Pemerintah Minta DPR Percepat Revisi UU Terorisme

Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Terorisme.

"Dari pengamatan kita dari kondisi-kondisi strategis global, regional dan nasional ancaman terorisme itu sangat mendesak untuk kita hadapi," kata Wiranto saat konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/1/2017).

Menurut Menko Polhukam, serangan terorisme itu sudah menjadi tren dunia dan semua negara sepakat untuk menghadapi bersama.

Terorisme, menurut dia tidak mengenal aturan dan tidak mengenal batas negara sehingga dibutuhkan cara-cara terukur dengan melakukan revisi UU Terorisme tersebut.

Untuk itu, lanjut Wiranto, pemerintah mengharapkan RUU Terorisme segera dapat diputuskan bersama DPR.

Dalam kesempatan ini, Wiranto juga mengatakan perlu ditumbuhkan kembali semangat bela negara dari setiap anggota masyarakat.

Bela Negara, menurut dia, bukan hanya tanggung jawab aparat kemanan negara, polisi dan TNI, namun seluruh komponen masyarakat sesuai asas pertahanan semesta yang dianut. Bela Negara juga diamanatkan dalam Konstitusi.

Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan wadah guna membina membangun kembali semangat bela negara.

"Untuk tidak membentuk badan baru, maka akan diberikan tugas kepada Wantanas, Dewan Ketahanan Nasional, yang sebenarnya merupakan wadah untuk menyusun konsep yang diusulkan kepada presiden, sekarang akan di-'switch' (dialihkan) tugasnya untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan membangun semangat bela negara," katanya.

Menurut Wiranto, hal ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, selain pemerintah juga menetapkan unit kerja untuk memantapkan ideologi Pancasila.

"Jadi ini serentak, di satu sisi Pancasila dimantapkan kembali melalui unit kerja yang dibentuk pemerintah dan di satu sisi bela negara terus kita tanamkan kepada seluruh warga negara untuk menjadi kekuatan baru," kata Wiranto. (Antara)