah!
-
Dukung Kreator & UMKM, Shopee Hadirkan Pengalaman Belanja Baru Bersama Meta
-
Viral Mandor TKA Dikeroyok di Morowali, Arogan Jadi Pemicu? Ini 4 Faktanya
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah