Suara.com - Anggaran dana desa kota Ambon diprediksi akan mengalami peningkatan pada 2017 sebesar Rp28 miliar atau mengalami peningkatan dibandingkan 2016 sebesar Rp21,6 miliar.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kota Ambon, Min Tupamahu mengatakan, pada 2017 kota Ambon akan menerima alokasi dana desa sebesar Rp28 miliar atau mengalami peningkatan dibandingkan 2016 sebesar Rp21,6 miliar dengan dua tahapan penyaluran yakni 60 persen tahap pertama sebesar Rp12,9 miliar dan 40 persen tahap II atau Rp8,6 miliar.
"Laporan penggunaan Dana Desa tahap I dari setiap desa atau negeri penerima telah terpenuhi, sementara tahap II sementara dipersiapkan guna proses pelaporan di akhir tahun 2016," katanya di Ambon, Senin (19/12/2016).
Menurut Min Tupamahu, pihaknya belum menerima petunjuk teknis penggunaan dana desa 2017 sehingga masih menggunakan juknis 2016 yakni untuk pemberdayaan dan pembangunan desa.
"Setiap tahun dana desa mengalami kenaikan, informasi yang kami terima tahun 2017 kota Ambon menerima pagu Rp28 miliar, kedepan akan ditindaklanjuti dengan surat secara resmi terkait jumlah yang akan diterima," katanya.
Min menjelaskan, dari 30 desa dan negeri setidaknya ada sejumlah desa yang menerima dana yang lebih besar dibandingan desa lainnya yakni Batu Merah dan Passo.
"Anggaran tersebut akan diberikan sesuai dengan kriteria desa yakni, jumlah penduduk sebesar 35 persen, jumlah penduduk miskin 25 persen, bobot luas wilayah 10 persen dan indeks kesulitan," katanya.
Diakui Min, hasil evaluasi dan monitoring BPPMD Kota Ambon terhadap realisasi penggunaan Dana Desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dimasukan oleh setiap desa penerima. Selanjutnya proses audit keuangan akan dilakukan tim Inspektorat Kota Ambon.
"Dari sisi pemberdayaan keseluruhan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam APBDes. Sedangkan untuk audit yang lain, nanti dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan selanjutannya. Secara keseluruhan untuk tahap I, tidak ada masalah," jelasnya.
Min menambahkan pencairan dana desa dilaksanakan sejak 2015- 2017 sehingga dana yang diterima juga tidak sekaligus sebesar Rp1 miliar untuk setiap desa, tetapi akan dicairkan secara bertahap.
"Mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mendatang sehingga setiap desa akan memperoleh dana sehingga nnti di tahun 2017 mencapai Rp1 miliar," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
KPPPA Respons Pengakuan Aurelie Moeremans soal Child Grooming: Korban Harus Berani Speak Up!
-
Duka Banjir Cilincing, Pramono Anung Janji Beri Bantuan Usai 3 Warga Tewas Tersengat Listrik
-
Menkes Budi: Cowok Perokok Red Flag, Perempuan Bakal Tanggung Risiko Kanker
-
47 Hari Pascabanjir, Aceh Tamiang Masih Terjebak Krisis Kesehatan dan Air Bersih
-
Gugatan Dikabulkan, Komisi Informasi Pusat Wajibkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
-
BMKG Rilis Peringatan Dini, Hujan Lebat dan Angin Kencang Berpotensi Landa Jakarta Hari Ini
-
Fauzan Ohorella Soroti Kasus Ijazah Jokowi yang Mandek, Polda Metro Jaya Diminta Bertindak Tegas
-
Kerry Riza Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah
-
Dugaan Korupsi Minyak Mentah: Saksi Bantah Ada Kontrak Sebut Tangki BBM OTM Jadi Milik Pertamina
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional